Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.
Buku Potensi Karya Jurnalistik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menyajikan dokumentasi visual kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama masa jabatan 2019–2024. Disusun dalam bentuk karya jurnalistik berbasis fotografi, buku ini merekam berbagai aktivitas kedewanan, mulai dari kegiatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran, hingga agenda seremonial, kunj…
Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Ruah Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (seanjutnya disebut RJA DPR RI) Kalibata bertujuan: mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; mewujudkan pengelolaan dan penggunaan Gedung Serbaguna RJA DPR RI Kalibata yang …
BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
Kunjungan Delegasi Teknis BKSAP DPR RI ke Kroasia adalah untuk melakukan pertemuan dengan Parlemen Kroasia untuk mempererat hubungan bilateral antar kedua parlemen dan juga menindaklanjuti prospek dan potensi kerja sama hubungan kedua negara, termasuk dalam bidang-bidang yang mendapatkan perhatian kedua negara yaitu peningkatan hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan.
pada praktiknya penyusunan LAKIP mengalami kendala dalam pendataaan target dan hasil kinerja. teruama saat terjadi mutasi pejabat dan pegawai yang berwenang dalam menyusun indikator konerja di unit kerja yang bersangkutan. unit kerja mengalami kesulitan dalam menerjemahkan target kinerja yang telah disusun. bedasarkan hal tersebut maka perlu disusun kamus indikator yang berfungsi sebagai penje…
Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…
Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitasi terhadap DPR RI di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, melalui bantuan teknis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bantuan teknis tersebut beberapa buku panduan dan buku kompilasi telah diterbitkan. Salah satunya adalah bu…
Perubahan terkait jadwal pelaksanaan pada beberapa tahapan kegiatan aktualisasi yang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi di Bab V. Metode reviu video sosialisasi pada rancangan dilaksanakan melalui Google Formulir kemudian link formulir disebarkan di grup Whatsapp Inspektorat Utama, namun pada pelaksanaanya dilakukan secara offline yaitu pertemuan tatap muka den…
Rangkaian atau tahapan kegiatan aktualisasi pembuatan Format Berita Acara Penyerahan Risalah Sementara Kepada Penyelenggara Rapat telah dilaksanakan secara keseluruhan. Masukan penguji pada saat seminar proposal yaitu untuk menambahkan kegiatan sosialisasi terkait format berita acara tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan.. Berita Acara dapat diberikan secara fisik (print) dengan meng…
Melalui buku Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Tantangan Permasalahan Global Dewasa Ini terpaparkan secara luas dan mendalam mengenai APA dan seluk-beluk kegiatannya selama ini.
Perjalanan waktu telah mengubah tatanan politik di Indonesia secara spektakuler. Perubahan-perubahan tersebut telah menggugah penulis untuk merevisi secara mendasar buku : "DPR-RI, Pertumbuhan dan Cara Kerjanya". Edisi Revisi ini mencoba mencari akar dari ketidakberdayaan DPR sejak 1959-1999 dan selanjutnya membahas perubahan total kondisi dan tatanan politik dalam era reformasi. DPR juga harus…
Buku ini Menceritakan Tentang : Bab I : Ketentuan Umum. Bab II : Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab III: Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab IV : Belanja Penunjang Kegiatan DPRD. Bab V: Pengelolaan Keuangan DPRD. Bab VI : Ketentuan Lain-Lain. Bab VII : Ketentuan Peralihan.Bab VIII: Ketentuan Penutup
Buku ini disusun dikarenakan adanya gugatan terhadap Parlemen (DPR RI) yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari Pemerintahan Orde Lama sampai dengan Pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan fenomena baru dan merupakan sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia
Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…