Uji tuntas hukum (legal due diligence)

Proses uji tuntas hukum dimaksudka nuntuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak. Salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya resiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. Kegiatan transaksi tersebut mengharuskan adanya suatu pemeriksa…

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Buku ini berisi tentang pengaturan perlindungan merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya dibahas mengenai pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Merek, persaingan usaha tidak sehat dan prinsip ikhtikad baik; perkembangan perlindungan merek terkenal barang dan jasa tidak sejenis sebelum dan pasca berlakunya perjanjian TRIP's; beberapa kasus dan pelanggaran merk dan…

Inleiding tot Het Nederlandsch Handelsrecht

"Buku ini memuat tentang pengantar Hukum Dagang Belanda. Dalam pendahuluan edisi ke-13 Sketsa Hukum Dagang Belanda karya T.M.C. Asser, Molengraaf berpendapat bahwa revisi dari karya lain menimbulkan kesulitan besar. Sekarang, setelah edisi baru diperlukan dan dengan timbulnya kesulitan-kesulitan, Molengraaf melakukan konsultasi dengan penerbit, lalu Molengraaf memutuskan untuk tidak membatasi d…

Penerapan hukum dagang dan keuangan Islam

Edisi

ed 3

ISBN/ISSN

978-967-5040-28-3

Deskripsi Fisik

xxxiv, 275 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.273 BIL p

Law For Business

2 eks.

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Sejak tahun 1883 berdasarkan Konvensi Paris (1967) yang merupakan cikal bakal pengaturan perlindungan hukum pelbagai kekayaan intelektual termasuk merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kekayaan intelektual secara internasional. Dilatar belakangi oleh fungsi merek sebagai identifikasi asal atau sumber sehingga setiap peniruan terhadap merek terkenal barang dan jasa tidak sejen…

naskah akademis tentang kontrak di bidang perdagangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 32 p. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengertian pokok hukum dagang Dindonesia 1: pengetahuan dasar hukum dagang

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-428-647

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 PUR p

Modul hukum dagang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-416-5

Deskripsi Fisik

xx, 388 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 MOD

The oxford handbook of international trade law

The topics dealt with in this handbook range from the origins and structure of the international tading system, through the substantive obligations,or building blocks,of that system,the dispute settlement system and its consequences,the intersection of the international trading regime with other areas of international regulation,and then to the broader environtment where the relevance of trade …

Pembangunan Hukum dan Kebijakan Publik dalam Rangka Menyongsong Masyarakat Ek…

Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi mulai berlaku pada akhir Desember 2015. Kita berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan bahkan dirugikan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat pemberlakuan itu, Indonesia tentu dituntut siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dihindarinya, baik dari aspek pembangunan hukum nasional maupun kebijakan publik untuk menghadapi persa…

Hukum Dagang Internasional

Buku ini merupakan himpunan dari karangan-karangan yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya di tahun-tahun akhir.

Law, Business, & Society

In the tenth edition of Law, Business & Society, Tony McAdams discusses the role of the market, ethics/social responsibility, and the law in regulating the complex relationship between business and the larger society. McAdams examines whether the market and ethics/social responsibility have failed, and it government intervention is needed to maintain a healty relationship between business pract…

Pengantar Hukum Dagang

Buku ini membahas hal-hal pokok dari ruang lingkup hukum dagang. Hal-hal pokok itu antara lain meliputi: hukum perjanjian (kontrak dagang), hukum perusahaan, pembukuan perusahaan, pedagang perantara atau perantara perdagangan (agency), dan surat berharga sebagai salah satu alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan.

Hukum Divestasi di Indonesia

Buku ini membahas mengenai Hukum Divestasi yang ada di Indonesia

Kewenangan menggugat pailit dalam perjanjian kredit sindikasi

Buku "kewenangan menggugat pailit dalam perjanjian kredit sindikasi" ini dapat menjadi guidance praktis dalam menyelesaikan dispute antara kreditor dengan debitor apabila terjadi gugat pailit terhadap perusahaan debitor.Terlebih lagi, buku ini juga memberikan inspirasi dan tambahan pengetahuan, serta wawasan mengenai bagaimana menyusun dan mencermati klausula-klausula perjanjian kredit sindika…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan P…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 1971 dalam Lembaran Negara Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959 undang-undang ini menetapkan untuk memperlancar usaha pengerahan dana-dana dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian antara ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kebutuhan perkembangan penghidupan ekonomi dewasa ini.

Pengertian pokok hukum dagang Indonesia 4

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-476-9

Deskripsi Fisik

xiii, 241p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum dagang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

148 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-665-016-9

Deskripsi Fisik

x, 170 hal. :il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-