Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Lampiran Komite Penyelidikan Pandangan di Belanda Mengenai Lokasi Wilayah Seberang Laut di Kerajaan dapat anda temukan secara detail dalam buku atau dokumen arsip ini. Buku ini dibuat atas keputusan kementrian Belanda pada tahun 1945 dan diterbitkan di Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda.Dalam buku ini hal hal yang akan anda temukan diantara lain adalah Tinjauan tentang organ administra…
Tujuan buku ini adalah untuk mempelajari peran kekuasaan dalam pengaturan pembuatan kebijakan interaktif. Ini menggunakan studi literatur yang digabungkan dengan empat studi kasus yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan pedesaan di Belanda. Akibatnya, banyak masalah dan dilema yang teridentifikasi dalam pembuatan kebijakan interaktif dan partis…
Siapa pun yang telah membaca tulisan-tulisan serius tentang politik yang diterbitkan selama lima puluh tahun terakhir dan merefleksikan pengaruhnya terhadap sikap populer terhadap negara dan masyarakat, akan melihat tiga kecenderungan intelektual yang meresap. Menurunnya penekanan pada sanksi metafisik yang mengikat pada perilaku politik dan perilaku sosial secara umum, meningkatnya gengsi filo…
"Filsafat kekuasaan direpresentasikan sebagai menempati posisi sentral di antara filsafat. Di satu sisi terletak rasionalisme blok alam metafisika dan, di sisi lain, filosofi yang meninggikan perasaan atau kehendak dengan mengorbankan pikiran. Yang terakhir, tentu saja, lebih terkesan dengan karakter dinamis dari realitas dan, dalam arti, lebih mampu mempertimbangkan kekuasaan sebagai faktor as…
Persoalan pelimpahan kekuasaan legislatif telah dibahas cukup luas dalam pertimbangan RUU Darurat Indonesia yang telah menjadi Undang-undang Staatsblad 29 Oktober 1948. angka 1461. Dalam pasal 1 undang-undang itu mengatur bahwa dengan penyimpangan sejauh diperlukan dari ketentuan pasal 62 ayat kedua 63 64 dan 171 ayat kedua Undang-Undang Dasar pemerintah di Indonesia sejak tanggal ditetapkan ol…
Buku ini terbit tepat waktu. Keinginan untuk perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi sedang dirancang oleh DPR dan Pemerintah dengan salah satu hal yang dapat dipandang strategis untuk perbaikan kedepan ialah persoalan rekrutmen calon hakim yang dibahas dalam buku yang berasal dari disertasi ini.
Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Konstitusi (MK), DPD, dan KPK adalah anak kandung Reformasi. Lembaga-lembaga itu ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk penegakan hukum yang tidak kunjung baik, bahkan semakin karut marut dan mencemaskan. Kelahiran KY diasmbut masyarakat dengan suka cita, dengan ekspektasi judicial corruption terkikis dan masyarakat memperoleh keadilan di meja…
La Tofi yang merupakan Pemimpin Umum pada Majalah Biografi Politik mencoba meneropong siapa yang layak sebagai Menteri di pemerintahan SBY-Boediono periode 2014-2019. Buku ini memberikan gambaran secukupnya mengenai tokoh-tokoh potensial yang akan ditempatkan pada posisi Kementerian di Kabinet SBY-Boediono.
Buku ini merupakan output kontemplatif terhadap distribusi kekuasaan dalam panggung negara, khususnya Indonesia yang luas dan kompleks. Sebagai kajian normatif, rujukannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, naskah lengkap dari UUD NKRI Tahun 1945 sengaja dilampirkan. Demikian pula rujukan normatif berupa Undang-undang, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 Tentang …
Buku ini terdiri atas 3 bagian yakni : manajemen pendidikan nasional yang membahas masalah manajemen pendidikan; kebijakan pendidikan; badan hukum dll. Pada bagian kedua membahas tentang pendidikan dan kekuasaan. Dalam bagian ini membahas tentang pendidikan dalam perspektif studi cultural; masalah identitas bangsa; konsep-konsep kekuasaan dan batas-batas kekuasaan dalam pendidikan.