Akuntabilitas & dinamika: Pengelolaan keuangan daerah

Buku ini menjelaskan tentang reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mewujudkan Clean & Good Governance. Reformasi telah dilakukan melalui Standar Akutansi berbasis kas (cash basis), lalu menjadi kas menuju akrual (cash towards accrual) dan sekarang menjadi Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) berbasis akral (accrual basis). Reformasi tersebut dilakuka…

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Tinjauan Kritis atas Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) d…

Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Akuntabilitas keuangan daerah: implementasi pasca reformasi

Buku ini memusatkan perhatian pada pembahasan tentang berbagai aspek otonomi daerah terutama transparansi keuangannya setelah reformasi. Transparansi dan akuntabilitas fiskal atau keuangan negara menjadi semakin penting karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi campuran, yaitu negara bukan saja memprodusir jasa-jasa publik, seperti pertahanan dan keamanan. Melalui BUMN dan BUMD, negara dalam …

Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengaw…

Sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepala daerah, pemerintah telah menetapkan pedoman tentang pengelolaan pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata penyusunan APBD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dae…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 316 hlm.; ilus, 21,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 320.8 UND

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 285 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan…

Peraturan Menteri ini memuat pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD, teknis penyusunan APBD, teknis penyusunan perubahan APBD dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan umum APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan…

Peraturan Menteri ini memuat pokok-pokok kebijakan yang mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, Teknis penyusunan perubahan APBD.

Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah

Politik hukum pengelolaan keuangan daerah harus dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik yang berorientasi pada terkelolanya APBD untuk kesejahteraan rakyat. Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris di…

Hubungan Keuangan Pusat-Daerah : Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusa…

Buku ini merupakan satu buku yang secara sederhana menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan hubungan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, beberapa aspek penjelasannya di format secara sederhana agar pemahaman substansinya dapat dengan mudah dimengerti. Materi buku memuat hal-hal berkaitan dengan hubungan keuangan pusat-daerah, seperti azas-azas pemerintahan daerah…

Keuangan Daerah Terapi Atasi Kemiskinan

Buku “Keuangan Daerah: Terapi Atasi Kemiskinan” menjelaskan apa yang dimaksud dengan APBD, bagaimana kaitannya dengan APBN, bagaimana mengolahnya secara bijak dan tepat guna. Informasi-informasi yang diberikan sangat berguna bagi mereka yang terlibat dalam mengelola dan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan APBD. Informasi ini juga berguna bagi kita semua agar dapat mengkritisi kebijaka…

Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU

Buku ini membahas secara teknis tentang sistem pengelolaan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penata usahaan sehingga merupakan pedoman bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penata usahaan keuangan dan bendahara dalam mengelola dana pada SKPD disamping juga membahas tentang pengelolaan keuangan pada Badan laya…

Kamus keuangan daerah dan negara: menurut peraturan perundang-undangan Republ…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-97674-1-5

Deskripsi Fisik

447 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dampak Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 285 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.013 DAM

Pedoman Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

336.014 PED

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan undang-undang dimaksud, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. S…

Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Te…

Buku ini berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah pengelolaan aset milik daerah menuju terwujudnya pengelolaan keuangan daerah terbaik melalui perolehan opini BPK RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya pengecualian terhadap pengelolaan aset pada pemerintahan daerah. Buku ini dirancang untuk mereka yang berkepentingan dengan pengelolaan aset daerah seperti aparatur pemda, angg…

Local Budgeting

This book brings together learning modules about local fiscal administration and budgeting that were prepared for the world bank institute's learning programs and were directed by the editor over the past three years. The learning modules and their publication in this volume were financed primarily by the goverment of sweden through its public expenditure and financial accountability (PEFA) par…