Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang menjadi bahan diskusi pada simposium sehari mengenai "Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI memeilih tema tersebut karena setelah krisis moneter pertengahan Agustus 1997, dan kemudian menyulut kegoncangan politik nasional dan pergantian kepemimpinan negara, timbul gerakan R…
Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…
A strong and dynamic capacity in science, technology, and innovation (STI) can no longer be seen as a luxury that is suitable only for wealthier, more economically powerful countries. Rather, if developing countries hope to prosper in the global economy, and if world leaders expect globalization to foster sustainable development and to reduce poverty, STI capacity building is an absolute necess…
By integrating their poverty reduction strategies (PRSs), national budgets, and the corresponding reporting processes, low-income countries can strengthen domestic accountability and the implementation of pro-poor policies. Minding the gaps, based on nine low-income-country case studies and a review of relevant experience in four higher-income countries, offers practical insights for donors and…
Updates the bank’s contribution to improving health outcomes, including the 2015 millennium development goals, at a time when new and existing multilateral organizations, bilateral partners, and foundations are increasing their commitment to global health. Achievements in health, nutrition, and population have important implications for overall country fiscal policy and country competitivenes…
Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries analyzes the experience of countries involved in major tax reforms in the 1980s and first half of the 1990s by a combination of qualitative and quantitative country studies and over-arching thematic studies. The emphasis is on the role of fiscal reform in stabilization and structural change, as well as the effects that policy for stabi…
Buku edisi keenam ini,
Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada PP no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri no.13 tahun2006 tentang pengelolaan keuangan daerah serta telah memperhitungkan PP no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.
2 eks
2 eks
Salah satu tonggak penting dalam reformasi pengelolaan keuangan negara adalah ditandai dengan diberlakukannya UU no.17 Thaun 2003 tentang keuangan negara. Dalam UUn tersebut telah ditetepkan antara lain ketentuan mengenai pengintergrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran.
2 eks