/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Negara\"'" ]
Buku ini menyodorkan beberapa proyeksi dan prediksi, semacam sebuah tawaran rumusan dan formula solusi yang ditawarkan penulis untuk mengantisipasi dan meredam problematika yang muncul dari kombinasi presidensial dengan multipartai di Indonesia, tentu saja itu semua dilakukan dari sudut pandang dan optik kajian ilmu Hukum Tata Negara yang memang menjadi bidang yang ditekuni oleh penulis. Oleh k…
2 eks
Dalam kurun waktu lebih kurang limabelas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan desain kelembagaan negara dengan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabela…
Buku ini mengulasa secara lengkap danmendalam dinamika lembaga negara independen di Indonesia. Mulai dari kerangka konseptual lembaga negara independen, latar belakang kelahiran, dan implikasinya terhadap kehidupan ketatanegaraan. Penulis tidak hanya menyajikan sederet permasalahan inflasi lembaga negara independen, tetapi juga berhasil menawarkan usulan penataan kembali lembaga-lembaga negara …
Buku ini menjelaskan metode pengembangan SOP khusus lembaga pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buku ini mengupas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, sasaran SOP, langkah penyusunan SOP, sistem pengendalian, format, dan contoh penyusunan SOP. Buku ini khususnya ditujukan untuk pejabat yang bekerja dilingkungan pemerintah yang terkait dengan sistem pengendalian, pelapo…
Berbagai strategi dalam peningkatan kualitas aparatur negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Strategi tersebut berupa penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, pengaturan posisi dan jabatan berikut pengembangan karirnya, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, serta …
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa atas kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum, di samping untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, membawa perubahan yang cukup signifikan dalam sistem ketat…
Buku ini merupakan kumpulan makalah yang menjadi bahan diskusi pada simposium sehari mengenai "Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi" yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). AIPI memeilih tema tersebut karena setelah krisis moneter pertengahan Agustus 1997, dan kemudian menyulut kegoncangan politik nasional dan pergantian kepemimpinan negara, timbul gerakan R…
Buku lintasan sejarah dan gerak dinamika peradilan tata saha Negara ini disusun secara sistematis dan memuat hal-hal penting tentang bagaimana peradilan tata usaha Negara mengalami pergerakan secara dinamis sejak saat pembentukannya. Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara tetap mengingat pada asal-usul dan riwayat para pendahulunya dari para pencetusnya, aspek inilah yang diharapkan menjadi moti…
Buku ini membahas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang dan sengketa Pemilukada. Dari sekian banyak putusan MK tentang pengujian UU maupun sengketa Pemilukada, penulis ingin mengkaji beberapa diantaranya karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Buku ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari sejumlah literatur yang membahas tentang ketatanegaraan Indo…
A strong and dynamic capacity in science, technology, and innovation (STI) can no longer be seen as a luxury that is suitable only for wealthier, more economically powerful countries. Rather, if developing countries hope to prosper in the global economy, and if world leaders expect globalization to foster sustainable development and to reduce poverty, STI capacity building is an absolute necess…
By integrating their poverty reduction strategies (PRSs), national budgets, and the corresponding reporting processes, low-income countries can strengthen domestic accountability and the implementation of pro-poor policies. Minding the gaps, based on nine low-income-country case studies and a review of relevant experience in four higher-income countries, offers practical insights for donors and…
Updates the bank’s contribution to improving health outcomes, including the 2015 millennium development goals, at a time when new and existing multilateral organizations, bilateral partners, and foundations are increasing their commitment to global health. Achievements in health, nutrition, and population have important implications for overall country fiscal policy and country competitivenes…
Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries analyzes the experience of countries involved in major tax reforms in the 1980s and first half of the 1990s by a combination of qualitative and quantitative country studies and over-arching thematic studies. The emphasis is on the role of fiscal reform in stabilization and structural change, as well as the effects that policy for stabi…
Buku edisi keenam ini,
Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada PP no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permendagri no.13 tahun2006 tentang pengelolaan keuangan daerah serta telah memperhitungkan PP no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.
2 eks