Buku ini mengulas secara komprehensif seluruh aspek politik hukum minuman beralkohol di Indonesia. Kajian ini mengulas secara mendalam bagaimana diskursus persoalan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum terkait minuman berakohol.
Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kons…
Buku ini menguraikan mengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidaklah statis, tetapi dinamis. Prinsip atau pokok-pokok pendirian baru yang tidak dikenal asas negara hukum sebelumnya kemudian lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. Pada perkembangan ter…
Terdiri dari 21 karya tulis hasil pengetahuan dan pengalaman penulis di bidang hukum. Bagian pertama membahas tentang pembangunan hukum nasional dan bagian kedua membahas pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia
Dari berbagai kasus yang dikaji dalam buku ini, memperlihatkan respons yang beragam dalam masyarakat mulai dari perasaan kecewa sampai dengan hilangnya kepercaaan kepada para penyelenggara hukum. Masyarakat yang pada awalnya mempercayakan persoalan hukum itu kepada lembaga penegak hukum, kini mulai mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut secara kritis. Lembaga penegak hukum saat ini tampak…
Buku ini ditulis bertujuan untuk menambah literatur yang memperbincangkan diskusus negara hukum secara khusus dengan panjang lebar. Bahan kepustakaan hukum yang memperbincangkan diskursus negara hukum dalam bahasa Indonesia dirasakan sangat jarang dan kurang. Padahal, asas negara hukum adalah satu fondasi sistem taat hukum, sistem ketatanegaraan, sistem konstitusi dan sistem politik negara Indo…
Sebagai buku pengantar materi pokok bahasan studi kebijakan hukum pada bidang bidang hukum. bahan bahan studi kebijakan hukum dari perspektif ilmu politik hukum sangat bermanfaat bagi pengembangan sistem hukum atau tata hukum bangsa Indonesia pada masa akan datang.
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…
Buku ini berisi tentang pokok-pokok bahasan ilmu negara yang sudah merupakan "bahan Standar" dalam arus utama (main stream) pengajaran ilmu negara di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam menguraikan pokok-pokok bahasan ilmu negara dalam buku ini juga mengikuti metode pendekatan sosiologis-yuridis yang sudah lazim (klasik) dalam pengajaran ilmu negara sebagai warisan dari Bapak Ilmu N…
Bagian pertama buku ini mengupas perdebatan akademis dan konseptual yang mewarnai pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian kedua menganalisis permasalahan aspek yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepemilikan hutan adat sebagai bagian hak ulayat dari masyarakat hukum, bagian ketiga mengupas mengenai perubahan UUD 1945 telah secara konkrit membuat perbatasan pen…
edisi ini berisi artikel-artikel di bidang hukum dari para peneliti DPR, antara lain "Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis terhadap UU No. 56/PRP/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian) oleh Sulasi Rongiyati, "Tinjauan yuridis atas pemanfaatan ruang di bawah tanah", oleh: Harris Y.P. Sibuea, "Penguatan lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengket…
Buku ini tidak hanya menyajikan fakta, data dan analisa menegnai kerusuhan Mei 1998, akan tetapi juga suatu analisa hukum yang lengkap bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Buku ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan yakin bahwa ada unsur penciptaan kondisi, dengan memanfaatkan kesenjangan, keresahan…
Fungsi anggaran di masa pasca perubahan UUD 1945, menurut penulis menjadi menarik karena tidak lagi diikuti dengan adanya hak budget. Rumusan penjelasan UUD 1945 yang ada sebelumnya tidak lagi mengikat secara hukum, termasuk mengenai ketentuan hak budget DPR.