otonomi daerah dan demokratisasi bangsa

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8980-11-5

Deskripsi Fisik

xvi, 142 hal. ;21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 FAT o

Implikasi Pemekaran daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Buku ini merupakan sebuah laporan kegiatan desk research dari seluruh kegiatan Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Informasi dalam buku ini mengenai pemekaran daerah yang terjadi semenjak tahun 2000 dan kaitanya dengan kesejahteraan masyarakat daerah.

Strategi tiga kaki

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-95482-4-1

Deskripsi Fisik

viii, 252 Hal ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAH s

Otonomi daerah 1945-2005 proses & realita

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-854-8

Deskripsi Fisik

xiv, 215 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAR o

Otonomi daerah 1945-2005 : Proses & Realita

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-854-8

Deskripsi Fisik

xiv, 215 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MAR o

Mensiasati otonomi daerah demi pembaharuan agraria

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-95482-3-3

Deskripsi Fisik

x, 187 Hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 MEN

Perspektif Otonomi Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-518-051-7

Deskripsi Fisik

xi, 177 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.598 SUJ p

Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus …

Problematika Hukum Otonomi Daerah Indonesia

Buku ini merupakan bunga rampai yang menguraikan pandangan penulis terhadap problematika pemerintah daerah di Indonesia, khususnya ketika hukum otonomi daerah direformasi pada tahun 1999 sampai saat ini. Untuk iti, materi yang diangkat dalam bahasan buku ini behubungan dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1999.

Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah

Buku ini mencoba menemukan jalan pemecahan terhadap proses dan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang akan ditelusuri sedemikian rupa apakah pelaksaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut sesuai dengan aspirasi.

Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9222-46-x

Deskripsi Fisik

xxiv, 126 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.03 GON a

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Democratic governance formulasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru di I…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786232651913

Deskripsi Fisik

v,374 hlm. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352 SWA d

Jalan tengah desentralisasi bagi daerah otonom berkarakteristik kepulauan di …

Buku ini memberikan pemahaman tentang faktor penyebab penyelenggaraan desentralisasi di daerah otonom berkarakteristik kepulauan di Indonesia belum signikfikan berhasil. Desentralisasi yang telah diterima sebagai alternatif solusional atas sistem penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal, ternyata belum juga mengubah kesejahteraan masyarakat daerah otonom berkarakteristik kepu…

Zelfbestuur of Anhankelijke Decentralisatie?

Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…

Handleiding ten dienste van de Inlandsche Bestuurambtenaren op Java en Madoera

Buku ini berisi tentang prosedur serta aturan mengenai pemilihan kepala desa di Jawa dan Madura. Hak memilih kepala desa ditetapkan pada tahun 1819 oleh Komisaris Jenderal (Commissaris-Generaal) pada maklumatnya yang dikeluarkan di tahun yang sama. Buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang Syarat Pemerintah (Regeeringsreglement) pasal 71 yang mengatur prosedur pemilihan kepala desa.

Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen : Tweede Gedeelte

Sejak edisi pertama (1909) buku ini, banyak bermunculan keputusan baru tentang pemerintahan otonomi Pribumi seperti, pertanyaan penting masih menunggu pada saat untuk diselesaikan, sehingga edisi baru, dari buku yang sama perlu ditambah, direvisi dan ditingkatkan. Edisi Kedua ini, seperti yang pertama, terdiri dari tiga bagian, yaitu kontrak politik yang rinci, deklarasi singkat, dan penerapan …

Perangkat Pendukung Otonomi Daerah

Untuk merangsang dan mendorong pelaksanaan otonomi daerah menuju kemandirian, penerbit mencoba menghimpun dan menerbitkan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah tingkat II, sebagai salah satu perangkat pendukung pelaksanaan otonomi daerah, buku ini yang berjudul "perangkat pendukung otonomi daerah" merupakan pelengkap dari penerbitan terdahulu yang …

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dae…

dalam penjelasan pasal dalam undang undang ini. antara lain, dikemukan bahwa "oleh karena negara indonesia itu suatu eenheidstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Proinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. daerah yang bersifat otonom semuanya menurut aturan yang akan dit…

Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya Terhadap Pemban…

Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…