Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua

Tulisan dalam buku ini memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pada tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama i…

Papua: Otonomi Untuk Rakyat

Buku ini mencoba mengungkap mengenai Papua berdasarkan pengalaman empiris di bidang kebijakan publik dan pemeriksaan. Mengkaji permasalahan Papua dari aspek politik,ekonomi,sosial,budaya, dan pertahanan keamanan, serta tata kelola keuangan atas dana pemerintah yang ada di Papua.

Mengapa Papua bergolak?

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-539-145-5

Deskripsi Fisik

viii, 202 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 MEN

Kembali ke Indonesia: langkah, pemikiran dan keinginan

Nicolaas Jouwe adalah pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda. Sementara itu yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda.

Gus Dur, guru dan masa depan Papua: hidup damai lewat dialog

Gus Dur adalah Guru Papua. Ketika warga Papua diobok-obok oleh sistem kebijakan tertentu yang bersifat menyesatkan atau tidak manusiawi, Gus Dur mengenal penghuni Tanah Papua dengan hati. Gus Dur paling tidak telah mampu memberikan formula yang lebih humanis dengan cara memberikan keberpihakan dan pendekatan kemanusiaan dalam menyapa orang Papua di masa pemerintahannya.

Papua Land of Peace

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9381-34-0

Deskripsi Fisik

xi, 107 Hal. : 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Mati Atau Hidup : Hilangnya Harapan Hidup dan Hak Asasi Manusia di Papua

Lima tahun terakhir ini konflik di Papua tak kunjung memperlihatkan akan reda. Kekerasan demi kekerasan dan pelanggaran hak terjadi. Aksi demonstrasi damai menyuarakan aspirasi politik berujung pada penangkapan, penyiksaan, penanganan, dan bahkan pada tindakan penghilangan nyawa. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Sudah terlalu dalam luka yang tertoreh dalam sanubari bangsa Papua. Sudah t…

Suara dari Papua

2 eks

Jurnal Konstitusi: otonomi khusus Provinsi Papua pasca pembatalan UU no. 45 T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

1829-7706

Deskripsi Fisik

142 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.598 6 OTO

Peradilan adat: pergeseran politik hukum, perspektif undang-undang otonomi kh…

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dasarnya adalah pemberian kewenangan khusus yang lebih luas kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Politik hukum yang mengakui peradilan adat dalam UU Otsus Papua merupakan suatu kemajuan karena telah menggeser politik hukum yang semula …

Internasionalisasi Isu Papua: Aktor, Modus, Motif

Buku ini hadir bertepatan dengan momentum 51 tahun integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 1 Mei 1963, Pemerintah sementara PBB di Irian Barat kepada Pemerintah Indonesia. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Intergrasi Papua. Artikel-artikel dalam buku ini sebelumnya telah menghiasi halaman-halaman Kompasiana, sebuah blog sosial yang menghimpun para "warga penulis…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…

Kebijakan dan implementasi otonomi khusus di Papua & Aceh

Buku ini membahas tentang implementasi kebijakan otonomi khusus di Aceh dan Papua. Ada lima tulisan yang terangkum dalam buku ini, yakni: (1) Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Papua: tinjauan terhadap peran DPRP dan MRP; (2) Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Implementasi Otonomi Khusus; (3) Hubungan Kelembagaan antara DPRP,MRP dan Gubernur Papua: (4) Penguatan Fungsi Legislasi DPR …

Naskah Akademik: Naskah Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Naskah Kajian Akademik pembentukan Provinsi Papua Selatan memuat hasil analisis komprehensif yang meliputi bidang peraturan perundang-undangan, politik pemerintahan, ekonomi dan keuangan, serta bidang sosial budaya yang dilakukan oleh Tim Kajian Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Universitas Cendrawasih di wilayah Papua Selatan, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yakni kabupaten Mer…

Laporan akhir hasil penelitian pengkajian teknis pembentukan provinsi Papua B…

Keinginan masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten di Provinsi Papua Barat untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya untuk terlepas dari Provinsi Papua Barat yang diwujudkan dengan melakukan kebijakan yang mengarah kepada pembentukan daerah otonom baru.

Naskah akademik pemekaran provinsi Papua Tengah

Pemekaran di Papua dipercaya sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Buruknya akses sebagai akibat tertinggalnya pembangunan infrastruktur telah menempatkan masyarakat Papua sebagai segmen masyarakat yabg kurang beruntung di tengah melimpahnya semberdaya alam setempat.

Masalah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea: perspektif keamanan

Masalah keamanan bersama diperbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea? Penelitian ini menemukan bahwa daerah perbatasan provinsi di Indonesia paling Timur, Papua, yang sulit untuk dikendalikan karena kondisi topografi yang spesifik dan kurangnya aparat keamanan, memiliki potensi ancaman yang datang dari kejahatan transnasional seperti illegal logging dan perikanan, serta sebagai perdagangan i…

new guinea

This book ahows us some picture include their description, so it tells us about every single thing that New Guinea has, and all of the pictures were taken at New Guinea too.

Masalah-Masalah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-9052-50-6

Deskripsi Fisik

v, 226 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabu…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 233, Tambahan Lembaran Negara no. 5366, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Pegunungan Arfak terlepas dari Kabupat…