Buku Konvensi Capres Partai Golkar dan “Lahirnya” Survei Politik mengulas dinamika politik internal Partai Golkar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden sebagai bagian dari proses demokratisasi partai. Buku ini juga menyoroti kemunculan dan peran survei politik sebagai instrumen baru dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan opini publik. Melalui analisis historis dan polit…
Buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Partai Golkar pasca reformasi yang menghadapi tuntutan pembubaran. Di dalamnya terdapat informasi lengkap mengenai proses peradilan atas tuntutan pembubaran Partai Golkar.
Pada era reformasi ini, partai politik kerap dirundung oleh persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai berpengaruh yang memiliki kursi di parlemen nasional, tanpa terkecuali, pernah mengalami konflik. Konflik internal partai itu, bahkan beberapa di antaranya berujung pada keretakan dan pembentukan partai-partai baru. Situasi ini tentunya amat disayangkan mengingat partai me…
Pemilu 2019 untuk pertama kalinya diselenggarakan dengan skema serentak. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Skema ini berbeda dengan skema pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi, yakni pemilihan legislatif pelaksanaannya mendahului pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan skema keserentakan…
Buku Hukum Tata Negara, Pemilu & Kepartaian membahas secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fokus pada hubungan antara hukum tata negara, mekanisme pemilihan umum, dan sistem kepartaian. Penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, lembaga-lembaga negara, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat. Selain itu, buku ini menyor…
Buku ini mengulas konflik internal PPP dan PKS yang terjadi pada dekade kedua pascareformasi. Pada dekade ini, kedua partai yang mencantumkan "Islam" sebagai asas partai tersebut mengalami berbagai konflik. Beberapa konflik diakibatkan perbedaan dukungan dalam koalisi pencapresan, perebutan jabatan ketua umum, juga konflik yang melibatkan individu dengan elite partai (ketua umum).
Menyebut nama Megawati, Prabowo, Gus Dur, Amien Rais, dan Surya Paloh saja sudah cukup untuk membayangkan partai-partai politik yang mereka wakili. Pada era reformasi, identitas individu para elite politik sangat kuat melekat pada partai masing-masing. Ketua umum atau tokoh dengan posisi strategis tidak hanya berperan sebagai pemimpin sekaligus pengelola partai, tetapi juga menjadi citra atau w…
Buku ini membahas mengenai organisasi masyarakat dan organisasi politik yang didirikan oleh umat Islam, di mana organisasi masyarakat bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan sosial, sedangkan Partai Politik Islam bergerak di bidang politik, dan juga alat dakwah melalui jalur politik. Ormas dan partai politik Islam berperan sebagai wadah perjuangan umat Islam dan bangsa Indonesia, bersama deng…
Sejak tahun 2000, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) telah melakukan fasilitasi terhadap DPR RI di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, melalui bantuan teknis terhadap anggota, alat kelengkapan dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Melalui bantuan teknis tersebut beberapa buku panduan dan buku kompilasi telah diterbitkan. Salah satunya adalah bu…
Mendirikan partai politik adalah hak setiap warga negara. Hanya saja demokrasi membutuhkan substansi: harus berorientasi bagi kesejahteraan rakyat. Buku berjudul “ Menata Partai Politik” berusaha ingin memperlihatkan bahwa kenyataan politik kita di tanah air masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya: tidak berfungsinya partai sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik…
Konflik berulang antara lain disebabkan panjangnya antrian regenerasi di Golkar. Regenerasi seolah mampat. Golkar Diharapkan jadi role model rumah persemaian kader calon pemimpin. Karena itu, Golkar harus mampu menciptakan kontestasi/kompetisi dengan memberikan peluang dan akses yang sama untuk kader-kader terbaik.
When parliament first appeared as an innovative political institution, it was to solve a simple bargaining problem. Rich constituents would bargain with the king to determind how much they wished to pay for services granted them by the king.
Sebuah gejala yang menarik sedang terjadi di Indonesia. Banyak yang mengatakan sebagai eforia politik, ada juga yang menyebutnya “aji mumpung” atau anggapan-anggapan lainnya. Yang pasti, faktanya memperlihatkan bahwa sejak gerakan reformasi berhasil menggulingkan Orde Baru dan perpolitikan di Indonesia beralih kembali menganut system multipartai, banyak sekali partai baru yang bermunculan. …