Dinamika pelaksanaan urusan di bidang persandian pemerintah daerah

Pengelolaan persandian di pemerntahan daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi…

Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan daerah: Dengan memanfaatkan pasar mo…

Secara ringkat buku ini juga mengulas tentang beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan daerah, diantaranya melalui restrukturisasi dan reorganisasi sehingga perusahaan daerah tersebut dapat masuk ke pasar modal.

Reinvensi pembangunan ekonomi daerah: bagaimana membangun kesejahteraan daerah

Reinvensi pembangunan ekonomi daerah ini mengulas pembangunan ekonomi daerah dengan menjadikan semangat entrepreneurship sebagai ruh dalam menata kembali pola pembangunan daerah;mengelola sumber daya seperti layaknya sebuah enterprise agar dapat mengembangkan nilai sumber daya secara optimal untuk kesejahteraan rakyatnya. Pendekatan ini berusaha memasukkan semangat kewirausahaan dalam tubuh pem…

Prospek otonomi daerah di negeri Republik Indonesia

Edisi

Cet.4

ISBN/ISSN

979-421-184-2

Deskripsi Fisik

xviii,376 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.9 KAH p

Perkembangan garis politik dan perundang-undangan Pemerintah daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 469 Hal. ; 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

349.91 LUB p

Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah

10015752

Keamanan dan jaminan hak pemda di bidang telekomunikasi

Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengungkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian memuat empa…

Politik Kesukuan dalam Pilkada: Potret Tumbangnya Birokrat dan Politisi di Pi…

Buku ini merupakan hasil dari sebuah penelitian tesis penulis di program pasca sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Buku ini berisi tentang pemilu dan pemilihan kepala daerah langsung tahuan 2005. Menggambarkan pilkada langsung di Bengkulu 2005 danpengaruh politik kesukuan dalam praktek pemilihan kepala daerah langsung.

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxiii,236 hlm.;26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 ANA

Pembiayaan Pembangunan Daerah

Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyek …

Peraturan daerah responsif:fondasi teori, metode, dan teknik pembentukan

Buku ini merupakan konstruksi ulang dari buku sebelumnya yang berjudul Peraturan Daerah Responsif; fondasi teoritik dan pedoman pembentukannya

Pilkada di Tengah Konflik Horizontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD Badrul…

Buku politik ini dibagi dalam dua belas bab yang dalam setiap babnya berbicara menurut alur demokrasi yang tengah berkembang. Berbagai kasus direkam dan ditambah analisis seperlunya dengan diracik secara apik menjadi sebuah buku populer yang amat berarti bagi perkembangan sejarah berdemokrasi. Buku ini bisa dijadikan referensi politik di masa datang.

Pokok-Pokok pemerintahan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-7498-78-0

Deskripsi Fisik

xiv, 202 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 RAH p

Sepuluh Undang-undang 1999

Buku ini memuat sepuluh undang-undang yang dikeluarkan pada 1999 mengenai pemerintahan daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, delapan pembentukan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II, serta dilengkapi dengan pedoman penyusunan APBD tahun 1999/2000.

Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te…

Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…

Evaluasi terhadap pemekaran daerah dan potensi penggabungan daerah: kasus Kab…

Buku ini mengulas secara empiris mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan daerah. Studi kasus daerah otonom baru yakni Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang dimekark…

Profil daerah kabupaten dan kota jilid 1

Buku ini merupakan suatu serial penerbitan lengkap dalam beberapa jilid tentang potensi daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang merupakan lapis bawah - namun paling berarti secara ekonomi-politik dalam seluruh struktur administrasi negara bangsa ini.

Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Buku ini membahas mengenai pengertian dan fungsi hibah dan bantuan sosial daerah, anggaran belanja hibah dan bantuan sosial daerah serta permasalahan dan solusi hibah dan bantuan sosial daerah. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pejabat daerah, pengelola pemerintah keuangan daerah, penata administrasi pemerintah daerah, dan demua pihak yang terkait dengan dana hibah maupun bantuan sosial peme…

Hukum pemerintahan daerah: pasang surut hubungan kewenangan antara DPRD dan K…

Hukum pemerintahan daerah tumbuh dan berkemban sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan di tanah air. Apalagi dengan danya upaya mewujudkan otonomi daerah persoalan hukum pemerintahan daerah semakin luas, kompleks dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar untuk dikaji adalah masalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah.

Manajemen publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9797590453

Deskripsi Fisik

xv,345 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 TAN m