Legal Drafting

Buku ini mempunyai nilai yang strategis dalam upaya pembangunan hukum yaitu dengan ditawarkan sebuah model hukum yang humanis partisipatoris dalam pembentukan hukum dan diuraikan pula arah politik hukum penyusunan peraturan perudang-undangan di indonesia sesuai dengan sistem norma yang paling baru. Buku ini menjadi penting untuk dibaca oleh aparatur pemerintahan, anggota dewan, mahasiswa maupu…

Standar Operasional Prosedur Bagian Pelayanan Kesehatan Sekretariat Jenderal …

Buku I, memuat Undang-Undang Nomor 1 s/d 14 Tahun 2006. Buku II, memuat Undang-Undang Nomor 15 s/d 23 Tahun 2006 dan 16 rancangan undang-undang (TR).

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2003

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 125 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 HAS

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 367 hal. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.02 HAS

Hasil pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang tahun 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 74 cm. : ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 HAS - R 342.02 HAS

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Rumah Susun

UU Nomor 16 Tahun 1985

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagalistrikan

UU Nomor 15 Tahun 1985

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan

UU Nomor 9 Tahun 1985

Proses Pembicaraan/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Tanda Kehormata…

UU Nomor 10 Tahun 1980

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kejaksaa…

UU Nomor 5 Tahun 1991, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

UU Nomor 10 tahun 2004, Buku 1 dan 2

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

UU Nomor 12 Tahun 1985

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3842 (Jilid 1)

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)

Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (…

Optimalisasi program partisipasi masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) memberikan ruang bagi masyarakayt untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, serta meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bank Indonesia

UU Nomor 23 Tahun 1999

PERPU dalam teori dan praktik

elama ini kegentingan yang memaksa, sebagai syarat ditetapkan Perpu dalam Pasal 22, dibedakan dengan keadaan bahaya dalam Pasal 12 UUD 1945 sehingga Perpu tidak dikategori sebagai undang-undang darurat (emergency law). Wewenang Presiden menetapkan Perpu termasuk kekuasaan yang tidak terbatas (unlimited powers) karena mengamputasi kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU, mengabaika…

Pengujian Formil Undang-undang di Mahkamah Konstitusi

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Pengujian Undang-Undang Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusion…

Salah satu kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga secara konstitusional di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut berlandaskan hukum Konstitusi, yaitu UUD 1945. Kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimiliki oleh MK belum dapat memberikan perlindungan yang optimal te…

Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam sistem Perundang-Undangan Na…

Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…