Prona : Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah y…

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 198 hlm.; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 SUD p

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-186-8

Deskripsi Fisik

xv, 475 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 HAS h

Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi

Permasalahan-permasalahan aktual pertanahan hadir dalam buku ini, seperti pengadaan tanah untuk pembangunan, pengurusan, peralihan, serta pembebanan hak atas tanah, masalah relokasi korban tsunami, hingga kritik terhadap Perpres 36 tahun 2005.

Tinjauan kasus beberapa masalah tanah

Edisi

Revisi, Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 73 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SUM t

Pasal-pasal tentang hak tanggungan atas tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-528-323-1

Deskripsi Fisik

viii, 242 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 USM p

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 90 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 IND a

Pedoman jual beli tanah : peralihan hak & sertifikat

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 140 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 SOE p

Struktur pemilikan tanah di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 151 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 2 ROL s

Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN Nomor 39 Tahun 13, April 2014

"Dinamika Politik Pertanahan Indonesia", merupakan tema Jurnal Bhumi kali ini, sebuah tema yang diangkat untuk mendiskusikan persoalan- persoalan terkait politik dan kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Arah politik pertanahan In- donesia dari masa ke masa diwujudkan dalam bentuk kebijakan pertanahan sejak masa kolonial berupa investasi perkebunan, baik yang dilakukan de sebelum 1870 mau…

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer Bot): Membangun Tanpa Harus Mem…

Build Operate & Transfer (BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia

Buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia membahas tentang penyebab, karakter, dan akibat dari konflik-konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat perdesaan di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi skala besar pertama kali atas 150 kasus konflik kelapa sawit, penulis mendiskusikan bagaimana masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan sawit, mengapa mereka me…

Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT memiliki peranan yang sangat di dalam kkehidupan masyarakat khususnya dallam hal peralihan Hak Atas Tanah Keberadan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnua rferensi-refensi yang menjelaskan …

Kompensasi tanah abrasi: status hukum, implikasi, dan reformulasi pengaturan …

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…

Implementasi prinsip kepentingan umum: Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…

Sertifikat tanah dan orang miskin: pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Ra…

Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…

Penggunaan Hak atas Tanah untuk Industri

Buku ini membahas urgensi pembaruan agrarian pada era indutrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industry baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMS terhadap hokum agrarian Indonesia, implikasi PP Nol 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah terhadap industrialisasi, p…

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah

Dalam buku ini tersaji salah satu masukan bagi yang ingin mendalami dan memahami ilmu pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga dapat ikut dalam arus perjuangan pembangunan negeri ini. Karena betapapun perlunya pengadaan tanah ini tidak serta merta harus memperkosa tanah rakyat kalau didudukan bersama dengan niat bersama membangun Negara Republik Indonesia. Kehadiran buku ini patut diangg…

Tanah, rakyat dan demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8915-00-3

Deskripsi Fisik

xvi, 364 p. ; 23 cm.(2 eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

333 TAN

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ternyata belum menjadi solusi yang efektif. BUku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang membuat kebijakan, maupun aparat penegak …