Struktur pemilikan tanah di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 151 hlm.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 2 ROL s

Bhumi: Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN Nomor 39 Tahun 13, April 2014

"Dinamika Politik Pertanahan Indonesia", merupakan tema Jurnal Bhumi kali ini, sebuah tema yang diangkat untuk mendiskusikan persoalan- persoalan terkait politik dan kebijakan pertanahan nasional di Indonesia. Arah politik pertanahan In- donesia dari masa ke masa diwujudkan dalam bentuk kebijakan pertanahan sejak masa kolonial berupa investasi perkebunan, baik yang dilakukan de sebelum 1870 mau…

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer Bot): Membangun Tanpa Harus Mem…

Build Operate & Transfer (BOT) merupakan istilah yang relatif baru dari sistem hukum nasional, namun telah memberikan manfaat besar dalam mendukung pembangunan nasional mengigat pembangunan membutuhkan tanah yang cukup luas sedangkan tanah terbatas baik jumlah maupun luasnya yang bersifat tetap serta tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia.

Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia

Buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia membahas tentang penyebab, karakter, dan akibat dari konflik-konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat perdesaan di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi skala besar pertama kali atas 150 kasus konflik kelapa sawit, penulis mendiskusikan bagaimana masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan sawit, mengapa mereka me…

Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPAT memiliki peranan yang sangat di dalam kkehidupan masyarakat khususnya dallam hal peralihan Hak Atas Tanah Keberadan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnua rferensi-refensi yang menjelaskan …

Kompensasi tanah abrasi: status hukum, implikasi, dan reformulasi pengaturan …

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…

Implementasi prinsip kepentingan umum: Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…

Sertifikat tanah dan orang miskin: pelaksanaan proyek ajudikasi di Kampung Ra…

Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…

Penggunaan Hak atas Tanah untuk Industri

Buku ini membahas urgensi pembaruan agrarian pada era indutrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industry baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMS terhadap hokum agrarian Indonesia, implikasi PP Nol 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah terhadap industrialisasi, p…

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Huku…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8166--20-1

Deskripsi Fisik

240 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.06 ALI a

Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah

Dalam buku ini tersaji salah satu masukan bagi yang ingin mendalami dan memahami ilmu pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga dapat ikut dalam arus perjuangan pembangunan negeri ini. Karena betapapun perlunya pengadaan tanah ini tidak serta merta harus memperkosa tanah rakyat kalau didudukan bersama dengan niat bersama membangun Negara Republik Indonesia. Kehadiran buku ini patut diangg…

Tanah, rakyat dan demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8915-00-3

Deskripsi Fisik

xvi, 364 p. ; 23 cm.(2 eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

333 TAN

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ternyata belum menjadi solusi yang efektif. BUku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang membuat kebijakan, maupun aparat penegak …

Regulating land use

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-379-11165-9

Deskripsi Fisik

v, 150 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.730 45 SLO r

Mencegah sengketa tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-013-7

Deskripsi Fisik

xv, 240 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.043 Per m

Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara

Tanah negara merupakan entitas tanah yang melahirkan banyak persoalan sejak zaman kolonial. Mulai dari silih pendapat dalam menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikansebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaannya merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Buku ini secara ringkas mendalami kompleksitas persoalan tersebut dengan menggunakan pen…

Hukum Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 263 Hal. : 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HUK h

Hak-hak atas tanah

Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.

Politik Pertanahan

Ketidakadilan dan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia bersumber dari politik agraria yang tidak mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi dan dasar negara Pancasila maupun Konstitusi UUD 1945. kelemahan ideologis dan konstitusional itu telah membawa dampak yang sangat luas bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Pergeseran ideologi ekonomi berimplikasi pada poli…

Dasar-dasar pengukuran tanah ( surveying)

jilid 1