Berbicara soal kinerja anggota dewan, terkadang konotasi sebagian masyarakat menilai negative. Karena masyarakat hanya melihat sepenggal-sepenggal saja. Tidak mengetahui secara komprehensif. Padahal, bila dilihat secara komprehensif, kinerja wakil rakyat itu kan tertera jelas. Pertama, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi atau pembuat undang-undang. Dalam fungsi anggaran, m…
Edisi ke-empat dari “Locale Belangen: Orgaan van de Vereeniging voor Locale Belangen” yang mencakup periode tahun 1916 hingga 1917. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan pamflet keluaran De Vereeniging voor Locale Belangen. Pamflet-pamflet ini memuat berbagai pernyataan dan kebijakan yang berasal dari para ahli teknis profesional, pemerintah daerah, dan pemerintah Hindia Belanda dalam membahas…
Buku ini merupakan edisi kesembilan dari buku “Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt”, dikumpulkan dan ditulis oleh Oudeman sebagai Pengacara di Pengadilan Provinsi Groningen dan Diephuis sebagai Doktor Hukum dan Sastra di Winschoten. Buku ini disusun atas dasar catatan-catatan dan komentar Oudeman dan Diephuis dari artikel-artikel yang ada dalam kitab undang-undan…
Buku ini menjelaskan beberapa faktor dalam sistem politik Indonesia yang tidak tegas, seperti pengaturan kewenangan eksekutif-legislatif, pengaturan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan realitas membangun koalisi, hal mana pengaturan-pengatran tersebut menyebabkan presidensialisme menjadi menjadi lemah. Pembahasan diulas secara konfrehensif, disertai pula dengan analisis atas permasalahan-perm…
Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…
Buku ini membahas hubungan antara Kerajaan Belanda, Dewan Menteri, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, serta Dewan Rakyat (Volksraad) di Hindia Belanda. Kerajaan Belanda memutuskan bahwa perwakilan pemerintahannya di tanah Nusantara hanya sebatas Menteri Koloni. Walaupun begitu, Profesor Lohman dari Utrecht berpendapat bahwa seharusnya pemerintahan Belanda juga harus hadir dalam bentuk Perdana Me…
"Dalam bukunya yang berjudul ‘Staatkundige Opstellen’, Beaufort membahas mengenai perancangan politik di Belanda. Beaufort telah berusaha untuk menyajikan refleksi tentang sifat dan perkembangan monarki konstitusional, khususnya dengan pandangan ke tanah air. Pembaca bagaimanapun tidak mengharapkan adanya diskusi tentang pertanyaan hukum atau filosofis di buku ini. Bukan interpretasi ketent…
Buku ini adalah Prosiding Volksraad tentang revisi konstitusi tahun 1922 tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan bagian-bagian wilayah. Terdapat beberapa bagian sebenarnya, dan ini adalah bagian pertama. Pada tahun 1930, Dewan Royal Institute for Linguistics, Land and Ethnology Hindia Belanda mendekati Menteri Koloni dengan permintaan kerjasama dengan penerbitan dokumen resmi, yang pada reali…
Buku ini terdiri dari dua belas bagian tentang Ketentuan Pokok Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan. Bagian pertama adalah Reformasi Pemerintahan. Bagian kedua adalah Desentralisasi. Bagian ketiga adalah Peraturan Pemerintah Hindia. Bagian keempat adalah Peraturan Provinsi. Bagian kelima adalah Peraturan Kotamadya. Bagian keenam adalah Peraturan Kabupaten. Bagian ketujuh adalah Pe…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi lampiran-lampiran kontrak kesepakatan di beberapa daerah Hindia Belanda dan bukti-bukti atas peristiwa yang ditulis…
Dewan Deputi Dewan Provinsi Jawa Tengah mendapat kehormatan untuk mempresentasikan bagian pertama laporan tahunan provinsi tahun 1938. Praktik dalam beberapa tahun terakhir ini membagi laporan menjadi dua bagian, bagian kedua muncul beberapa waktu setelah bagian pertama ini dikeluarkan. Bagian Kedua berisi hasil keuangan untuk tahun yang ditinjau, yang belum diketahui pada saat bagian pertama, …
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Nederburgh menuliskan bahwa masa depan menarik minat kita. Tetapi untuk membahasnya diperlukan pengetahuan masa lalu yang mengarah pada masa kini. Tidak ada bedanya antara manusia dan organisasinya dengan benda-benda hidup di alam. Mereka tumbuh: telah berkembang dari yang dulu, menjadi titik awal dari apa yang akan datang. Tanpa pertumbuhan, tidak ada situasi baru yang dapat berkembang dengan …
Buku ini memuat tentang hubungan legal dan fungsi Provinciale Staten (Konsul Negara Bagian) dan Gemeentebesturen (Konsul Daerah Kota), serta bagaimana keduanya adalah bentuk desentralisasi wilayah. Bentuk desentralisasi ini biasa disebut sebagai “pemerintahan otonom”, dan dibahas lebih lanjut dalam Grondwet (Undang-Undang Dasar). Buku ini membahas lebih lanjut mengenai hakikat tentang hubun…
Buku ini membahas konsep sentralisasi dan desentralisasi yang berdasarkan pertanyaan-pertanyaan konkrit. Dari diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut berulang kali dihasilkan tiga buah kesimpulan yang sama, yaitu: 1) prinsip kedaulatan dalam suatu kelompok sendiri, 2) prinsip bantuan, dan 3) gagasan desentralisasi yang fungsional. Dapat dikatakan bahwa tiga poin di atas sebenarnya merup…
Komunikasi Pemerintahan merupakan hasil dari proses rumit, yang meliputi kognisi (thinking) dan perilaku (doing).Pemahaman tentang elemen-elemen dalam proses komunikasi merupakan tahap pertama dalam pengembangan pengetahuan tentang komunikasi pemerintahan atau komunikasi di sektor publik.
Dalam buku ini Prof Anwar Ibrahim, memaparkan tentang citra politik, karakteristik politik, dan komunikasi politik, serta tujuan politik pencitraan yang meliputi pembentukan dukungan opini publik, mendorong partisipasi politik rakyat, memenangi pemilihan umum serta penentuan kebijakan politik
Reinventing Indonesia presents an insider’s view of the tumultuous transition that took place in Indonesia from 1997 to 2004. This was a period of unprecedented changers in democratized governance and decentralizing power throughtout the country amidst significant economic turmoil. The results of these changes were not pre-ordained,but were the result of the social forces unleashed by the Asi…
Indonesia bisa bertahan di tengah perubahan domestik yang sering berlangsung sangat cepat dan berdampak panjang. Indonesia tidak bisa terhindar dari berbagai perubahan dan dinamika dunia internasional. Terdiri dari 6 bab yang berisi tentang Asa Indonesia; Keadaan Politik;Demokrasi Bablas;Kisruh Politik Parpol;Pemilu Gagal; Potret Elite.