Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia, yaitu pengembalian keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat.
Materi buku ini berkaitan dengan kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Hasil kajian yang akan dituangkan ingin menjawab beberapa hal yang menyangkut kesenjangan dan atau kekosongan-kekosongan yang menyangkut kebijakan legislasi atau formula system pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia.
Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ternyata belum menjadi solusi yang efektif. BUku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang membuat kebijakan, maupun aparat penegak …
Banyaknya kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum…
Berdasarkan hasil inventarisasi BKPM, terdapat dua kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Pemerintah melakukan perubahan yang cukup radikal dengan melakukan perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkemba…
Buku ini mengupas tuntas berbagai macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru yang dibawa serta oleh Undang-Undang Pasar Modal ke Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah ada sejak tahun 1995 dan telah berlaku sejak tanggal disahkannya, pemahaman aspek hukum atas macam-macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru tersebut masih sangat kurang sehingga berbagai macam perso…
2 eks
2 eks
Buku ini menggambarkan bagaimana ideologi jender yang berlaku di masyarakat dan kemudian di adopsi oleh idustri telah dikuatkan oleh hukum negara, kebijakan pemerintah, keluarga dan agama.