Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 119. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian viii b (Kementrian Perhubungan Jawatan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 13 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai wadah atau organisasi bagi para ilmuan Indonesia terkemuka yang di sebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan,…
UU Nomor 6 Tahun 1996, Buku 1 dan 2
UU Nomor 32 Tahun 2004, Buku 1 dan 2
UU Nomor 20 Tahun 2009
Buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan ini membahas antara lain Undang-undang pertanahan, Perpu Pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Agraria/KBPN, Keputusan Menteri Agraria/KBPN, Surat edaran Menteri Agraria/KBPN.
Buku ini memuat: Undang-undang pertanahan, Perpu pertanahan, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Keppres Pertanahan, Peraturan Menteri agraria/KBPN, Keputusan Menteri agraria/KBPN, Surat edaran Menteri agraria/KBPN, Intruksi Menteri agraria/KBPN
UU Nomor 9 Tahun 1990, Buku 1 dan 2
Buku ini memuat; 1. Undang-undang perbankan 2. Peraturan pemerintah 3. Peraturan bank Indonesia 4. Surat edaran bank Indonesia
Dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, Kecamatan dan Kelurahan maka pemerintah membentuk Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang kemudian disusun dalam naskah buku ini.
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, maka petunjuk pelaksanaannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri. Dalam Peraturan Pelaksanaan tentang Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat…
Karakter responsif pada proses pembentukan undang-undang tidak hanya bergantung pada konfigurasi politik yang demokratis namun membutuhkan partisipasi masyarakat secara intensif dan luas. Sama seperti undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan masih mempunyai sifat yang rep…
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem…
Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUU Tenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luas dari RUU Keperawatan. Hasil penelitian menunjukkan dibahasnya RUU Keperawatan pada periode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memiliki payung hukum untuk masing-masing pr…
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisien dalam mengesahkan RUU usul DPR. Namun, DPR efisien dalam mengesahkan RUU Usul Pemerintah. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dal…
Air merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat vital dan tidak tergantikan. Oleh karena itu ketersediaannya mutlak diperlukan manusia sepanjang masa. Kebutuhan manusia akan air meningkat terus dari hari ke hari, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Di sisi lain, jumlah ketersediaan air terbatas. Air menjadi sumber daya yang diperebutkan dan strategis keberadaannya, sehingg…