Pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak bagi keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan
Reformasi yang mulai bergulir pada 1998 mengamanatkan amandemen UUD 1945. sejak itu, sudah mengalami perubahan dalam empat tahapan melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002, dengan tetap mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 19
Buku ini menguraikan telaah mengenai aspek-aspek kemetrologian yang harus di atur serta rancangan undang-undang kemetrologian sebagai calon pengganti Undang-Undang No.2 tahun1981
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 77 Tahun 1991. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 3433 - 3464 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).
Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).
"Buku ini berisi tentang dasar-dasar dan praktik perusahaan asuransi. Pembahasan dalam buku ini memfokuskan pada pekerjaan dan administrasi dari makelar dan penyedia asuransi. Asuransi adalah perjanjian berdasarkan undang-undang di mana satu pihak bertanggung jawab terhadap premi atas kerugian, kerusakan, atau kurangnya manfaat yang diantisipasi yang mungkin diderita pihak lain karena terjadiny…
Buku ini memuat undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, peraturan pemerintah, peraturan presiden