Buku ini disusun dalam dua bagian dasar, yaitu tinjauan teoretis yang terdiri atas enam bab dan studi empiris yang terdiri datas sepuluh bab. Pembahasan mengenai tinjauan teoretis, diawali di bab satu dengan uraian tentang mengapa para ekonom menyadari pentingnya fungsi dan peranan pemerintah dalam kehidupan manusia. Pada bab dua, yang pada intinya implikasi dari perlunya peranan pemerintah ada…
Dalam pengadministrasian sebuah negara, dibutuhkan dokumen-dokumen penting yang memiliki keseragaman dalam isi dan templatenya. Dalam buku ini tertera segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen Anggaran Biaya dan Penerimaan Kongregasi pemerintah daerah di Hindia-Belanda untuk Tahun Dinas mulai dari 1911. Tertera pula didalam buku Perundang-undangan yang berkaitan dengan Anggaran Biaya dan Pen…
Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.
Buku ini terdiri atas lima belas bab, yaitu: hukum administrasi; sumber hukum administrasi; asas-asas dalam hukum administrasi; rule of law dan rechsstaat; jabatan, pejabat, dan penjabat; wewenang; asas-asas umum pemerintahan yang baik; good governance; tindakan pemerintahan; perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan; primary dan delegated legislation; peraturan kebijakan;…
Buku ini secara kritis menunjukkan muatan ideologis dan kepentingan ekonomis-politis di balik setiap "mantra" ilmia, dan tentang metode berpikir sistemik dalam menghadapi setiap masalah negara.
Tulisan ini, berjudul ekonolgi administrasi negara, merupakan laporan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dengan maksud untuk mengungkapkan pengaruh timbal balik antara administrasi negara dengan lingkungannya, sehingga dapat dipahami latar belakang suatu sistem administrasi negara baik aspek struktur maupun aspek kulturnya atau perilakunya. Dengan demikian masalah-masalah administratif y…
Perkembangan suatu Negara yang pesat akan diikuti pula oleh perkembangan hokum administrasi Negara yang semakin luas sehingga menggeser kedudukan hokum-hokum yang lain. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya suatu Negara, maka tugas aparatur Negara semakin luas pula, sehinggaharus dipayung oleh aturan-aturan dalam hokum administrasi Negara. Buku ini dapat mewarnai cakrawala pemikiran tentang…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…
Buku ini akan menambah wawasan dan pemahaman kita tentang berbagai permasalahan sistem industri dalam hubungan fundamentalnya dengan sistem alam. Inti pembahasan dikaitkan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan energi serta semaksimal mungkin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pembahasan diawali dengan konsep ekosistem, perilaku manusia sebagai subyek dan obyek pembanguna…
Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi mulai berlaku pada akhir Desember 2015. Kita berharap, Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan bahkan dirugikan dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Saat pemberlakuan itu, Indonesia tentu dituntut siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa dihindarinya, baik dari aspek pembangunan hukum nasional maupun kebijakan publik untuk menghadapi persa…
Merupakan penyempurnaan dari Buku SANRI terbitan pertama (1987). Isinya lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara RI.