Hukum administrasi negara

Hukum administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah dan sekali gus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah.

Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Ind…

Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang memadai (atau bisa dikatakan komprehensif) mengenai dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan juga perkembangan Hukum Administrasi Negara kontemporer di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Akademisi dan Praktisi Hukum maupun Mahasiswa Hukum karena bahasa yang digunakan cenderung membumi dan disertai dengan contoh yang memadai.

Pengantar Manajemen Sektor Publik

Manajemen sesungguhnya ada dalam setiap proses produksi, baik di organisasi publik maupun organisasi privat bisnis, dan organisasi nonprofit atau organisasi sosial. Tidak diragukan lagi bahwa semua organisasi memerlukan manajemen, termasuk organisasi pemerintah atau juga disebut organisasi publik. Karenanya, manajemen terhadap sektor publik penting untuk dipelajari. Terdapat tiga alasan pokok …

Filosofi pelayanan publik : buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradig…

Pada hakikatnya, kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku "Filosofi Pelayanan Publik" memberikan penjelas…

Hukum administrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance)

buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…

Pelayanan publik dan e-government : sebuah teori dan konsep

Buku ini membahas tentang Pelayanan Publik dan e-Government. Di dalamnya terdiri dari berbagai pokok bahasan, antara lain Ruang Lingkup, Filosofi, Definisi Pelayanan Publik, Aktor-aktor dan Organisasi Pelayanan Publik, Lingkungan Pelayanan Publik, Penganggaran Pelayanan Publik, Kolaborasi Kelembagaan dalam Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Perubahan dan Inovasi Pelayanan Publik, E-Go…

Pengantar hukum administrasi negara

Dalam setiap negara selalu terdapat semacam dikotomi, yaitu pertama dari segi kepentingan antara rakyat dan kedua dari segi penguasa negara. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk mencegah konflik dan adanya dikotomi, maka lahirlah asas negara hukum. Sesuai dengan perubahan dalam kehidupan bernegara, maka perumusan yuridis mengenai negara hukum klasik dalam abad ke-19 tersebut juga ditinjau k…

Pengawal Parlemen Modern: Wajah Setjen DPR RI Masa Depan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-90458-5-2

Deskripsi Fisik

vi, 132 hlm.; il.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 ISK p

Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya

Buku ini disusun dalam dua bagian dasar, yaitu tinjauan teoretis yang terdiri atas enam bab dan studi empiris yang terdiri datas sepuluh bab. Pembahasan mengenai tinjauan teoretis, diawali di bab satu dengan uraian tentang mengapa para ekonom menyadari pentingnya fungsi dan peranan pemerintah dalam kehidupan manusia. Pada bab dua, yang pada intinya implikasi dari perlunya peranan pemerintah ada…

Uitgewerkte Staat; Begrooting van Uitgaven en Ontvangsten van de Gemeente ...…

Dalam pengadministrasian sebuah negara, dibutuhkan dokumen-dokumen penting yang memiliki keseragaman dalam isi dan templatenya. Dalam buku ini tertera segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen Anggaran Biaya dan Penerimaan Kongregasi pemerintah daerah di Hindia-Belanda untuk Tahun Dinas mulai dari 1911. Tertera pula didalam buku Perundang-undangan yang berkaitan dengan Anggaran Biaya dan Pen…

Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru : Sekretariat Jenderal Dewan Perwakil…

Dalam rangka untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah serta untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan effisien, Setjen DPR RI sebagai pencipta arsip memandang perlu untuk membuat Pedoman Pelaksanaan Kearsipan Pola Baru. Arsip DPR RI dan Setjen DPR RI yang merupakan informasi terekam dari kegiatan pelaks…

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VIII antara lain mencakup Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi IV antara lain mencakup Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementarian Kelautan dan Perikanan, PT Bulog, PT Pupuk Kujang, PT Pusri, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Semen Gresik.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi VII antara lain mencakup Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi, LIPI, LAPAN, BAPETAN, Bakosurtanal, BPPT, BATAN, BP Migas, PT Pertamina dan PT PLN.

Kutipan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2012 Komisi V antara lain mencakup Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kemeneg Perumahan Rakyat, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, Badan SAR Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, PT Pelni, PT PAL, PT Industri Kereta Api, PT Pelindo I, PT Pelindo III, dan Badan Pengembangan wilayah Suramadu.

Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3469-76-5

Deskripsi Fisik

xv, 396 hal : 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 WIB r

Hukum Administrasi

Buku ini terdiri atas lima belas bab, yaitu: hukum administrasi; sumber hukum administrasi; asas-asas dalam hukum administrasi; rule of law dan rechsstaat; jabatan, pejabat, dan penjabat; wewenang; asas-asas umum pemerintahan yang baik; good governance; tindakan pemerintahan; perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan; primary dan delegated legislation; peraturan kebijakan;…

Administrasi negara isu-isu kontemporer

Buku ini secara kritis menunjukkan muatan ideologis dan kepentingan ekonomis-politis di balik setiap "mantra" ilmia, dan tentang metode berpikir sistemik dalam menghadapi setiap masalah negara.

Ekologi administrasi negara

Tulisan ini, berjudul ekonolgi administrasi negara, merupakan laporan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dengan maksud untuk mengungkapkan pengaruh timbal balik antara administrasi negara dengan lingkungannya, sehingga dapat dipahami latar belakang suatu sistem administrasi negara baik aspek struktur maupun aspek kulturnya atau perilakunya. Dengan demikian masalah-masalah administratif y…

Hukum administrasi negara

Perkembangan suatu Negara yang pesat akan diikuti pula oleh perkembangan hokum administrasi Negara yang semakin luas sehingga menggeser kedudukan hokum-hokum yang lain. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya suatu Negara, maka tugas aparatur Negara semakin luas pula, sehinggaharus dipayung oleh aturan-aturan dalam hokum administrasi Negara. Buku ini dapat mewarnai cakrawala pemikiran tentang…