Buku ini memberikan pengertian tentang aturan-aturan hukum dan praktik kegiatan terkini yang terkait dengan agraria/pertanahan dan tata ruang. Sejak pembentukan kabinet baru tahun 2014, urusan tata ruang disatukan dengan urusan agraria dan pertanahan dalam Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penggabungan tersebut merupakan sinyal positif bagi pengelolaan ruang dan agrar…
Buku ini mengemukakan konsep penyelesaian sengketa pertanahan melalui arbitrase bagi kalangan dunia usaha terkait penanaman modal. Pada umumnya sengketa pertanahan diselesaikan oleh badan peradilan, baik di peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara, namun seringkali terjadi keengganan dan keraguan untuk berpekara di pengadilan karena berbagai kendala.
Hubungan penatagunaan tanah dengan penataan ruang, yakni penataan tanah merupakan subsistem dan penataan ruang yang harus disusun dalam wujud suatu neraca atau suatu dokumen tertulis yang dilengkapi peta spasial eksisting (berwujud) yang substansinya memuat ketersediaan sumber daya tanah maupun sumber daya lainnya dibandingkan dengan kebutuhan sumber daya tanah perorangan, badan hukum maupun pe…
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Buku pegangan ini merupakan rangkaian ”Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum” dan kumpulan tulisan dari par…
: Buku pengantar hukum agraria ini berisi aspek beberapa implementasi atau prakek-praktek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah pertanahan antara lain praktek jual beli tanah, izin penggunaan tanah serta aspek hukum property bagi warga Negara asing yang tinggal di Indonesia.
Buku ini berisi himpunan peraturan perundang-undangan mulai dari Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan peraturan terbaru.Terdiri dari pokok-pokok agraria;hak-hak atas tanah dan kepemilikan;pendaftaran tanah;peraturan akta tanah;penatagunaan tanah;penguasaan tanah;pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;kebijakan nasional di bidang pertanahan;penanganan sengketa tanah…
Buku ini merupakan wacana penting dalam literasi pertanahan Indonesia yang banyak menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Buku ini terdiri dari 4 bab, diantaranya bab I menjelaskan berbagai permasalahan seputar infrastruktur di Indonesia; bab II mengulas berbagai pendekatan dalam pengadaan tanah; bab III memaparkan praktik pengadaan tanah di Indonesia dan contoh praktis p…
Penerapan konsep bank tanah sudah terbukti efektif dan efisien di banyak negara maju seperti Belanda, Swedia, Swiss, Amerika Serikat, dan Australia. Sebagai pilihan politik, bank tanah di Indonesia akan menjadi instrumen untuk mempengaruhi pola pembangunan sesuai tata ruang dan tujuan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, mendukung investasi, efisiensi APBN/APBD, mengendalikan pasar tanah…
Buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang dihimpun dalam 1 buku terdiri dari: 1) Politik Hukum Pembaruan Agraria Berdasarkan TAP MPR No.IX/MPR/2001 dan UUPA;2) Politik hukum Pembaruan Agraria terkait pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian;3) Implementasi Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Bidang Pertambangan; dan 4) Politik Hukum Pidana Dalam Pengelo…
Buku ini merupakan skripsi penulis (Hustiati) pada Universitas Sumatera Utara dengan judul “Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Land Reform di Indonesia” memuat perbandingan isu-isu dan politik dari landreform di Indonesia dan dengan Agrarian reform di Filipina.
Sehubungan dengan meningkatnya kepedulian akan fenomena maraknya gerakan politik berbasis agama, sekelompok cendekia dari berbagai negara, mengadakan pertemuan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan refleksi mereka mengenai pertanyaan, akankah hal itu akan menjadi peluang ataukah ancaman untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan perkembangan bangsa-bangsa? Buku ini bertujuan memperkenalkan…
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dalam pengelolaan kehutanan;jilid ketiga konflik agraria masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan; jilid IV petikan pembelajaran inkuiri nasional
Buku ini merupakan kumpulan dari semua opini Penulis yang diterbitkan oleh Harian Suara Pembaruan sejak awal tahun 2012 hingga pertengahan tahun 2014. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan berbagai pihak yang berkepentingan terkait kebijakan agraria di Indonesia.
kamus yang berisi istilah - istilah mengenai Hukum Agraria di Indonesia
Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, diawali dari hukum agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda hingga berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Ditulis secara komprehensif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Intrumen hukum campuran menghadirkan konsep tolok ukur keabsahan atas tindak pemerintah. Beberapa hal penting dalam buku ini; pertama, dalam hal apa suatu tindakan pemerintahan merupakan tanggung jawab atau tanggung gugat pejabat publik ketika menjalankan kebijakan-kebijakannya,dalam hal apa suatu tindakan merupakan tanggungjawab pribadi,dalam hal apa merupakan kesalahan jabatan,dan dalam hal a…
Himpunan risalah sementara DPR RI masa persidangan IV tahun sidang 1958 rapat ke-188 s/d 198 dengan agenda ruu tentang nasionalisasi perusahaan milik Belanda dan uu pokok agraria. ruu tentang perpanjangan keadaan bahaya. ruu tentang perpanjangan jangka waktu keadaan perang. surat2 masuk ruu tentang perubahan pasal2 uu pokok Bank Indonesia. dan uparaca penerimaan presiden Republik India P.J.M.Dr…
the agrarian problem in china has been an extremely complex one, with important political, social, and psychological, as well as economic and agro-techinical aspects.