Rangkaian atau tahapan kegiatan aktualisasi pembuatan Format Berita Acara Penyerahan Risalah Sementara Kepada Penyelenggara Rapat telah dilaksanakan secara keseluruhan. Masukan penguji pada saat seminar proposal yaitu untuk menambahkan kegiatan sosialisasi terkait format berita acara tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan.. Berita Acara dapat diberikan secara fisik (print) dengan meng…
Melalui buku Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Tantangan Permasalahan Global Dewasa Ini terpaparkan secara luas dan mendalam mengenai APA dan seluk-beluk kegiatannya selama ini.
Perjalanan waktu telah mengubah tatanan politik di Indonesia secara spektakuler. Perubahan-perubahan tersebut telah menggugah penulis untuk merevisi secara mendasar buku : "DPR-RI, Pertumbuhan dan Cara Kerjanya". Edisi Revisi ini mencoba mencari akar dari ketidakberdayaan DPR sejak 1959-1999 dan selanjutnya membahas perubahan total kondisi dan tatanan politik dalam era reformasi. DPR juga harus…
Buku ini Menceritakan Tentang : Bab I : Ketentuan Umum. Bab II : Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab III: Belanja Pimpinan Dan Anggota DPRD. Bab IV : Belanja Penunjang Kegiatan DPRD. Bab V: Pengelolaan Keuangan DPRD. Bab VI : Ketentuan Lain-Lain. Bab VII : Ketentuan Peralihan.Bab VIII: Ketentuan Penutup
Buku ini disusun dikarenakan adanya gugatan terhadap Parlemen (DPR RI) yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, mulai dari Pemerintahan Orde Lama sampai dengan Pemerintahan Orde Baru. Hal ini merupakan fenomena baru dan merupakan sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia
Buku ini memberikan penjelasan bahwa usulan pendanaan atas aspirasi masyarakat di daerah pemilihan telah menjadi suatu keniscayaan. Usulan tersebut telah mengemuka di DPR RI dalam satu dekade ini, dimulai dari gagasan tentang Dana Aspirasi dan terakhir dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)
Buku ini menyajikan informasi mengenai mekanisme kerja DPR RI periode 2004-2009 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbagi menjadi 17 penyajian diantaranya tentang Sistem Ketatanegaraan; Sejarah DPR; Dasar Hukum DPR; Pemilihan Umum; Kedudukan, Susunan, Fungsi, Tugas dan Wewenang; Keanggotaan dan Kode Etik; Hak DPR dan Hak Anggota DPR; Fraksi; Alat Kelengkapan Dewan; Persid…
Proyek perubahan yang dilakukan adalah penyimpanan arsip dengan mekanisme modern secara elektronik di desk kerjasama regional. Perangkat aplikasi media online yang digunakan adalah cloud, sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Tujuan perubahan adalah terbangunnya tim kerja efektif dengan para stakeholder dan tersedianya ar…
Sosialisasi penggunaan fitur baru pada aplikasi SiPenjagaRB merupakan tahap akhir dari tahapan kegiatan jangka pendek untuk aksi perubahan. Sosialisasi diikuti oleh pejabat atau staf di bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini Project Leader menjelaskan mengenai manfaat dari penggunaan aplikasi ini, yaitu mempermudah dan mempercepat dalam pengisian Lem…
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pada Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi merasa perlu dilakukan peningkatan…
Aktualisasi Peningkatan Kualitas Siaran TVR 09 dan TVR 17 melalui Form Monitoring dan Evaluasi merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalitas dan proporsionalitas dalam melakukan siaran berita di TVR parlemen. Secara khusus monitoring mendorong asas proporsionalitas sesuai prinsip manajemen ASN, dimana semua personil siaran bertanggung jawab atas produk siaran yang dihasilan. form monitorin…
RUU Cipta Kerja disusun dengan sebuah metode omnibus law yaitu suatu metode, teknik atau pendekatan dalam perancangan Undang-Undang untuk mengubah, menghapus atau mencabut beberapa ketentuan undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dalam menyikapi omnibus law cipta kerja, Fraksi PKS berpegang pada paradigma bahwa omnibus law hanyalah sebatas metode baru dalam perancangan undang-undang…
Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…
Walaupun belum mencapai usia 60 tahun, negara RI telah mengalami gelombang pasang surut kegiatan berparlemen yang cukup bervariasi. Hal ini berkaitan denga perubahan sistem ketatanegaraan sesuai dengan situasi politik dan tiga kali perubahan UUD RI sejak 1945