Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viiii, 166 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.02 SIT t

Cyber Notary dan Tantangan Notaris di Era Digital

Dewasa ini manusia secara tidak langsung hidup berdampingan dengan adanya perkembangan digital dan teknologi informasi yang terjadi dengan begitu masif. Perkembangan digital dan teknologi informasi semacam ini tidak hanya mempengaruhi beberapa sektor kehidupan saja, melainkan juga turut mempengaruhi Jabatan Notaris sehubungan dengan kewenangan Notaris dalam melaksanakan kewenangan yang melekat …

Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulanga…

dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…

KUHP dan KUHAP: Dilingkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.

Mengadili Dewan Gubernur Bank Indonesia: Catatan Akhir Perjalanan Karir

Burhanuddin Abdullah dijatuhi hukuman karena pada hari ke-11 dia menjadi gubernur BI mempimpin rapat dewan gubernur BI tanggal 3 juni 2003, meyetujui kesimpulan rapat-rapat sebelumnya untuk menggunakan dana YPPI. Majelis Hakim (kecuali seorang yang mengajukan beda pendapat) menganggap uang tersebut meskipun tidak termasuk lagi dalam laopran tahunan BI, namun masih uang Negara karena YPPI sebaga…

Menjerat Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Dunia praktik tampaknya belum memahami sepenuhnya mengenai keberadaan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. Banyak pihak yang kurang memahami dalam sistem hukum publik Indonesia, khususnya dalam tindak pidana korporasi yang belum termasuk sebagai subjek hukum. Ketidakpahaman tersebut pada akhirnya bermuara pada berbagai polemik dan perdebatan. Tentunya perdebatan tersebut hanya dapat diseles…

Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati

Edisi

cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1311-31-8

Deskripsi Fisik

xi,:592 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 SIT d

Memperkuat Negara dan Pemerintahan : Analisis Masalah Antikorupsi, Hukum dan …

Buku ini membahas permasalahan pemerintahan kontemporer, kontroversial dan strategi di era reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Selain menkaji permasalahan publik dan tata pemerintahan (governance problem) yang menjadi perhatian masyarakat luas, para pembuat kebijakan dan akademisi, buku ini juga menawarkan solusi dan rekomendasi kebijakan (policy recommendation) untuk memperkuat negara d…

Criminal procedure

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-409-49201 9

Deskripsi Fisik

lxxix, 350 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.940 5 BIS c

Barang Bukti Dalam Proses Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

249 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 AFI b

KUHP KItab Undang Undang Hukum Pidana

Edisi

edisi baru

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Deskripsi Fisik

xlvi, 241 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 MOE

Pembaharuan hukum menuju hukum milenial

Hukum pidana selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah. Perubahan-perubahan itu terjadi, baik dari segi hakikatnya maupun dari segi substansinya, yang diusahakan untuk dapat dipakai, mengendalikan masyarakat secara efektif. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahter…

Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009

Data yang diperoleh oleh BNN, Narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang haram tersebut hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Barang tersebut kini sudah bisa didapatkan dimanapun, bahkan di warung-warung. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun sejenisnya menjadi alarm…

Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif…

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…

Paradoks dalam Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Hukum Pidana Pemilu

Buku ini membahas hukum pidana pemilu di Indonesia, menguraikan jenis tindak pidana pemilu, mekanisme penegakan hukum, peran lembaga terkait, serta tantangan implementasi dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Perilaku Seksual Menyimpang Sesama Jenis ; Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia…

Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.

Hukum Pidana Khusus

Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tind…