Buku Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia membahas tentang penyebab, karakter, dan akibat dari konflik-konflik antara perusahaan sawit dan masyarakat perdesaan di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi skala besar pertama kali atas 150 kasus konflik kelapa sawit, penulis mendiskusikan bagaimana masyarakat melakukan protes terhadap perusahaan-perusahaan sawit, mengapa mereka me…
PPAT memiliki peranan yang sangat di dalam kkehidupan masyarakat khususnya dallam hal peralihan Hak Atas Tanah Keberadan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnua rferensi-refensi yang menjelaskan …
Proses pengadaan tanah untuk pembangunan tol Semarang–Demak yang dimulai sejak tahun 2016 hingga saat ini belum selesai. Masalah utamanya karena terjadinya abrasi atau musnahnya tanah akibat pengikisan yang disebabkan oleh gelombang air laut serta adanya pasang surut air laut. Abrasi mengakibatkan hilangnya hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah karena tanah terse…
Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUP…
Buku ini membahas tentang seluk-beluk pelaksanaan sebuah proyek pendaftaran tanah yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (Proyek ajudikasi), disebuah kampung kumuh (kampung Rawa) di DKI Jakarta. Menguraikan berbagai persoalan sosial terkait pelaksanaan dan efektifitas proyek tersebut untuk mencapai tujuan peningkatan keamanan penguasaan atas tanah bagi warga miskin serta akibat lebih lanju…
Buku ini membahas urgensi pembaruan agrarian pada era indutrialisasi, prinsip-prinsip tata guna tanah dan penggunaan tanah, penggunaan hak atas tanah untuk industry baik sebelum maupun setelah berlakunya UUPA, implikasi perjanjian TRIMS terhadap hokum agrarian Indonesia, implikasi PP Nol 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah terhadap industrialisasi, p…
Dalam buku ini tersaji salah satu masukan bagi yang ingin mendalami dan memahami ilmu pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga dapat ikut dalam arus perjuangan pembangunan negeri ini. Karena betapapun perlunya pengadaan tanah ini tidak serta merta harus memperkosa tanah rakyat kalau didudukan bersama dengan niat bersama membangun Negara Republik Indonesia. Kehadiran buku ini patut diangg…
Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ternyata belum menjadi solusi yang efektif. BUku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang membuat kebijakan, maupun aparat penegak …
Tanah negara merupakan entitas tanah yang melahirkan banyak persoalan sejak zaman kolonial. Mulai dari silih pendapat dalam menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikansebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaannya merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Buku ini secara ringkas mendalami kompleksitas persoalan tersebut dengan menggunakan pen…
Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.
Ketidakadilan dan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia bersumber dari politik agraria yang tidak mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi dan dasar negara Pancasila maupun Konstitusi UUD 1945. kelemahan ideologis dan konstitusional itu telah membawa dampak yang sangat luas bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Pergeseran ideologi ekonomi berimplikasi pada poli…
jilid 1
Dunia tengah dilanda keresahan global. Sepanjang 2019, gelombang protes sosial menghantam banyak negara. Menghempas kawasan Asia, Afrika, Eropa hingga Amerika Latin. Di sana, aktivisme media sosial, unjuk rasa, pemogokan, bentrokan demonstran dan aparat hingga kerusuhan menerjang bak tsunami.Ini merupakan protes massal terbesar sejak era Kejatuhan Bangsa-Bangsa (Autumn of Nations), sejak bubarn…
Tidak adanya undang-undang khusus tentang hak pengelolaan Iahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura. dan Selandia Baru, sehingga Hakikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Kemanfaatkan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat I…