Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah

Dalam buku ini tersaji salah satu masukan bagi yang ingin mendalami dan memahami ilmu pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga dapat ikut dalam arus perjuangan pembangunan negeri ini. Karena betapapun perlunya pengadaan tanah ini tidak serta merta harus memperkosa tanah rakyat kalau didudukan bersama dengan niat bersama membangun Negara Republik Indonesia. Kehadiran buku ini patut diangg…

Tanah, rakyat dan demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8915-00-3

Deskripsi Fisik

xvi, 364 p. ; 23 cm.(2 eks).

Judul Seri

-

No. Panggil

333 TAN

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan

Pengadaan tanah untuk pembangunan di Indonesia selalu menimbulkan konflik. Kehadiran UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum ternyata belum menjadi solusi yang efektif. BUku ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, lembaga eksekutif yang membuat kebijakan, maupun aparat penegak …

Regulating land use

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-379-11165-9

Deskripsi Fisik

v, 150 hal. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.730 45 SLO r

Mencegah sengketa tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-013-7

Deskripsi Fisik

xv, 240 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364.043 Per m

Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara

Tanah negara merupakan entitas tanah yang melahirkan banyak persoalan sejak zaman kolonial. Mulai dari silih pendapat dalam menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikansebagai tanah negara, hingga otoritas yang berwenang dalam penguasaannya merupakan persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Buku ini secara ringkas mendalami kompleksitas persoalan tersebut dengan menggunakan pen…

Hukum Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xii, 263 Hal. : 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 HUK h

Hak-hak atas tanah

Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.

Politik Pertanahan

Ketidakadilan dan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia bersumber dari politik agraria yang tidak mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi dan dasar negara Pancasila maupun Konstitusi UUD 1945. kelemahan ideologis dan konstitusional itu telah membawa dampak yang sangat luas bagi Indonesia yang berbasis sumber daya alam. Pergeseran ideologi ekonomi berimplikasi pada poli…

Dasar-dasar pengukuran tanah ( surveying)

jilid 1

Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3333-90-2

Deskripsi Fisik

x, 216 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 SAL h

Suara Rakyat Suara Tuhan : Mengapa Gerakan Protes Sosial Sedunia Marak?

Dunia tengah dilanda keresahan global. Sepanjang 2019, gelombang protes sosial menghantam banyak negara. Menghempas kawasan Asia, Afrika, Eropa hingga Amerika Latin. Di sana, aktivisme media sosial, unjuk rasa, pemogokan, bentrokan demonstran dan aparat hingga kerusuhan menerjang bak tsunami.Ini merupakan protes massal terbesar sejak era Kejatuhan Bangsa-Bangsa (Autumn of Nations), sejak bubarn…

Hak pengelolaan lahan untuk investasi: Instrumen dan model perlindungan hukum

Tidak adanya undang-undang khusus tentang hak pengelolaan Iahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura. dan Selandia Baru, sehingga Hakikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Kemanfaatkan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat I…

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah : Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hu…

Buku Amerupakan salah satu dari sekian banyak nalisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dalam kerangka hukum benda ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya tulis yang telah dipublikasikan terutama di sejumlah buletin nasional dan internasional. Buku ini dimaksudkan sebagai sumber informasi hukum tentang satuan rumah susun, khususnya menyangkut hak kepemilikan tanahnya.

Teknik Pembuiatan Akta Tanah (PPAT)

Buku ini berisi analisis secara sistematik tentang teknis atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara filosofis, penyusunan buku teknis ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia untuk menyusun dan merancang akta-akta yang berkaitan dengan hak atas tanah da…

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …

Sertifikat hak atas tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan caca…

Tindak Lanjut : Pedoman Tata cara hak atas tanah tahun 2000

buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…

Keppres 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentin…

penerbitan keppres no 55 tahun 1993 ini dilengkapi dengan berbagai peraturan tentang pertanahan termasuk bagaimana mengurus hak atas tanah dan tarip PBB yang baru yang didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan No. 272 Tahun 1993

Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…