Hak pengelolaan lahan untuk investasi: Instrumen dan model perlindungan hukum

Tidak adanya undang-undang khusus tentang hak pengelolaan Iahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura. dan Selandia Baru, sehingga Hakikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Kemanfaatkan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat I…

Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah : Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hu…

Buku Amerupakan salah satu dari sekian banyak nalisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dalam kerangka hukum benda ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya tulis yang telah dipublikasikan terutama di sejumlah buletin nasional dan internasional. Buku ini dimaksudkan sebagai sumber informasi hukum tentang satuan rumah susun, khususnya menyangkut hak kepemilikan tanahnya.

Teknik Pembuiatan Akta Tanah (PPAT)

Buku ini berisi analisis secara sistematik tentang teknis atau cara-cara untuk menyusun akta PPAT, yang merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Secara filosofis, penyusunan buku teknis ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dari mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia untuk menyusun dan merancang akta-akta yang berkaitan dengan hak atas tanah da…

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …

Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah

Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebasan Hak Tanggungan atas Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Sertifikat hak atas tanah

Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktik pemegang sertifikat tanpa jangka waktu tertentu dapat kehilangan haknya disebabkan gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan sertifikat disebabkan caca…

Tindak Lanjut : Pedoman Tata cara hak atas tanah tahun 2000

buku ini merupaan lanjutan dari buku pedoman tata cara hak atas tanah tahun 1999 yang pernah diterbitkan sebelumnya. maksud dan tujuan penerbit membuat buku ini yaitu berkeinginan untuk membantu kepada semua pihak yang bergerak dan menekuni serta terkait langsung di bidang pertanahan. sehingga tiap langkah kegiatannya selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah.…

Keppres 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentin…

penerbitan keppres no 55 tahun 1993 ini dilengkapi dengan berbagai peraturan tentang pertanahan termasuk bagaimana mengurus hak atas tanah dan tarip PBB yang baru yang didasarkan atas keputusan Menteri Keuangan No. 272 Tahun 1993

Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…

buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…

Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah

Buku ini menjelaskan segala segi yang perlu diketahui khalayak, terutama para Magister Kenotariatan dan Mahasiswa Fakultas Hukum, tentang ketentuan umum pendaftaran tanah, objek yang menjadi subjek pendaftaran, sertifikat sebagai tanda bukti hak, dan yang

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Hak atas tanah, hak pengelolaan, dan hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak atas penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh orang per orang warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum privat, atau badan hukum publik. Buku ini membahas hak atas tanah yang bersifat tetap, meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, …

Eksistensi, dinamika dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah ulayat ma…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-278-3

Deskripsi Fisik

xxiv, 316 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MUL e

Pengantar hukum tanah nasional: sejarah, politik, dan perkembangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1351-96-3

Deskripsi Fisik

xviii, 207 p. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 AMA p

Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan

Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…

Program redistribusi tanah di Indonesia

buku ini memuat program redistribusi tanah, khususnya yang berkaitan dengan masalah penguasaan dan pemilikan tanah dilihat dari segi yurudis, historis, sosial dan ekonomi.

Prinsip-prinsip pembaruan agraria : perspektif hukum

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Pada bab I dipaparkan mengenai hal-hal yang mendasar dalam ilmu hukum, selanjutnya pada bab Ii dipaparkan gambaran sistem hukum tanah nasional, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistemik mengenai hukum tanah di Indonesia. Bab III memaparkan kajian mengenai pembaruan agraria sebagai suatu konsep pembangunan pertanahan nasional, termasuk didalamnya …

Pembebasan Pencabutan Permohonan hak atas tanah

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 258 hal. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Praktek Jual beli Tanah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-099-4

Deskripsi Fisik

xii, 150 Hal, : 21 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Setiap Pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yag salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa dipergunakan untuk…