Ditapis dengan
Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren
Buku ini merupakan kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri. Kuliah, dilaksanakan pada rapat umum V. V. L. pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929 di Bandung. Pendahuluan: "Pada rapat umum Kovenan kami yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929, dan sekretaris 1 kami memberikan pengantar tentang 'Kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri'. Pertemuan ter…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 24 hlm. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 351.5 VER
Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen: Tweede Gedeelte A, H…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurzorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri A, terdiri dari bab tiga yang khususnya mencakup tinjauan sejarah dari daerah-daerah yang ada di Hindia Belanda. Di dalam buku, terdapat penjelasan historis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 354.91 POL
Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen: Tweede Gedeelte B, B…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi lampiran-lampiran kontrak kesepakatan di beberapa daerah Hindia Belanda dan bukti-bukti atas peristiwa yang ditulis…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 354.91 POL
Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri
Buku ini sangat besar manfaatnya diketahui masyarakat luas, karena memuat beberapa tulisan yang menarik isinya, antara lain: pertama, semua permasalahan yang ditulis sangat mendapat perhatian masyarakat dan surat kabar dan elektronika pada saat itu yang menyoroti masalah tersebut hingga berhari-hari bahkan sampai bulanan. Kedua, karena pihak DPR RI ingin mengecilkan peranan KPK dalam mengungkap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-02-4180-7
- Deskripsi Fisik
- viii, 307 hal.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.132 3 SIA p
Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK
DPRD sebagai wakil rakyat daerah memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Fungsi legislasi (penyusunan PERDA); 2. Fungsi budgeting (penyusunan PERDA APBD); dan 3. Fungsi controlling (pengawasan pemerintah daerah). Dalam melakukan fungsi ke-3, pengawasan DPRD akan dilaksanakan terhadap seluruh siklus penyelenggaraan pemerintah daerah terutama LKPJ, APBD/LKPD AUDITED, serta TLHP BPK. Buku ini akan mem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-692-744-9
- Deskripsi Fisik
- viii, 240 hlm. : il. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.12 SUW p
The Relation of Government To Industry
Buku ini bercerita tentang hubungan pemerintah dengan industri. Murni sebagai masalah pertahanan diri, oleh karena itu, tampaknya adalah tugas setiap warga negara yang cerdas untuk membantu mengarahkan gerakan, sejauh mungkin, di sepanjang garis ekonomi yang sehat dan dengan penghargaan yang tepat atas keterbatasan dan falibilitas gerakan. sifat manusia. Pencapaian kebebasanlah yang memungki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi, 241 hlm. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 304 REQ
Power and Community
Siapa pun yang telah membaca tulisan-tulisan serius tentang politik yang diterbitkan selama lima puluh tahun terakhir dan merefleksikan pengaruhnya terhadap sikap populer terhadap negara dan masyarakat, akan melihat tiga kecenderungan intelektual yang meresap. Menurunnya penekanan pada sanksi metafisik yang mengikat pada perilaku politik dan perilaku sosial secara umum, meningkatnya gengsi filo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 134 hlm. ; index ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320 STR p
Sumber-Sumber Hukum II
Buku ini merupakan buku kelanjutan dari jilid I yang berjudul Sumber-Sumber Hukum Jilid I. Pada buku jilid kedua ini, berisikan tentang ketentuan mengenai Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, Traktat, Jurisprudensi, Doktrina, Sumber-Sumber Hukum Madi, Badan Pembuat Hukum, Cara=cara dalam melakukan pemilihan dalam suatu forum, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Badan Legislatif.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 139 hlm; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.8 MAH s
Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiii + 239 hlm. ; tab. ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 4346.0432 PER
Indonesia and the Philiphines : American Interests in Island Southeast Asia
Kajian ini awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mendefinisikan ruang lingkup dan isi kepentingan nasional Amerika di dunia Kepulauan Asia Tenggara, dengan mengambil materi dari Indonesia dan Filipina. Tetapi tidak memerlukan banyak paparan terhadap literatur akademis yang agak steril tentang konsep kepentingan nasional untuk menyimpulkan bahwa upaya semacam itu pasti akan mengarah pada gener…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0-231-05008-9 0-231-05009-7
- Deskripsi Fisik
- xiii + 290 hlm. ; tab. ; gmbr. ; index ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 327.17 PRI i
Collision Course The Cuban Missile Crisis and Coexistence
Pada dasarnya, buku ini dikhususkan mengulik permainan Perang Dingin dengan krisis rudal 1962 yang berfungsi sebagai studi kasus dan sebagai tonggak penting dalam pengembangan aturan permainan. Henry M. Pachter yang merupakan pendukung setia Realpolitik dan menekankan bahwa Presiden Kennedy dalam krisis ini mengejar kebijakan kekuasaan murni. Peninjau ini memiliki banyak keraguan tentang pemuli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 261 hlm. ; index ; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 327.1 PAC c
Verzameling van Voorschriften voor De Gouvernements-Marine in Nederlandsch-I…
Buku ini memuat kumpulan peraturan Angkatan Laut Pemerintah di Hindia. Dengan Keputusan Kerajaan pada 7 Maret 1929, Lembaran Negara Hindia Tahun 1929 No. 110 (termasuk sebagai lampiran I pada bab ini) menetapkan bahwa pada saat perang atau bahaya perang dan dalam keadaan luar biasa lainnya, atas kebijaksanaan Gubernur Jenderal, Angkatan Laut Pemerintah diperuntukkan untuk melaksanakan dinas mil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 91 hlm. ; Tab. ; App. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 359 MAR v
Peraturan Pemerintah RI : Nomor 41 - 42 - 43 - 44, Tahun 1993
penulis menerbitkan buku ini sebagai pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 1992 tentang LLAJ yang akan berlaku pada tanggal 17 september 1993. dasar pemikiran ini dilandaskan kepada kenyataan yang telah dialami pada saat uu no 14 tahun 1992 tentang LLAJ untuk pertama kalinya dipublikasikan oleh pemerintah. beragam reaksi muncul dari masyarakat biasa, mahasiswa, hingga pakar hukum. dimana ker…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xi + 555 hlm. ; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 388 IND p
Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah 1995
Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi + 1196 hlm. ; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 352 IND h
Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019
Dalam rangka mewujudkan penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Clean Goverance) dan bertanggungjawab (Good Goverance) diperlukan pertangungjawaban dari penyelengara negar yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 48 hlm, 26 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
sesuai amanah undang-undang nomoe 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat,d ewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah pasal 75 ayat 1 bahwa dpr memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada presiden untuk dibahas bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 40 hlm. : 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
kebijakan pengelolaan anggaran DPR RI memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagia pedoman bagi alat kelengkapan dewan dan sekretariat jenderal DPR RI dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang dijabarkan dalam berbagi bentuk program dan kegiatan. hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomoe 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 59 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 IND a
Pemantauan Undang-Undang Nomor 56/prp Tahun 1960 Tentang penetapan luas tanah…
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv+ 72 hlm. : 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…
melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 55 hlm. : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.598 IND - 351.598 IND l
Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v + 39 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 KIK a
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah