Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis

Sosilogi hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normati, akan tetapi dikaikan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat untuk mempertahankkan nilai.

Hukum akuisisi

Edisi

I

ISBN/ISSN

978-623-01-0807-5

Deskripsi Fisik

303 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.065 UNT h

Kapita selekta undang - undang notaris online jarah jauh (remote online notar…

Buku ini menyajikan himpunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Federal Amerika Serikat dan Negara Bagian yang berkaitan dengan notaris online jarak jauh atau remote online notary. Negara bagian di Amerika Serikat berjumlah 50 negara bagian, dan ada 45 negara bagian yang telah menetapkan undang-undang tentang remote online notary atau undang-undang notaris onlin…

Hukum Lelang di Indonesia

Istilah lelang sudah tidak asing lagi di telinga, misalnya pelelangan di pasar ikan, lelang jabatan, lelang pengadaan barang dan jasa bahkan sampai lelang online. Namun kebanyakan tidak mengikuti kaidah-kaidah lelang yang diatur di Indonesia. Untuk itulah, buku ini hadir salah satunya untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai lelang yang benar sesuai dengan kaidah d…

Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terba…

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga me-rupakan fundamen bagi terwujudnya masyarakat madani. Karenanya, eksistensi keluarga yang sakinah memegang peranan penting dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Baik ayah, ibu, maupun anak bersama-sama memiliki kontribusi dalam dinamika kehidupan keluarga. Ada seperangkat kewajiban dan hak yang harus menjadi preferensi, terutama bagi ked…

Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional dan Nasional

Di Indonesia, sering terjadi perdebatan mengenai hukum hak asasi manusia menginduk pada hukum apa. Buku ini memberi jawaban bahwa hukum hak asasi manusia justru harus menjadi rujukan bagi pembahasan kategori hukum lain. Hukum hak asasi manusia seyogianya menjadi ruh hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan juga hubungan int…

Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan: Berdasarkan U…

Suatu negara demokrasi dibangun dengan adanya partisipasi aktif seluruh warga negara. Partisipasi aktif tersebut salah satunya diwujudkan dengan gotong royong untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan negara, termasuk penyediaan barang dan jasa publik melalui pemenuhan kewajiban dan hak-hak perpajakan. Namun, pemenuhan kewajiban kerap belum sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pa…

Hukum perikatan suatu pengantar dalam implementasi bisnis

Hukum Perikatan (verbintenissenrecht) diatur di dalam Buku III B.W. yang memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan perikatan. Di dalamnya diatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lain. Khususnya apabila menimbulkan hak dan kewajiban yang terjadi karena pemenuhan perikatan maupun akibat tidak dipenuhi perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau…

Penegakan hukum tindak pidana cyber crime di Indonesia

Buku yang ditulis oleh DR. Yurizal, SH., MH., menggambarkan tenang apa itu Cyber Crime, pertanggungjawabanya dan juga penegakkan hukum tekait kejahatan cyber crime. Kehadiran buku ini tentu sangat membantu, tidak hanya bagi kalangan kepolisian untuk menangani kejahatan di dunia maya, tetapi juga bagi mahasiswa yang terkait untuk menekuni bidang hukum terkait hukum cyber.

Dasar-dasar hukum beracara di pengadilan niaga

DASAR DASAR HUKUM BERACARA DI PENGADILAN NIAGA ini berisikan telaah tematik norma hukum beracara di pengadilan niaga secara teoritik dan normatif agar bahasannya bersifat ilmiah dan sesuai serta berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum pada pengadilan negeri Keberadaannya diben…

Hukum Investasi Internasional

Buku ini membahas aturan dan prinsip hukum yang mengatur investasi lintas negara. Buku ini mengupas tentang hak dan kewajiban para pelaku investasi internasional, perlindungan hukum bagi investor asing, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investasi. Juajir Sumardi juga menguraikan perjanjian-perjanjian investasi internasional, penyelesaian sengketa investasi…

Penegakan Hukum Pemilu: Perspektif Penguatan Demokrasi

Buku Hukum berjudul Buku Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi merupakan karya Sarjiyati, Anik Tri Haryani & Bambang Heru Sutrisno. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu upaya guna mewujudkan negara demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu menjadi motor penggera…

Kedudukan Pemerintah dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya peng…

Regulasi dan konsep dasar dalam hukum dagang

Hukum dagang aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di b…

Justice collaborator dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huk…

Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara

Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.

Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual…

Buku ini membahas tentang hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulis memaparkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, kemudian dilengkapi dengan ketentuan hukum acara yang secara khusus berlaku dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Buku ini disusun dalam enam bab. Bab Pertama menjelaskan prinsip-prinsip hukum acara perdata secara umum, Bab K…

Usangnya hukum perkawinan: sebab hancurnya romantisme perkawinan

Penjelasan dalam buku ini adalah keinginan penulis untuk dilakukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang saat ini berlaku, agar para calon pengantin memiliki perbekalan yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mengurangi angka perceraian yang sering terjadi pada para pasangan muda. Melihat perkembangan Indonesia yang semakin pesat dari pertumb…

Penegakan hukum pencucian uang lintas juridiksi

Buku ini dimulai dari rasa skeptis penulis terhadap realitas banyaknya para buronan Indonesia khususnya pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum di jurisdiksi asing khususnya di Singapura. Para buronan ini tidak dapat diekstradisi ke Indonesia semata-mata karena Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi beberapa wakt…

Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia

Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia mengaku beragama Islam namun tidak serta merta Negara Indonesia memberlakukan Hukum Islam. Namun karena alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional dan ilmiah, pengajaran Hukum Islam secara khusus menjadi mata kuliah di fakultas hukum, serta “wajib” dipelajari oleh para pegawai, para pejabat pemerintahan atau para pemimpin yang akan beke…