Buku ini membahas aturan dan prinsip hukum yang mengatur investasi lintas negara. Buku ini mengupas tentang hak dan kewajiban para pelaku investasi internasional, perlindungan hukum bagi investor asing, serta peran pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investasi. Juajir Sumardi juga menguraikan perjanjian-perjanjian investasi internasional, penyelesaian sengketa investasi…
Buku Hukum berjudul Buku Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi merupakan karya Sarjiyati, Anik Tri Haryani & Bambang Heru Sutrisno. Pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu upaya guna mewujudkan negara demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu menjadi motor penggera…
Implikasi hukum terhadap kedudukan pemerintah dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kedudukan yang setara dengan pihak swasta dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dan tunduk pada hukum privat. Meskipun perjanjian tersebut termasuk dalam hukum privat akan tetapi pemerintah tetap terikat atau tidak terlepas dalam kapasitasnya sebagai pelaku hukum publik karena adanya peng…
Hukum dagang aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di b…
Baru-baru ini kehadiran Justice Collaborator (0C) sempat menjadi daya tarik publik dalam persidangan kasus Sambo. Berkat JC, kasus yang sempat direkayasa itu terungkap. Sang JC Bharada Ricard Eliezer akhirnya dapat “diskon” banyak dalam putusan pengadilan. Bahkan dia "selamat" tidak dipecat dan Polri dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Kejadian JC memang sangat membantu penegak huk…
Buku ini merupakan pengantar Hukum Tata Negara yang menjelaskan tentang Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara Positif kita. Penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di Indonesia.
Buku ini membahas tentang hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulis memaparkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum, kemudian dilengkapi dengan ketentuan hukum acara yang secara khusus berlaku dalam pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Buku ini disusun dalam enam bab. Bab Pertama menjelaskan prinsip-prinsip hukum acara perdata secara umum, Bab K…
Penjelasan dalam buku ini adalah keinginan penulis untuk dilakukannya perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang saat ini berlaku, agar para calon pengantin memiliki perbekalan yang cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mengurangi angka perceraian yang sering terjadi pada para pasangan muda. Melihat perkembangan Indonesia yang semakin pesat dari pertumb…
Buku ini dimulai dari rasa skeptis penulis terhadap realitas banyaknya para buronan Indonesia khususnya pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum di jurisdiksi asing khususnya di Singapura. Para buronan ini tidak dapat diekstradisi ke Indonesia semata-mata karena Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi beberapa wakt…
Hampir sembilan puluh persen penduduk Indonesia mengaku beragama Islam namun tidak serta merta Negara Indonesia memberlakukan Hukum Islam. Namun karena alasan sejarah, penduduk, yuridis, konstitusional dan ilmiah, pengajaran Hukum Islam secara khusus menjadi mata kuliah di fakultas hukum, serta “wajib” dipelajari oleh para pegawai, para pejabat pemerintahan atau para pemimpin yang akan beke…
: Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi ped…
Purwadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto menyebutkan ada (Sembilan macam arti hukum, yaitu hukum sebagai ilmu pengetahuan; hukum sebagai disiplin; hukum sebagai kaidah; hukum sebagai tata hukum; hukum sebagai petugas; hukum sebagai keputusan penguasa; hukum sebagai proses pemerintahan; hukum sebagai tindak atau perilaku; dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Kepolisian sebagai badan pemerinta…
Politik hukum dikonsepsikan sebagai kebijakan publik (public policy) untuk menetapkan hukum mana yang perlu dipertahankan, direvisi, atau diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Buku ini dikonsepsikan sebagai kebijakan publik, juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang politik hukum.
Buku ini terdiri atas delapan bab, dengan rincian pendahuluan, pembahasan mengenai ilmu hukum, ilmu hukum dogmatik, teori hukum, filsafat hukum, hukum alam, positivisme, dan diakhir dengan pembahasan tentang prinsip, norma, dan aturan. Buku ini ditujukan terutama untuk mahasiswa ilmu hukum tingkat pascasarjana, baik program magister maupun doktor. Mahasiswa strata satu pun dianjurkan untuk memb…
Buku ini memaparkan tentang pandangan politik hukum dan perkembangan politik hukum saat ini.
Mengingat pentingnya penelitian dalam pengembangan sebuah ilmu, maka ilmuwan hukum, khususnya para mahasiswa hukum harus menguasai metode penelitian hukum yang bersandar pada aspek filosofis, baik pada tataran tradisi maupun paradigma, serta teori dalam hukum seiring dengan perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan objek kajiannya, yakni hukum it…
Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadapa beberapa Undang-Undang Tahun 2016” ini mengupas mengenai politik hukum yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi undang-undang yang dipermasalahkan oleh para penulis. Selain itu, buku ini juga menjelaskan implikasi dari putusan l…
Kajian hasil pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diurai dengan analisis deskriptif kualitatif yang didukung berbagai data dan informasi, baik primer maupun data sekunder yang dihinpun dalam data kuantitatif dan data kualitatif. Dari hasil pengumpulan data dan informasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang BK DPR RI menemukan permasalahan utama dan mendasar terkait dengan pelaksanaan…
Buku ini membahas masalah kepalangmerahan dari aspek hukum dan sosial. Pembahasan dimulai dari implementasi konvensi Jenewa tahun 1949 terhadap kebijakan hukum nasional terkait dengan penggunaan lambang. Dilanjutkan dengan pembahasan kewenangan Palang Merah Indonesia dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan korban bencana ditinjau dari perspektif hukum. Aspek sosial bantuan kepalangmerahan ditinj…
Buku ini berisikan kaidah-kaidah hukum humaniter internasional yang memberi aturan serta batasan yang diterapkan dalam konflik bersenjata lintas negara;bagaimana memperlakukan tawanan perang,kaidah-kaidah untuk membedakan antara kombatan dan nonkombatan,objek mana saja yang boleh dijadikan sasaran tempur,aksi diplomasi dalam konflik bersenjata dan perlindungannya,mekanisme penyelesaian konflik,…