Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan …

Dilengkapi UU no 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, UU no 5 Tahun 2006 tentang konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris, UU tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 206 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 324.6 UND

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Jurnal Informasi Hukum : Kejaksaan, Perindustrian, Penyandang Cacat, Undian, …

Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.12, Tambahan Lembaran Negara no. 5394, merupakan undang-undang yang mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Penyusunan Undang-undang ini bertujuan untuk mempermudah akses nasyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro;memberdayakan ekonomi dan produktivitas…

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapa…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 228, Tambahan Lembaran Negara no. 5361, merupakan undang-undang yang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbugan ekonomi Indonesia dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai sekit…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Prov…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 229, Tambahan Lembaran Negara no. 5362, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rent…

Pedoman umum pakta integritas dan zona integritas di lingkungan kementerian/l…

Buku ini berisi pedoman umum yang dapat dijadikan acuan/landasan bagi seluruh instansi pemerintah dalam menyusun Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya (TR).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 227, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan P…

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 183, Tambahan Lembaran Negara no. 5343, merupakan undang-undang yang mengenai Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 182, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Veteran Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 samp…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawab…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 178, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Dae…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 September 2012 dalam Lembaran Negara no. 170, Tambahan Lembaran Negara no. 5339, merupakan undang-undang yang mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ik…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012 dalam Lembaran Negara no. 158, Tambahan Lembaran Negara no. 5336, merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nega…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optio…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 149, Tambahan Lembaran Negara no. 5330, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protokol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi A…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor tentang Pengesahan Optional Protocol T…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 148, Tambahan Lembaran Negara no. 5329, merupakan undang-undang yang mengenai Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The child On The Involvement Of Children In Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-Ahak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).…