UUD 1945 Sebagai Karya Manusia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-087-3

Deskripsi Fisik

101 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 IND u

Perlindungan Merek Terkenal Barang Dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan…

Sejak tahun 1883 berdasarkan Konvensi Paris (1967) yang merupakan cikal bakal pengaturan perlindungan hukum pelbagai kekayaan intelektual termasuk merek terkenal dan persaingan usaha tidak sehat terhadap kekayaan intelektual secara internasional. Dilatar belakangi oleh fungsi merek sebagai identifikasi asal atau sumber sehingga setiap peniruan terhadap merek terkenal barang dan jasa tidak sejen…

Ilmu Perundang-Undangan

Penulis menyusun buku ajar ini dengan memperhatikan perkembangan terbaru dibidang perundang-undangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas legislasi telah melahirkan teori legisprudensi untuk menilai kualitas legislasi dimulai dari refleksi terhadap negara hukum modern. Buku ini memaparkan konsep-konsep penting dalam ilmu perundang-undangan agar permasalahan hukum yang kompleks dapat dijawab denga…

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Responsif

Buku ini mengupas secara lengkap mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan serta sejarah pembentukannya. penulis latar belakang pembentukan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan UU PPP, perdebatan menyangkut materi muatan yang diatur didalamnya, politik hukum yang memengaruhi penyusu…

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia

Indonesia merupakan negara berdasar hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus didasarkan atau bersumber kepada UUD Negara RI 1945. Oleh karena itu semua peraturan perundang-undangn harus mencerminkan atau merupakan penjabaran dari sistem dan asas sosial, politik, dan hukum yang ada dalam pembukaaan dan pasal-pasal UUD Negara RI Tahun 945

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Ketentuan Pidana di Luar KUHP

Himpunan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana di luar KUHP ini terdiri dari 3 (tiga) jilid yang merupakan tindak lanjut Pelaksanaan Program Pokja pidana khusus. Pembuatan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan Undang-undang sebagaimana dimaksud yang terdiri dari: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Konservasi Sumber Daya …

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

13/2005

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi+1506 hlm.; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

12/2011

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Tahun 2009

UU Nomor 36 Tahun 2009, Buku I dan II

Pandangan Negara Integralistik : Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 SIM p

Kajian, analisis dan evaluasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Siste…

Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …

Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu

Buku ini sebagai respons atas berbagai persoalan atau kontroversi yang timbul di dalam masyarakat mengenai masalah-masalh konstitusi dan ketatanegaraan setelah dilakukannya amandemen atau perubahan atas konstitusi, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menurut Sistem Parlemen Dua…

Penelitian disertasi ini menyangkut tema yang konsisten pada kajian Hukum Tata Negara. Sehubungan dengan itu, tipologi penelitiannya tergolong pada penelitian hukum normatif atau doktriner (legal research). Metode penelitian hukum normatif berbasis pada data sekunder (bahan-bahan hukum). Pendekatan pembahasan bersifat analisis deskriptif, yuridis-normatif perundang-undangan. Sandaran kerangka t…

Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Buku ini mulanya adalah disertasi penulis dimana pada dasarnya untuk mewacanakan adanya demokrasi partisipatoris dalam proses pembentukan perundang-undangan guna menghasilkan produk perundang-undangan yang responsif. Oleh karena itu buku ini berisi sumbangan pemikiran berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan

Himpunan peraturan perundang-undangan: Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 P…

Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang ses…

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara no. 109 dan Tambahan Lembaran Negara no. 4130 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Paten. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten yang sepadan sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi. Disamping itu perlu adanya peruba…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 188 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.08 UND

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-310-1

Deskripsi Fisik

viii, 202 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 ABD

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Perkembangan isu disabilitas sudah sangat pesat terjadi di dunia. Berbagai negara berlomba mewujudkan negara inklusif. Perkembangan itu membawa dampak pada Indonesia. Dorongan akan perubahan semakin besar setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Right of Person with Dissability melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Aspek yang paling mendasar harus direformasi adalah kerangka hukum disabilitas…