Ditapis dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Nota …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Maret 2016 dalam Lembaran Negara No.59 Tambahan Lembaran Negara No. 5865, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Materi muatan antara lain:1. Lingkup kerja sam…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Standardisasi pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri
Penelitian ini mengambil contoh praktik-praktik terbaik di beberapa pengadilan negeri ini dilaksanakan melalu dua tahap. Tahap pertama adalah memetakan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan negeri. Tahap kedua adalah perumusan rekomendasi pembenahan, yaitu melalui rancangan standar nasional dan kertas kebijakan perubahan surat keputusan bersama…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027069671
- Deskripsi Fisik
- 230 hal. : ilus. ; 25 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 343.0946 STA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2016 dalam Lembaran Negara No.9 Tambahan Lembaran Negara No. 5835, merupakan undang-undang Tentang Penjaminan. lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap lembaga penjaminan dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengaturan mengenai…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid III
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 416 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 344.015 98 HIM III
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid II
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 402 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 344.015 98 HIM II
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 Jilid I
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii, 644 hlm.:il.; 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 344.015 98 HIM I
Hukum Nasional Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Karya ilmiah untuk ditujukan untuk menambah khazanah informasi hukum di bidang Hukum Tata Negara berkenaan dengan amandemen. Perubahan sistem dan struktur ketatanegaraan ini tentunya memperngaruhi pendistribusian kewenangan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-979-8104-71-8
- Deskripsi Fisik
- x, 136 hlm.:il.; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.03 ARI h
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- lix, 824 hal. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.02 IND t
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Februari 2015 dalam Lembaran Negara No. 24, Tambahan Lembaran Negara No. 5589, merupakan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-U…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 5672, merupakan undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan tentang Kerja Sama di Bi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Perat…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5661, merupakan undang-undang Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 September 2009, Peraturan Pemerin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Panduan Proses Legislasi DPR RI
Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-602-9569-40-7
- Deskripsi Fisik
- x, 50 hlm. : il. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.373 AUL p
Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vo. 11 No. 4, …
Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepelabuhan dalam perspektif persaingan usaha. Urgensi ketentuan anti strategic lawsuit against public participation dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Desa pasca rezim undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 0216-1338
- Deskripsi Fisik
- hal. 331-436
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.598 05 JUR
Prodigy: jurnal perundang-undangan
Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…
- Edisi
- Volume 2 No.2, Desember 2014
- ISBN/ISSN
- 23561106
- Deskripsi Fisik
- xvi,284 hal. ; 30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PRO
Prodigy:jurnal perundang-undangan
Keselurhan tulisan memuat 10 tulisan dengan judul: Implikasi putusan MK perkara No.93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penanganan sengketa perbankan syariah;Pengawasan terhadap rumah sakit dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Keberadaan bentuk usaha bersama dalam industri asuransi;Penegakan hukum sistem outsourcing di Indonesia;Tata kelola kelembagaan hulu…
- Edisi
- Vol.2 No.1, Juni 2014
- ISBN/ISSN
- 23561106
- Deskripsi Fisik
- xx,148 hal. ; 30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 PRO
Prodigy: jurnal perundang-undangan
Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…
- Edisi
- Volume 1 No.1
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xiv,168 hal. ;30cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 PRO
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah