Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 48, Tambahan Lembaran Negara No. 5673, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terh…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perja…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 5674, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini. Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini memuat asas antara lain: Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap orang yang ditem…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tentang Perubahan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 5679, merupakan undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang mengatur wakil k…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perset…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2015 dalam Lembaran Negara No. 50, Tambahan Lembaran Negara No. 5675, merupakan undang-undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan. Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indon…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Perat…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2015 dalam Lembaran Negara No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 5661, merupakan undang-undang Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dalam keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 September 2009, Peraturan Pemerin…

Panduan Proses Legislasi DPR RI

Buku panduan tentang proses legislasi ini ditulis untuk menunjang tugas-tugas dan pekerjaan anggota DPR RI, terutama mengenai proses pembentukan undang-undang. Buku ini mengilustrasikan proses perencanaan, penyusunan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU), pembahasan sampai pengesahan dan pengundangan. Buku ini menjelaskan RUU bersumber dari pemerintah dan DPR, serta peran alat kelengkapan…

Jurnal Legislasi Indonesia = Indonesian Journal of Legislation Vo. 11 No. 4, …

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor kepelabuhan dalam perspektif persaingan usaha. Urgensi ketentuan anti strategic lawsuit against public participation dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Desa pasca rezim undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin di Provinsi Jambi.

Prodigy: jurnal perundang-undangan

Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 8 tulisan. Tulisan pertama mengupas tentang sejauh mana urgensi RUU tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan kedua membahas tentang pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Tangerang. Tulisan ketiga menelaah penerapan uji pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai alternatif menghada…

Prodigy:jurnal perundang-undangan

Keselurhan tulisan memuat 10 tulisan dengan judul: Implikasi putusan MK perkara No.93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan penanganan sengketa perbankan syariah;Pengawasan terhadap rumah sakit dalam pelayanan kesehatan berdasarkan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;Keberadaan bentuk usaha bersama dalam industri asuransi;Penegakan hukum sistem outsourcing di Indonesia;Tata kelola kelembagaan hulu…

Prodigy: jurnal perundang-undangan

Edisi kali ini menyajikan tujuh tulisan, pertama berjudul konsep pemberdayaan petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kedua berjudul Multikulturalisme sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, berjudul Menggagas perubahan menyeluruh undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian menjadi u…

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…

Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidika…

Undang-undang ini memuat tentang sistem pendidikan nasional yang meliputi hak dan kewajiban, peserta didik, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, wajib belajar, standar nasional pendidikan, kurikulum, bahasa pengantar, sarana dan prasarana, pendanaan pendidikan pengelolaan pendidikan dan lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9250-34-X

Deskripsi Fisik

xi, 179 hlm.; 21.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.13 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas U…

Berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan lancar.

KUHAP Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Sekitarnya (Hukum untuk tiap…

Buku ini memuat Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 dan dilengkapi dengan Ketentuan-ketentuan Khusus Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang ini dimaksud untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukumkepada para pihak yang berkepentingan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik d…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

78 hal. ; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R.342.07 UND

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1954 tentang Penetapan Undan…

Undang-undang ini disahkan di Jakarta tanggal 30 Desember 1954 dan diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1954 dalam Lembaran Negara nomor 154, Tambahan Lembaran Negara nomor 740. Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1953 tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea. Dalam undang-undang ditetapkan, bahwa …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagi…

Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Nomor 115. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur penetapan bagian Vb (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1952 dan 1953