2 eks
2 eks
Buku ini merupakan revisi atas buku yang sama yang terbit pertama kali pada tahun 2002, dan di revisi tahun 2004 dengan menyesuaikan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang akuntansi keuangan daerah di tanah air, terutama dengan keluarnya peraturan-peraturan baru di bidang keuangan daerah seperti peraturan terakhir, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan D…
Buku ini memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengnenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Kontroversi pendapat sengaja dibuat agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis…
Buku ini memuat beberapa pendapat dari kalangan akademisi dan birokrat mengnenai keuangan negara dalam bentuk kilas balik pengertiannya sebelum amandemen UUD 1945, maupun tinjauan masa kini setelah amandemen UUD 1945, serta pandangan terhadap keuangan negara yang dicita-citakan. Kontroversi pendapat sengaja dibuat agar para pembaca dapat memberikan penilaian jernih dan benar serta menarik garis…
Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. …
jil.2
Buku ini dibagi ke dalam sembilan bab, menawarkan metode pengajaran yang baru bagi perkembangan Manajemen Keuangan Publik di Indonesia. Sistem pembelajaran. Dirancang untuk meningkatkan minat pembaca dan membuat teks tersebut mudah untuk dibaca dan dipahami. Beberapa keistimewaan dalam buku ini kami sebut sebagai Inovasi Pedagogik yang terdapat dalam setiap bab, antara lain tujuan instruksiona…
ASEAN member-countries and the ASEAN secretariat in building the ASAN community, with its political/security, economic and socio-cultural pillars. The centre aims to conduct studies and make policy recommendations on issues and events that call for collective ASEAN actions and responses.
Buku ini mengenalkan berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya yang terdapat di Indonesia berikut sejarah, landasan hukum, dan perbedaannya dengan lembaga sejenis dalam sistem keuangan konvensional. Di antara lembaga yang menjadi pusat pembahasan dalam buku ini adalah: Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Lembaga Zakat dan Wakaf, Dana Pensiun, BMT, Leasing, dan Modal Ventura Islam.
Buku ini berisi pembahasan mengenai Akuntansi Keuangan. Cakupan materi yang dibahas dalam buku ini didasarkan pada silabus Mata Kuliah Akuntansi Keuangan dari beberapa Universitas di Indonesia. Pembahasan materi dalam buku ini didasarkan pada International Financial Reporting Standards, Standar Akuntansi Keuangan (revisi terakhir) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indones…
Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industr…
Buku ini memberikan paparan yang rinci dan sistematis tentang analisis laporan keuangan disertai dengan contoh-contoh kasus dan latihan soal-soal agar bisa dibandingkan dengan teori yang ada. Buku ini juga bukan hanya dapat menambah pembendaharaan analisis keuangan tetapi dapat menggelitik wawasan dan motivasi kita untuk lebih berkarya dan meningkatkan mutu.