Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 340 UND

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perkeretaapian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

75 hal. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 343.093 RAN

Hak asasi perempuan

Berisi ketentuan internasional, seperti deklarasi HAM, konvensi wanita, deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam meningkatkan keadilan para perempuan yang mengalami diskriminatif, agar para penegak hukum, akademisi, dan kelompok masyarakat luas yang mempunyai kedudukan strategis dapat mewujudkan keadilan jender.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepabeanan

Meningat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang selama ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional maka untuk itu dipandang perlu untuk membentuk undang-undang tentang kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan.

Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika

Bahwa kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut, maka atas pertimbangan bahwa UU nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi ma…

Rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pangan

Rancangan Undang-undang tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pengadil…

UU Nomor 3 Tahun 1997

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan P…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 130, Tambahan Lembaran Negara no. 5436, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 131, Tambahan Lembaran Negara no. 5433, merupakan undang-undang mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 133, Tambahan Lembaran Negara no. 5435, merupakan undang-undang mengenai Keantariksaan yang memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: kegiatan keantariksaan,penyelenggaraan keantariksaan,pembinaan,bandar antariksa,keamanan dan keselamatan,penanggulangan benda jatuh an…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 132, Tambahan Lembaran Negara no. 5434, merupakan undang-undang mengenai Pendidikan Kedokteran yang mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedoteran yag mengedepankan kebenaran ilmiah,tanggung jawab,manfaat,kemanusiaan,keseimbangan,kesetaraan,relevansi,afirmasi,dan etika profesi dengan tujua…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemas…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2013 dalam Lembaran Negara No. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5430, merupakan undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian,pendaftaran,hak dan kewajiban, organisasi,kedudukan,dan kepengurusan,keanggotaan,AD dan ART,keuangan,badan usaha,dan pemberdayaan ormas. Selain itu …

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kehutanan

UU Nomor 41 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Rakyat Terlatih

UU Nomor 56 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli d…

UU Nomor 5 Tahun 1999

Problematika bahasa perundang-undangan

Makalah ini ingin mengetahui seberapa jauh penerapan kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat dalam produk perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam tahun 2009-2011, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial, yaitu metode yang berusaha memapar…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

43/2007

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya…

Proses legislasi menjadi penting untuk dianalisa, karena hukum yang disahkan oleh parlemen tampaknya memiliki kesenjangan dalam implementasinya. Pers dan publik dapat memberikan kontribusi mereka dalam membuat proses legislasi yang lebih baik dan hukum yang dihasilkan lebih relevan. Subtances hukum dan mekanisme review ruu di parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur juga harus diper…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.