Kajian Vol. 13 No 3 September 2008

Jurnal Kajian edisi September 2008 berisi 6 tulisan yang terdiri dari 5 tulisan merupakan hasil penelitian lapangan dan satu tulisan merupakan sebuah kajian. Tulisan-tulisan tersebut merupakan analisis dari perspektif hukum, politik, hubungan internasional, kesejahteraan sokial, dan kebijakan publik.

Esai-esai Hukum : Sekumpulan Karangan Bidang Hukum

Esai-esai hukum merpakan kumpulan tulisan dari penulis sejak tahun 1990 sampai tahun 2010. Buku esai-esai hukum berisikan 21 karya tulis yang dibuat oleh penulis selama ini. Adapun pembabakkan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh penulis, dibagi dalam dua bagian yaitu, Bagian Pertama tentang Pembangunan Hukum Nasional dan Bagian Kedua tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia. Dalam …

Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM

Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.

Andalusia : sejarah lengkap dari awal penaklukan muslim hingga jatuhnya grana…

Andalusia merupakan mercusuar peradaban islam di Eropa pada masanya. Buku ini akan mengupas secara kronologis, detail dan ilmiah berdasarkan literatur muslim dan eropa dari titik awal pada masa penaklukan muslim oleh Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair hingga puncak kejayaan kemudian runtuh pada masa Granada yang menandai jatuhnya islam di Eropa.

Jalan Politik Muhammad SAW : Mewujudkan Daulah Rasul

Buku Jalan Politik Muhammad SAW: Mewujudkan Daulah Rasul mengkaji strategi, kebijakan, dan kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW dalam membangun tatanan masyarakat dan negara Madinah. Buku ini membahas proses pembentukan daulah Rasul melalui pendekatan dakwah, perjanjian sosial, pengelolaan kekuasaan, serta penegakan keadilan dan persatuan umat. Dengan menempatkan sejarah kenabian dalam perspe…

Politik hukum pengaturan minuman berakohol di Indonesia

Buku ini mengulas secara komprehensif seluruh aspek politik hukum minuman beralkohol di Indonesia. Kajian ini mengulas secara mendalam bagaimana diskursus persoalan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum terkait minuman berakohol.

Putusan pengadilan terkait sengketa tanah di Indonesia

Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…

Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Nasional

Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut k…

Sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya…

Proses legislasi menjadi penting untuk dianalisa, karena hukum yang disahkan oleh parlemen tampaknya memiliki kesenjangan dalam implementasinya. Pers dan publik dapat memberikan kontribusi mereka dalam membuat proses legislasi yang lebih baik dan hukum yang dihasilkan lebih relevan. Subtances hukum dan mekanisme review ruu di parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur juga harus diper…

Pengantar statistika

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-756-025-1

Deskripsi Fisik

xiv, 146 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pengantar Statiska

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-756-025-1

Deskripsi Fisik

xiii, 146 hlm.: Il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

519.5 DAN p

Hak budget parlemen Indonesia

Fungsi anggaran di masa pasca perubahan UUD 1945, menurut penulis menjadi menarik karena tidak lagi diikuti dengan adanya hak budget. Rumusan penjelasan UUD 1945 yang ada sebelumnya tidak lagi mengikat secara hukum, termasuk mengenai ketentuan hak budget DPR.