Buku ini mengulas secara komprehensif seluruh aspek politik hukum minuman beralkohol di Indonesia. Kajian ini mengulas secara mendalam bagaimana diskursus persoalan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum terkait minuman berakohol.
Terdiri dari 21 karya tulis hasil pengetahuan dan pengalaman penulis di bidang hukum. Bagian pertama membahas tentang pembangunan hukum nasional dan bagian kedua membahas pelaksanaan undang-undang Republik Indonesia
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…
Peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan tahapan kehidupan manusia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi yang lebih besar. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka ketersediaan listrik menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi. Namun demikian, sejauh ini masih banyak persoalan yang melingkupi ketenagalistrikan nasional, baik yang menyangkut k…
Proses legislasi menjadi penting untuk dianalisa, karena hukum yang disahkan oleh parlemen tampaknya memiliki kesenjangan dalam implementasinya. Pers dan publik dapat memberikan kontribusi mereka dalam membuat proses legislasi yang lebih baik dan hukum yang dihasilkan lebih relevan. Subtances hukum dan mekanisme review ruu di parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur juga harus diper…
Fungsi anggaran di masa pasca perubahan UUD 1945, menurut penulis menjadi menarik karena tidak lagi diikuti dengan adanya hak budget. Rumusan penjelasan UUD 1945 yang ada sebelumnya tidak lagi mengikat secara hukum, termasuk mengenai ketentuan hak budget DPR.