Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 11 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 63 Tahun 1990. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432 (TR).
Buku kesatu dan kedua berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 7 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 1993. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 80 Tahun 1992. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 3465 - 3510 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 6 Tahun 1988 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 29 Tahun 1988. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 22 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 85 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 4069 (TR).
Buku ini berisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 37 Tahun 2010. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 5089 - 5183 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 55 Tahun 2006. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674 (TR).
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 56 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 99 Tahun 1999. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3800 - 3921 (TR).
Peranan dan fungsi peraturan perundang undangan sangat vital dan strategis dalam kehidupan suatu negara. Peraturan perundang undangan dibentuk untuk membuat tatanan sosial yang ideal sesuai dengan cita cita luhur pembentukannya,
Kata Pengantar: “Bangsa Belanda telah diberitahu dalam berbagai kesempatan bahwa, menurut banyak orang, kebutuhan untuk mengatur urusan percetakan di Hindia Belanda perlu diatur dengan undang-undang. Sebagaimana telah diindikasikan secara jelas dalam pembahasan ayat terakhir pasal 59 UUD, pengaturan oleh Undang-Undang tentang hal-hal yang tidak secara khusus tercantum dalam ayat-ayat sebelumn…
Buku ini memuat tentang Yurisdiksi Gubernur Jenderal terkait dengan Perundang-Undangan di Hindia-Belanda dan terdiri dari lima bagian. Bagian satu berisi periode 1609-1814 dan periode 1814-1848. Bagian kedua berisi Konstitusi tahun 1848 dan Peraturan Pemerintah tahun 1854. Bagian ketiga berisi Konstitusi tahun 1922, Konstitusi Hindia, Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia, serta Gubernur Jenderal …
UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air dimana Indonesia menajdi salah satu negara dnegan resiko tinggi terhadap bencana.
Buku ini memuat terutama Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 (UU No. 74 Tahun 1957; LN 1957/160) beserta memori penjelasannya (TLN 1957/1485).
buku ini dilengkapi dengan peraturan perundang undangan tentang perlindungan konsumen tahun 2001. selain itu, buku ini juga berisi mengenai himpunan undang undang paten dan merek khususnya yang terbit dari tahun 1992-1997
buku ini merupakan kumpulan segala topik yang berhubungan dengan pendidikan politik generasi muda, mulai dari kumpulan keputusan presiden RI mengenai topik tersebut serta juga bada pidato dan ceramah para tokoh politik seperti menteri dan tenaga ahli mengenai kepemudaan dan pendidikan politik
Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…