Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedok…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 6 Agustus 2013 dalam Lembaran Negara No. 132, Tambahan Lembaran Negara no. 5434, merupakan undang-undang mengenai Pendidikan Kedokteran yang mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedoteran yag mengedepankan kebenaran ilmiah,tanggung jawab,manfaat,kemanusiaan,keseimbangan,kesetaraan,relevansi,afirmasi,dan etika profesi dengan tujua…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemas…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 22 Juli 2013 dalam Lembaran Negara No. 116, Tambahan Lembaran Negara no. 5430, merupakan undang-undang mengenai organisasi kemasyarakatan. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian,pendaftaran,hak dan kewajiban, organisasi,kedudukan,dan kepengurusan,keanggotaan,AD dan ART,keuangan,badan usaha,dan pemberdayaan ormas. Selain itu …

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kehutanan

UU Nomor 41 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Rakyat Terlatih

UU Nomor 56 Tahun 1999

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli d…

UU Nomor 5 Tahun 1999

Problematika bahasa perundang-undangan

Makalah ini ingin mengetahui seberapa jauh penerapan kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat dalam produk perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III lampiran UU No. 12 Tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam tahun 2009-2011, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial, yaitu metode yang berusaha memapar…

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perpustakaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

43/2007

Pedoman penyusunan naskah dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI

Sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan implikasinya…

Proses legislasi menjadi penting untuk dianalisa, karena hukum yang disahkan oleh parlemen tampaknya memiliki kesenjangan dalam implementasinya. Pers dan publik dapat memberikan kontribusi mereka dalam membuat proses legislasi yang lebih baik dan hukum yang dihasilkan lebih relevan. Subtances hukum dan mekanisme review ruu di parlemen sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur juga harus diper…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 18 Juni 2013 dalam Lembaran Negara No. 108, Tambahan Lembaran Negara no. 5426, merupakan undang-undang mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas U…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 85, Tambahan Lembaran Negara no. 5416, merupakan undang-undang mengenai Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat. Pembentukan Kabupaten Tambrauw yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rotte…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2013 dalam Lembaran Negara No. 73, Tambahan Lembaran Negara no. 5412, merupakan undang-undang mengenai Konvensi Rotterdam yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan l…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pe…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Maret 2013 dalam Lembaran Negara No.50, Tambahan Lembaran Negara no. 5406, merupakan undang-undang mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendana…

Proses Pembentukan Undang-Undang di India (Suatu Analisis Perbandingan)

Fungsi utama DPR adalah mengesahkan undang-undang. Penyusunan RUU merupakan proses yang terdiri dari beberapa tahap. Sebelum di DPR, beberapa tahap ini berlangsung di departemen pemerintah. Banyak masalah yang masih ditemukan dalam proses ini legislatif di Indonesia, misalnya, koordinasi antar departemen pemerintah. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis proses legislatif di Indonesia dengan me…

Peran DPR RI pada Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan …

Pokok permasalahan tesis ini adalah untuk menjawab pertanyaan "Bagaimana Pansus Rancangan Undang-Undang Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan (RUU PPK) bersama Pemerintah" melakukan kebijakannya dalam Proses Pembahasan RUU PPK yang kemudian menjadi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Proses ini sangat penting, karena Serikat Pekerja telah menolak pemberlakuan UU No. 25 Tahun 1997 yang di…

Analisis Hubungan antara Kemampuan dan Kepemimpinan dengan Kinerja Anggota Ti…

Organisasi sebagai keseluruhan sistem dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan anggota organisasi dan kepemimpinan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kinerja dengan kemampuan dan kepemimpinan dalam Tim Kerja Perancangan UU Sekretariat Jenderal DPR RI.

Landasan yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia

Legislasi merupakan salah satu hal penting dalam pembangunan hukum Indonesia, sebagai konsekuensi dari penerapan konsep Rechtstaats. Dalam konteks ini, sampai masalah-masalah saat ini masih ditemukan dalam bentuk dan subtansi hukum lama dan baru. Untuk itu, reformasi hukum di Indonesia harus disinkronkan dengan hukum dasar dan enactments lainnya.

Proses reformasi konstitusi transisi (pengalaman Indonesia dan perbandinganny…

Makalah ini akan menganalisa reformasi konstitusi di Indonesia sejak tahun 1999-2002 setelah masa otoriter Soeharto. Ia berangkat dari asumsi-asumsi di atas bahwa: (a) reformasi konstitusi adalah proses yang sangat rumit; (b) sulit diprediksi hasilnya, terutama apabila dilakukan di masa peralihan dari pemerintah otoriter; serta (c) kesulitan itu telah dilalui oleh banyak negara di dunia. Makala…

Perlindungan Hak Rakyat Atas Air Dari Privatisasi Dalam UU No. 7 Tahun 2004 t…

Undang-undang Sumber Daya Air (UU SDA) yang membuka ruang privatisasi terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sumber daya air tidak meliputi suatu wilayah sungai.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan Di Tingkat III

UU Nomor 12 Tahun 1995, Buku II