Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 4 - Desember 2011 ini memuat artikel-artikel dengan topik utama era baru pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antara lain: artikel Naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 oleh Zaelani; Menata ulang penyusunan program legislasi nasional dalam rangka pembentukan Undang-undang ya…
Jurnal legislasi Indonesia vol. 9 No. 3 - Oktober 2012 berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang otoritas jasa keuangan; Antara lain: Pembentukan dan kewenangan otoritas jasa keuangan oleh Wisnu Indaryanto; Konsepsi dan transformasi otritas jasa keuangan oleh Zulkarnain Sitompul; Independensi otoritas jasa keuangan dalam perspeksif Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa…
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8 No. 1 - April 2011 berisi artikel-artikel terkait bidang pajak dan perpajakan utamanya aspek reformasi peraturan perpajakan di Indonesia. Antara lain: Reformasi pajak di Indonesia oleh Fuad Bawazier, Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara waib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-undang Perpajakan oleh Deden Suma…
Memuat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Bank Indonesia,Lembaga Penjamin Simpanan, Surat Berharga Syariah Negara, Jaringan Pengaman Sistem Keuangan, Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit.
Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI
Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.
Berisi informasi kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dilingkungan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dan Menggambarkan secara singkat struktur dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.12, Tambahan Lembaran Negara no. 5394, merupakan undang-undang yang mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Penyusunan Undang-undang ini bertujuan untuk mempermudah akses nasyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro;memberdayakan ekonomi dan produktivitas…
UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I, II, III dan IV
UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II