Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Un…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8722-10-0

Deskripsi Fisik

xv, 195 hlm. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jurnal Informasi Hukum : Kejaksaan, Perindustrian, Penyandang Cacat, Undian, …

Membahas secara umum permasalahan yang ada pada beberapa undang-undang, diantaranya UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 13 Tahun 2003, dll.

Jurnal Informasi Hukum : Profil Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-…

Berisi informasi kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dilingkungan Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dan Menggambarkan secara singkat struktur dari Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan UU.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Januari 2013 dalam Lembaran Negara No.12, Tambahan Lembaran Negara no. 5394, merupakan undang-undang yang mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Penyusunan Undang-undang ini bertujuan untuk mempermudah akses nasyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro;memberdayakan ekonomi dan produktivitas…

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I MPR 1983, Tam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor I MPR 1983, Tam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Daftar RUU Program Legislasi Nasional 2010-2014

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010

Edisi

-

ISBN/ISSN

328

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha Kecil

UU Nomor 9 Tahun 1995, Buku I, II, III dan IV

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang Tentang Bidang Perpajakan

UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II

Peraturan Tata Tertib KETETAPAN MPR RI NO I/MPR/1988

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Prov…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 229, Tambahan Lembaran Negara no. 5362, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rent…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Buku Kedua

Buku ini berisi Peraturan Presiden Nomor 1 s/d 35 Tahun 2011, Keputusan Presiden Nomor 1 s/d 15 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 1 s/d 11 Tahun 2011 (TR).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Buku Kesatu

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 33 Tahun 2011 (TR).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 November 2012 dalam Lembaran Negara no. 227, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Pangan. Undang-Undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan P…

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 212, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Perkoperasian. Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 183, Tambahan Lembaran Negara no. 5343, merupakan undang-undang yang mengenai Industri Pertahanan. Undang-Undang ini mengatur tentang tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 2012 dalam Lembaran Negara no. 182, Tambahan Lembaran Negara no. 5316, merupakan undang-undang yang mengenai Veteran Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 samp…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2012 dalam Lembaran Negara no. 158, Tambahan Lembaran Negara no. 5336, merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Nega…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 30 Juli 2012 dalam Lembaran Negara no. 153, Tambahan Lembaran Negara no. 53132 merupakan undang-undang yang mengenai Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…