Buku ini membahas pergulatan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga pasca perubahan perundang undangan dasar tahun 1945 sebagai buah dari reformasi konstitusi 1999-2002. Buku ini mengemukakan perdebatan dan mengolaborasi sistem pemerintahan model yang dihasilkan oleh perumus konstitusi dalam UUD 1945
Buku ini adalah disertasi untuk memperoleh gelar Doctor of Law di Universitas Leiden, atas kewenangan Rektor-Magnificus Dr. W. De Sitter, Guru Besar Fakultas Matematika dan Fisika, akan dipertahankan di depan Fakultas Hukum pada hari Jumat tanggal 9 Juli 1926, pada sore hari pukul tiga oleh Amandus Wolfsbergen. Kata Pengantar: “Tentunya membutuhkan penjelasan bahwa setelah banyak penulisan…
Buku pedoman untuk polisi yang disusun secara sistematis, memudahkan para polisi dalam berpatroli untuk mengetahui kebijakan maupun hukum yang terkait aktivitas dagang sehari-hari. Disusun oleh W. H. Schreuder sebagai Komisaris Polisi Amsterdam dan kerjasama dengan J. A. Dunnewijk sebagai Inspektor Polisi 's-Hertogenbosch (Den Bosch). Buku ini memuat informasi penting dan detail dari aktivitas…
Buku keluaran pemerintahan Belanda ini secara garis besar membahas mengenai pedoman skema remunerasi bagi orang Hindia Belanda. Buku ini dirilis berdasarkan usulan gubernur jenderal Fock yang selanjutnya disetujui oleh pemerintahan Belanda dalam menentukan kebijakan upah bagi orang-orang Hindia Belanda yang berprofesi sebagai pegawai sipil dan militer Belanda yan. Selain itu dibahas pula catat…
Buku ini merupakan edisi kesembilan dari buku “Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt”, dikumpulkan dan ditulis oleh Oudeman sebagai Pengacara di Pengadilan Provinsi Groningen dan Diephuis sebagai Doktor Hukum dan Sastra di Winschoten. Buku ini disusun atas dasar catatan-catatan dan komentar Oudeman dan Diephuis dari artikel-artikel yang ada dalam kitab undang-undan…
Buku ini merupakan edisi ketiga dari buku “Opmerkingen En Mededeelingen, Betreffende Het Nederlandsch Regt”, dikumpulkan dan ditulis oleh Oudeman sebagai Pengacara di Pengadilan Provinsi Groningen dan Diephuis sebagai Doktor Hukum dan Sastra di Winschoten. Buku ini disusun atas dasar catatan-catatan dan komentar Oudeman dan Diephuis dari artikel-artikel yang ada dalam kitab undang-undang hu…
Kata Pengantar: "Setelah telegram terakhir Menteri Koloni tentang proposal leveling diketahui, niat Kantor Nasional di Hindia Belanda menjadi matang untuk mengadakan pertemuan publik, yang dapat diakses oleh semua pegawai nasional, kepada siapa penundaan baru ini dari cerita pendek mengecewakan. Pada saat yang sama, Dewan Direksi telah secara tegas bertanggung jawab atas tindakan yang akan d…
Buku ini merupakan kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri. Kuliah, dilaksanakan pada rapat umum V. V. L. pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929 di Bandung. Pendahuluan: "Pada rapat umum Kovenan kami yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 dan 19 Maret 1929, dan sekretaris 1 kami memberikan pengantar tentang 'Kebijakan keuangan pemerintah dan gaji pegawai negeri'. Pertemuan ter…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai perjalanan NU dalam menjaga NKRI, yang menjelaskan bahwa sikap tegas NU dalam mempertahankan NKRI tidaklah muncul tiba-tiba melainkan sudah sejak dari asal mula kelahirannya. Ajaran Islam yang kemudian melahirkan NU adalah ajaran yang mampu beradaptasi dengan lokalitas. Tradisi Islam di Indonesia yang datang dan terus menyesuaikan dengan perkembangan…
Buku ini merupakan seri ke delapan dari buku kumpulan kode sipil hingga seri ke-11. Buku ini disusun oleh Opzoomer, memuat komentar mengenai 76 artikel kode sipil yang berlaku di Hindia Belanda, yaitu Artikel 1730 hingga Artikel 1654. Opzoomer dalam buku ini membahas mengenai perihal yang terdapat pada tiap butir artikel kode sipil dan menjabarkannya dengan secara detail hingga menyertakan refe…
Ditulis oleh Savornin Lohman, buku ini diharapkan berguna sebagai panduan untuk para pembaca dalam mengenai konstitusi negara Belanda. Buku ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yang masing-masing mencakup Pemerintahan Belanda, Kependudukan warga negara, dan Kolonial dan kepemilikan pemerintah Belanda di belahan bumi lainnya. Di bagian-bagian ini, terdapat beberapa sub-bab yang menjelaskan lebi…
Pendahuluan: “Permintaan yang diajukan kepada saya oleh Pengurus Anda, yaitu untuk memberikan ceramah pada pertemuan ini tentang keadaan luar biasa di mana titik temu saat ini menempatkan kota-kota Belanda, dan secara khusus juga tentang aspek keuangannya, memberi saya kesulitan itu setiap persimpangan jalan cenderung hadir. Bagaimanapun, saya ingin mengabulkan permintaan itu, karena itu m…
Salah satu dari koleksi buku “Politiek Beleid en Bestuurszorg in de Buitenbezittingen” yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Perawatan Administratif dalam Kepemilikan Luar Ruang di Hindia Belanda. Buku ini adalah bagian kedua seri B, dikhususkan sebagai buku yang berisi mengenai bab IV yang memuat daftar istilah perjanjian-perjanjian politik yang disertai dengan lampiran-lampiran ber…
"Dalam bukunya yang berjudul ‘Staatkundige Opstellen’, Beaufort membahas mengenai perancangan politik di Belanda. Beaufort telah berusaha untuk menyajikan refleksi tentang sifat dan perkembangan monarki konstitusional, khususnya dengan pandangan ke tanah air. Pembaca bagaimanapun tidak mengharapkan adanya diskusi tentang pertanyaan hukum atau filosofis di buku ini. Bukan interpretasi ketent…
Buku dengan ketebalan 763 ini terbagi dalam sembilan Bab Utama yang membahas mengenai Kebijakan Politik dan Urusan Administratif di Hindia Belanda. Masing Masing Bab membahas tentang bidang khusus. Bab pertama adalah Bestuursstelsel yaitu Sistem Administratif yang berlaku di Hindia Belanda. Bab ini mencakup Sistem yang belaku mulai dari tahun 1609 hingga 1925. dari Masa VOC, Periode Daendels, P…
Tn. A. G. Fennema dalam tulisannya membahas Perlindungan Kepemilikan atas Efek Pembawa. Buku ini ditulis setelah ebih dari lima puluh tahun telah berlalu sejak Nederlandsche Juristen Vereeniging memilih sebagai subjek musyawarah untuk pertemuannya pada tahun 1878: "Haruskah undang-undang kita memuat selain peraturan yang ada mengenai kertas pembawa, dan pada prinsip apa peraturan itu harus dida…
Buku berikut tidak memenuhi persyaratan bahwa sebuah cerita harus dimulai dari awal: cerita dimulai sebelum permulaan. Sebuah negara Belanda, yang sejarahnya dapat diceritakan, hanya bertahan beberapa ratus tahun, dan prasejarahnya tidak sampai sejauh bab-bab sejarah politik ini. Tidak sejauh yang disarankan oleh beberapa asumsi. Kadang-kadang dikatakan bahwa keuskupan lama Utrecht berukuran sa…
Sebagian besar halaman awal buku ini telah hilang, namun daftar isi mencantumkan bahwa buku ini merupakan sebuah laporan komisi yang bertanggung jawab atas Makam Jan Pietersz Coen. Salah satu Bab di buku ini adalah CATATAN LOKASI MAKAM COEN DI MIDDENVIERKANT OLEH ANGGOTA KOMISI ditulis oleh DR. F. D. K. BOSCH. Sesuai dengan perintah yang diberikan kepada komisi pada Rapat Komisi tanggal 14 Ju…
Buku ini terdiri dari dua belas bagian tentang Ketentuan Pokok Mengenai Desentralisasi dan Reformasi Pemerintahan. Bagian pertama adalah Reformasi Pemerintahan. Bagian kedua adalah Desentralisasi. Bagian ketiga adalah Peraturan Pemerintah Hindia. Bagian keempat adalah Peraturan Provinsi. Bagian kelima adalah Peraturan Kotamadya. Bagian keenam adalah Peraturan Kabupaten. Bagian ketujuh adalah Pe…
Buku ini mengupas Sosialisme Nasional Jerman. Sekilas sejarah tentang Sosialisme Nasional Jerman terdapat pada awal buku. Sosialisme Nasional Jerman tidak hanya di Belanda dan di seluruh dunia tetapi sering juga di Jerman sendiri, orang-orang dihadapkan dengan Sosialisme Nasional sebagai misteri yang lengkap. Namun sebaliknya, mengetahui tentang gerakan ini di Jerman sangat berbeda dari yang di…