/var/www/dpr_slims_baru/lib/SearchEngine/SearchBiblioEngine.php:687 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\SearchBiblioEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(sb.biblio_id) from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode)))" "query" => "select sb.biblio_id, sb.title, sb.author, sb.topic, sb.image, sb.isbn_issn, sb.publisher, sb.publish_place, sb.publish_year, sb.labels, sb.input_date, sb.edition, sb.collation, sb.series_title, sb.call_number from search_biblio as sb where sb.opac_hide=0 and ((match (sb.topic) against (:subject in boolean mode))) order by sb.last_update desc limit 20 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ ":subject" => "'+\"Pidana\"'" ]
Dalam buku ini penulis mencoba memperkaya khazanah kepustakaan hukum acara pidana melalui buku ini. Dalam buku ini penulis berusaha agar adanya keseimbangan persepsi, teoritik dan praktik.
Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai kea…
Buku kesatu membahas tentang aturan umum tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan,buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.
Setelah melalui perdebatan dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tahun 2023, pemerintah berhasil mengesahkan perubahan besar pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah berusia ratusan tahun sejak era kolonial. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Beberapa perubahan yang signifikan dalam KUHP bar…
dalam buku ini penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di indonesia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara runtut, penulis menguraikan proses dan latar belakang pembuatan UU pemberan…