Keterangan Ahli dan Visum et repertum dalam aspek hukum acara pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

121 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 SOE k

Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya

Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…

Criminal procedure

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-409-49201 9

Deskripsi Fisik

lxxix, 350 hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.940 5 BIS c

Barang Bukti Dalam Proses Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

249 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.06 AFI b

Hukum Acara Pidana Indonesia

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum acara pidana di Indonesia dengan berbagai sumber hukum yang diperlukan dengan data-data kepustakaan yang luas. Penulis mampu menjelaskannya secara detail berdasarkan pengalamannya baik sebagai jaksa maupun dosen serta argumentasinya yang kuat.

Peradilan pidana anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorat…

Globalisasi yang ditandai kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping berpengaruh positif, juga berpengaruh negatif dengan meningkatnya aktivitas kriminal dalam bebagai bentuk. Diera globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak ini akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (sebagai tind…

Eksistensi dan Peranan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) Dalam Rezim Anti P…

Anti Pencucian Uang bukanlah hal baru untuk dibicarakan, tetapi keberadaannya selalu baru setiap waktu. Tidak mudah memahami manifestasi dan proses pencucian uang itu sendiri. Sekalipun Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang anti pencucian uang semenjak tahun 2002 dengan diundangkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan kemudian diamandemen dengan UU No. 25 Tahu…

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Buku ini menganalisa dan mengevaluasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum akibat dari pasal, memperjelas UU yang dinyatakan MK, dan mengharmonisasi aturan sebagai akibat dari pasal. Manfaat dari penulisan ini adalah untuk data pendukung penyusunan naskah akademis dan memberi masukan bagi dewan untuk penyusuna…

KUHP KItab Undang Undang Hukum Pidana

Edisi

edisi baru

ISBN/ISSN

979-526-020-0

Deskripsi Fisik

xlvi, 241 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 345 MOE

Pembaharuan hukum menuju hukum milenial

Hukum pidana selalu mengalami perubahan dalam lintasan sejarah. Perubahan-perubahan itu terjadi, baik dari segi hakikatnya maupun dari segi substansinya, yang diusahakan untuk dapat dipakai, mengendalikan masyarakat secara efektif. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah wajar, karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari suatu hal, demi meningkatkan kesejahter…

Kitab aspek pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 2009

Data yang diperoleh oleh BNN, Narkotika yang masuk ke Indonesia jumlahnya menembus hingga berton-ton dengan 72 jaringan aktif. Jaringan tersebut mampu menyembunyikan narkoba. Barang haram tersebut hanya akan keluar apabila terdapat pesanan. Barang tersebut kini sudah bisa didapatkan dimanapun, bahkan di warung-warung. Maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun sejenisnya menjadi alarm…

Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif…

Small claim court yang diterjemahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi peradilan dengan acara cepat adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik hukum dengan memposisikan kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Mekanisme small claim court ini sebenarnya sudah banyak digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya pada tindak pidana yang bersifat ringan da…

Paradoks dalam Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Memerhatikan dan mengamati kehidupan berhukum kita, sejak zaman colonial sampai sekarang, belum sepenuhnya terjadi perubahan yang mendasar. Hukum selalu dipakai sebagai alat mempertahankan status quo, menindas dan memperdayai masyarakat. Padahal, tujuan hukum secara hakiki adalah mewujudkan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Di sinilah terjadi paradoks antara law idea, law in book, dan l…

Kertas Kerja: Rekomendasi Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024

Sejak reformasi yang terjadi pada 1998, Indonesia telah memasuki proses reformasi hukum yang memungkinkan mendorong proses demokrasi konstitusional yang bersandarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Proses reformasi, utamanya reformasi hukum, ditandai dengan diadopsinya amandemen konstitusi, penataan kembali lembaga-lembaga demokrasi, termasuk pengadilan, dan pembuatan berbagai regulasi …

Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pan…

Umum dipahami, dalam menggunakan profesionalisme dan integritas, dalam hal ini kemandirian dan kebebasan hakim menerima, memeriksa, mengadili dan atau memutus, khususnya perkara pidana, secara teoritis dijamin oleh undang-undang, secara praktis juga tidka ada hambatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, tidak pernah ada pengaruh secara langsung baik dari atasan, teman seprofesi maupu…

Hukum Pidana Pemilu

Buku ini membahas hukum pidana pemilu di Indonesia, menguraikan jenis tindak pidana pemilu, mekanisme penegakan hukum, peran lembaga terkait, serta tantangan implementasi dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Perilaku Seksual Menyimpang Sesama Jenis ; Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia…

Buku ini mengkaji perilaku seksual sesama jenis dalam perspektif hak asasi manusia dan kebijakan hukum pidana, membahas perdebatan normatif, pendekatan penal policy, serta implikasinya terhadap sistem hukum dan perlindungan HAM.

Hukum Pidana Khusus

Buku ini membahas seluk-beluk hukum pidana khusus yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu dari segi hukum materiil maupun hukum formilnya, seiring dengan tuntutan perkembangan di masyarakat. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tind…

Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia

Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus Texmaco, Dipasena, dan Asian Agri, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kas…

Pemidanaan berbasis keadilan restoratif yang berdaya jera dan responsif

Sebagai terobosan besar di bidang hukum Indonesia, KUHP 2023 hadir dengan berbagai keunggulan. Walau demikian, KUHP baru ini juga masih mengandung beberapa kelemahan. Dan dari pemikiran tersebut, buku ini menjadi salah satu dari buku pertama yang mengupas keunggulan sekaligus kelemahan KUHP 2023. Sebagai buku yang merupakan kelanjutan buku Keseimbangan Nilai Pidana Penjara dan Pidana Denda, bu…