Undang undang Dadar 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang

Buku ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah konstitusi dan gagasan amandemen ulang, di antaranya teori konstitusi dan konstitusionalisme, cita negara dalam UUD 1945, cita hukum Pancasila, Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945, sejarah konstitusi Indonesia, reformasi konstitusi, gagasan amandemen ulang kelembagaan MPR, dan relasi kekuasaan Presiden dan DPR serta calon perseorangan pres…

KPI Regulator Penyiaran Indonesia

KPI adalah lembaga bantu yang didesain untuk berpihak pada kepentingan publik. hal tersebut terlihat dari adanya kesempatan kepada masyarakat untuk duduk di keanggotaan KPI. kemunculan komisi negara ini, pada saat awal desainnya, tak liput dari aneka pedebatan akademik. komisi ini dibayangkan stakeholders akan menjelma menjadi semacam Federal Communication Commission (FCC) di Amerika Serikat at…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU SKN) membangkitkan asa bagi Indonesia, seperti terciptanya iklim keolahragaan yang kondusif yang ditandai dengan tertatanya sistem organisasi keolahragaan secara rapi, tersedianya standar minimal sarana dan prasarana olahraga, semarak aktivitas olahraga dari segala lapisan masyarakat, serta tersedianya…

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 …

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Keadilan restoratif merupakan suatu pros…

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan …

Buku ini merupakan hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 di 3 daerah Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Selain pemantauan dilakukan empirik ke pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat, dilaku…

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2019.

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.

Info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pengujian U…

Berisi kumpulan info judicial review putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945,baik mengabulkan seluruh permohonan maupun sebagian permohonan pemohon, yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Juli hingga Desember 2018.

The Japanese political personality : analyzing the motivations and culture of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-333-78992-X

Deskripsi Fisik

xxiv, 182 hlm. ill. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

306.230952 FEL j

Pondasi Menuju Perdamaian Abadi

Undang-undang ini merupakan hasil negosiasi, persuasi dan akhirnya kompromi atau sekian banyak aspirasi. UU pemerintah Aceh merupakan salah satu implementasi dari nota kesepahaman atau MOU Helsinki. Penyusunan draft RUU dan kemudian pembahasannya di DPR jauh lebih intensif proses kominikasi dan persuasinya, baik sesama stakeholder Aceh maupun pihak terkait lainnya.

Proses Pembicaraan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan: Undang-Undang…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Undang-undang ini mengatur tentang Perkawinan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini me…

Peradilan Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-534-0

Deskripsi Fisik

xvii, 329 hlm. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 SYA p

Origins of Legislative Sovereignty and the Legislative State

Buku 1, Volume 7

Himpunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2009: No. 1-…

Edisi

Jilid 1

ISBN/ISSN

978-979-24-6080-8

Deskripsi Fisik

II, 524 hlm. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 333.3 IND h

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Susunan, Kekuasaan dan Acar…

UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kotamadya Daera…

UU Nomor 4 Tahun 1993

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

UU Nomor 25 Tahun 1997, Buku I, II, III, IV dan V

Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan Umum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 172 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam…

UU Nomor 23 Tahun 2004, Buku I dan II

Menuju kemerdekaan pers 2000

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95512-16-0

Deskripsi Fisik

xii,148 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

323.44 PAN m