Laporan ini membahas proses rekonsiliasi internal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Rekonsiliasi internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat wa…
Isu yang menjadi prioritas dan diangkat dalam kegiatan aktualisasi adalah Belum optimalnya Pengelolaan Bahan Pendukung Penyusunan dan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi juga dilandasi dengan menerapkan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Tujuan pembuatan aktualisasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengeloaan, penyimpanan, akses pencarian serta penyajian dok…
Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya sesungguhnya “game over”. Pada usia 40 tahun, mereka hanya punya satu property, pada usia 60, hanya dua property, atau usia 30 tahun belum punya rumah. Sepuluh tahun bekerja tidak bisa membeli 10 properti. Buku ini akan mengajak Anda untuk mengetahui dan mendobrak bagaimana: diusia muda bisa punya banyak property; membeli banyak properti minimal …
Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
Proyek perubahan peningkatan pelayanan pembayaran ini dibangun dengan konsep menyelenggarakan pelayanan yang terbaik kepada stakeholders yaitu pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan terukur. Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan kepuasan kepada stakeholders ada beberapa inovasi yang dilakukan antara lain menyediakan nomor antrian, menyusun alur pelayanan pembayar…
Implementasi aksi perubahan “Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran melalui aplikasi Basura” telah dilaksanakan pada milestone jangka pendek. Capaian dari aksi perubahan ini adalah Aplikasi Basura (Bahan Penyusunan Anggaran) yang merupakan solusi dari permasalah yang ada pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran. …
Penulis Aksi Perubahan Digitalisasi Informasi Pembiayaan Sekretariat Jenderal DPD RI (SipSetjen) guna mewujudkan pelayanan prima Subbagian Perbendaharaan Belanja Sekretariat Jenderal dengan berbasis website, pelayanan yang sebelumnya konvensional bertransformasi ke digital dengan pemanfaatan teknologi yang merupakan aktualisasi dari hasil pembelajaran sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Ke…
Pengelolaan dokumen keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Dokumen keuangan mencakup berbagai jenis dokumen yang berhubungan dengan aktivitas keuangan, seperti laporan keuangan, faktur, kwitansi, surat-surat perjanjian keuangan, dan lain sebagainya. Pengelolaan dokumen keuangan yang baik akan membantu memastikan transparansi, akur…
Dengan adanya platform PTLHPP ini diharapkan dapat membantu auditor dalam pemantauan dan pengawasan serta juga untuk unit kerja yang menjalankan rekomendasi dapat menjalankan rekomendasi secara sigap, cepat dan juga dengan adanya layanan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar
Identifikasi isu berupa pengelolaan pengarsipan belum terintegrasi, dokumentasi hasil rapat yang kurang optimal, rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK belum ditindaklanjuti, Diusulkan perlu adanya alur kerja terhadap pemantauan tindak lanjut hasil temuan BPK. Alur kerja tersebut berbentuk mekanisme kerja yang tediri dari bagan proses bisnis pemantauan tindak lanjut LHP BPK. Alur kerja terse…
Laporan ini merupakan Aksi Perubahan mengenai "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kantor Daerah melalui Sistem Penatausahaan Keuangan Kantor Daerah (SIPEKAT)" yang menjadi wujud inovasi untuk merespon kebutuhan akan penatausahaan keuangan yang lebih sistematis dan mudah. Penatausahaan keuangan selama ini dilakukan tanpa ada standarisasi. Sehingga proses pencatatan dan pelaporan seringkali tidak …
Buku ini terdiri atas enam bagian dengan 16 bab.yaitu: Bagian I sebagai Pengantar yang berisi kaidah-kaidah yang diperlukan dalam Analisis Keuangan, Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan, Hubungan antar laporan Keuangan. Bagian II menelaah mengenai Laporan Keuangan sebagai potret kondisi perusahaan selama lima tahun. Suatu perusahaan disebut berprestasi, apabila selama lima tahun terakhir lapora…
Buku ini mengulas permasalahan akses informasi keuangan wajib pajak. Khususnya wajib pajak di daerah. Pemerintah daerah memerlukan akses yang cukup memadai hingga dapat menangkap dengan benar potensi pajak di daerahnya. Selain itu pemerintah juga membutuhkan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh wakil rakyat di daerah, untuk mengisi kekosongan norma hukum dalam pengaturan hukum pajak terkait inf…