Kehadiran buku ini dimaksudkan juga untuk menunjang khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi negara khususnya ilmu kebijaksanaan negara di negara kita.
Buku ini berisi materi Hukum Administrasi Negara (HAN) yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliah HAN yang merupakan mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku i
Indeks
2 buku
Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penangan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada gerakan membunuh KPK. adakah usaha mereka untuk meleyapkan KPK akan berhasil?. Buku ini juga memaparkan proses pengadilan tindak pidana korupsi terhadap beberapa pejabat dan anggota DPR yang terlibat k…
Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…
Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …