Pajak kontrak bagi hasil industri minyak & gas bumi

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-025-3

Deskripsi Fisik

xii, 266 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.241 TJA p

Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia

Zakat adalah kewajiban umat Islam sebagai penganut agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pajak adalaj kewajiban umat Islam sebagai wajib pajak yang tinggal di negeri ini, mendapatkan penghasilan di negeri ini, dan menikmati fasilitas-fasilitas publik yang ada di negeri ini.

Kejahatan di bidang perpajakan

Munculkan kejahatan di bidang perpajakan,didasarkan pada kaidah hukum pajak yang berupaya membedakan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan.Berbagai kejahatan di bidang perpajakan karena pelaksanaan hukum pajak,korbannya lebih banyak terarah kepada negara dibandingkan wajib pajak.Kejahatan di bidang perpajakan diatur pada pasal 36A UUKUP berupa (1)menghitung atau menetapk…

Perpajakan Indonesia Buku 1

Buku Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 11 telah dilakukan pembaruan atau penyempurnaan materi untuk setiap bab, terutama dengan telah diberlakukannya ketentuan mengenai perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak Januari 2013. Buku ini disertai CD Book versi baru yang berisi materi/bab penting buku yang dimuat dalam media CD yang disisipkan dalam buku.

Persandingan Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai …

Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009

Perseroan terbatas dengan undang-undang pajak perseroan

Edisi

Cet. VII

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 460 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum pidana perpajakan : Konsep penal policy tindak pidana perpajakan dalam …

Buku yang membedah anatomi kejahatan atau tindak pidana perpajakan secara lengkap, pertama dari aspek ratio logis yang mendasarkan pada aspek urgensinya, seperti dampak kerugiannya, pengaturannya. Kedua, aspek legitimasi yang menguak bentuk kualifikasinya, pertanggungjawaban, sanksi pidananaya dan tahap-tahap penegakkan hukumnya. Ketiga aspek orientasi policy dengan mengurai sisi filosofisnya, …

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: teori dan praktik

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi/badan kepada orang pribadi/badan lainnya maupun karena pemberian baru oleh oleh pemerintah/negara kepada pribadi atau badan.

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…

Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

Buku ini berisikan informasi terkait sejarah dan perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Selain itu buku perpajakan di Indonesia juga memuat jenis-jenis pajak di Indonesia baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten atau kota). Pembahasan mengenai retribusi mulai dari pengertian retribusi objek dan subjek retribusi, hingga je…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.131 Tambahan Lembaran Negara No. 5899, merupakan undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap p…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1958 tentang Penetapan “Und…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1614. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok bagi Badan Urusan “Tembakau” (Krosok Centrale)” (Lembaran Negara Republik Indo…

Akuntansi Perpajakan Terapan

Sesuai dengan judul buku ini, pembahasannya dilakukan dengan cara menjelaskan tentang Pengertian Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembahasan tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan juga dibahas tentang Laporan Keuangan Fiskal, serta pengisian formulir SPT Masa PPh, PPN dan PPnBM, SPT Tahunan PPh Psl. …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9250-34-X

Deskripsi Fisik

xi, 179 hlm.; 21.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 352.13 UND

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas U…

Berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan lancar.

Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya

Berisi Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya, undang -undang Bangunan Gedung, Undang-undang Larangan Praktek MOnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kepetusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

42/2009

Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8175-03-4

Deskripsi Fisik

112 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI tahun sidang 1991/1992 rapat …

Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Daerah (1999-2004)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan investasi swasta di daerah selama periode 1999 sampai 2004 dan sektor unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber BPS, BKPM, Mabes Polri dan BI dalam bentuk panel data. Metoda analisis yang digunakan adalah pooled regression. Variabel yang digunakan adalah Investasi, PDRB perkapita, …