Sebagai sebuah lembaga yang pendiriannya didasarkan konstitusi, harus diakui, Komisi Yudisial mengalami begitu banyak persoalan. Selain kewenangannya yang dipangkas melalui uji maeri perundang-undangan, keberdaan Komisi Yudisial juga tidak jarang ditolak karena dianggap mengintervensi pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Posisi yang terpusat di Ibukota Jakarta juga menjadi halangan tersendiri dalam…
Buku ini mengulas fenomena pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Melalui UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, telah diatur berbagai hal berkaitan dengan pelayanan publik, yang harus dijadikan pedoman oleh aparat penyelenggara pelayanan publik. Di samping melakukan pengaturan, …
Buku ini sangat berguna dan membantu mahasiswa dalam memahami hukum lingkungan internasional dan Indonesia tentang pengaturan pencegahan peruabahan iklim. Buku ini diharapkan dapat membantu Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanana dan juga DPR RI untuk memformulasikan perubahan yang patut pada peraturan perundang-undangan yang ada ke arah yang lebih baik guna penegakan hukum yang menj…
Reformasi legislasi dan regulasi menjadi wacana hukum yang populer setelah 22 tahun pasca jatuhnya orde baru. Kondisi anomali terjadi antara keduanya. misalnya persoalan produktivitas, di satu sisi minim produktivitas penyusunan undang-undang dipersoalkan dan kerap kali jauh dari target program legislasi nasional, namun di sisi lain produktivitas produk hukum di bawah undang-undang dianggap ter…
Buku seri kelima ini memfokuskan kepada pembahasan Hukum telematika dan hukum media siber. Pertimbangan menekankan pembahasan masalah ini, karena tuntutan kekinian bahwa semua ruang maya sudah dipenuhi dengan digitalisasi. Kebebasan berkomunikasi dan berkarya dalam berbagai corak sebagai inovasi serta keasi, sangat rentan dengan aspek hukum. Buku ini dapat menjadi referensi menghadapi permasala…
Buku ini memaparkan secara konfrehensif aspek yuridid dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait di dalamnya. Dalam buku ini diketengahkan terlebih dahulu kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia. ada hal yang secara khusus dibahas dalam Bab 2, yaitu keterkaitan antara harta bersama dengan penjaminan serta implikasinya dalam penyelesaian gugatan harta bersama yang sedang…
Lelang bagi sebagian masyarakat memiliki kesan bahwa barang yang dijual melalui lelang merupakan hasil kredit macet atau kredit bermasalah, padahal pembelian lelang adalah salah satu di antara bentuk jual beli. Buku ini merupakan sebuah uoaya untuk meluruskan dengan mengenalkan aspek hukum dalam praktek lelang di Indonesia. Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pemaparan perjanjian jual beli…
Tidak adanya undang-undang khusus tentang hak pengelolaan Iahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura. dan Selandia Baru, sehingga Hakikat Hak Pengelolaan Lahan untuk Kemanfaatkan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat I…
Analisis komprehensif dalam penulisan buku ini memperbandingkan antara cessie dan hawalah dalam pandangan perdata umum dengan fikih sehingga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembahasan buku ini telah menemukan titik terang seputar pengalihan utang piutang dalam konsep hukum perdata maupun dalam sistem ekonom…
buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…
Buku ini mengenalkan isu-isu hukum di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, seri hukum bisnis ini merupakan upaya memperkenalkan berbagai permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Era Globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini merupakan makalah- makalah hasil penelitian. Beberapa di antaranya ada yang telah …
Buku ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncompleted building), khususnya dalam kawasan huniah rumah tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian akan melangsungkan jual beli. Pada dasarnya PPJB bukan perjanjian pendahuluan (…
Pelaksanaan putusan pengadilan adalah penting untuk menjamin hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Namun, dalam praktiknya, kadang-kadang putusan pengadilan tidak terlaksana ketika tidak ada i'tikad baik dari pi…
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan
Buku ini disusun atas kajian penelitian yuridis, normatif, dan sosiologis ten-tang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam melalukan kajian terhadap tema sentral tersebut, penulis terlebih dahulu menentukan apakah tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran Hak Asasi…
Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai konsep dan pend…
Hukum perikatan, merupakan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan pe…