buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…
Buku ini mengenalkan isu-isu hukum di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, seri hukum bisnis ini merupakan upaya memperkenalkan berbagai permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Era Globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini merupakan makalah- makalah hasil penelitian. Beberapa di antaranya ada yang telah …
Buku ini membahas dengan lugas dan mendalam kondisi penjualan properti dengan sistem inden (pre project selling) yang objeknya belum ada atau belum sempurna (uncompleted building), khususnya dalam kawasan huniah rumah tapak di Indonesia, yang dikemas dalam wujud Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau perjanjian akan melangsungkan jual beli. Pada dasarnya PPJB bukan perjanjian pendahuluan (…
Pelaksanaan putusan pengadilan adalah penting untuk menjamin hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Namun, dalam praktiknya, kadang-kadang putusan pengadilan tidak terlaksana ketika tidak ada i'tikad baik dari pi…
Buku ini membahas secara mendalam apa hubungan antara ilmu hukum pidana dan ilmu lainnya seperti kriminologi, penologi, forensik, dan viktinologi. Buku ini juga membahas hukum pidana sebagai ultimum remedium secara menarik pengertian pidana, dan falsafah pemidanaan
Buku ini disusun atas kajian penelitian yuridis, normatif, dan sosiologis ten-tang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam melalukan kajian terhadap tema sentral tersebut, penulis terlebih dahulu menentukan apakah tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga termasuk pelanggaran Hak Asasi…
Buku ini membahas konsep dan pendekatan yang digunakan dalam penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Terdapat dua cara pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan ini digunakan oleh KPPU untuk menganalisis apakah ada atau tidak indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999. Dibahas secara mendalam mengenai konsep dan pend…
Hukum perikatan, merupakan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan pe…
Permasalahan hukum di wilayah perbatasan dari perspektif hukum internasional daam pengelolaannya selama ini belum efetif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkit penyelesaian masalah batas wilay…
Buku ini merupakan salah satu bacaan awal yang baik untuk menelusuri jejak teori tentang kepemiluan. Buku yang terdiri atas 16 bab dengan kajian yang lengkap sehingga dapat mengantar pembaca untuk memahami pemilu secara umum
Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia; Sumber dana perbankan di Indonesia; Jasa-jasa …
Berisi himpunan dan peraturan pelaksanaan KUHAP UU No.8 Tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981,L.N. 1981 76,TLN 3209.
Over 8000 entries, legislative and judicial authority, extensive cross referencing, translation and phonetic pronunciation of many Latin legal words and phrases, Cross referenced to Butterworths Australian legal words and phrases.
Buku ini dimulai dengan bebera!a konsep dasar, yaitu konsep ekologi, konsep ekosistem, dan konsep lingkungan. Ketiga konsep ini sangat penting dalam mempelajari setiap disiplin yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk hukum lingkungan. Sebagai tambahanp!emahaman lingkungan Hidup Indonesia, khususnya mengenai karakteristik dan kelembagaannya perlu pula dikemukakan untuk memudahkan dalam mema…
Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, prepared under the General Editorship of the Hon Dr Peter Nygh and Associate Professor Peter Butt, provides all those touched by the law with what has been previously lacking. With a team of specialist Consultant Editors (the Hon Justice Ipp, Judge Howie QC, Dr Margaret Allars, Dr Gerry Bates, Mr Arthur Emmett QC, Peter Hanks, Professor Ron McCa…
Pada tataran implementatif,UU Desa masih menemui beragam kendala yang tidak mudah dipecahkan. Diantara kendala yang kerap ditemuinya adalah masalah kualitas sumber daya manusia, kesulitan desa dalam pengoperasiannya sistem aplikasi, masalah pendapmpingan,kurang optimalnya peran pemerintah supradesa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa mengembangkan potensi wilayahnya. Untuk meningkatk…