Hukum Perlindungan Konsumen

Sebagai sasaran utama dari para produsen, konsumen berada pada posisi rentan untuk mengalami ketidakadilan dan manipulasi dalam relasi produsen-konsumen. Bahkan teknik promosi dan advertising menyebabkan tak jarang konsumen tanpa sadar membeli produk-produk secara tidak rasional atau dilanggar hak-haknya. Karena itu, dibutuhkan seperangkat aturan dan regulasi yang bisa membela hak-hak konsumen …

Dialektika hukum&demokrasi dalam genggaman kekuasaan

Tarik ulur antara kecairan demokrasi versus kekauan hukum, atau menjaga jalan-yengah antara membuka seluas-luasnya ruang demokrasi sembari menegakkan sekuat-kuatnya supremasi hukum,itulah yang menjadi tantangan Indonesia. Tulisan-tulisan dalam buku ini memperlihatkan kegalauan melihat carut marut penegakan hukum dan perebutan kekuasaan, kali lain melihat pemimpin atau pemegang kuasa kedaulatan …

Pengertian pokok hukum dagang 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-015-1

Deskripsi Fisik

xx, 162 p. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.07 Pur p

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 290 hlm. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 DAS

Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 200 hlm. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.97 GAU p

Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing

Kedaulatan negara dalam hubungan antar negara sering muncul dalam berbagai praktek pengadilan di luar negeri, yaitu dalam permasalahan apakah suatu negara berdaulat masih mendapatkan imunitas kedaulatannya di forum pengadilan asing. Hal ini terjadi apabila negara tersebut dijadikan pihak sebagai tergugat yang dituntut atas suatu tindakan yang merugikan pihak penggugat.

Arbitrase Dagang Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 206 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.97 GAU a

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis: Buku Kedua

Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang konsep teoritis tentang teori hukum, bab 3 tentang teori keadilan, bab 4 tentang teori fungsional, bab 5 tentang teori kekerasan dalam rumah tangga, bab 6 tentang teori peran, bab 7 tentang teori demokrasi, bab 8 tentang teori tanggung jawab hukum (legal liability theory), dan bab…

Penegakan hukum : tindak pidana di bidang perikanan

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berisi upaya pemberantasan illegal fishing yang marak terjai di Indonesia, dan dampaknya terhadap industri pengolahan ikan. Dalam penegakan hukum di bidang perikanan kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL dapat dilakukan bersamaan, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh perbedaan objek penyidikan yaitu batasan wilayah laut. Implementasi kew…

Hukum Internasional

Buku ini membahas tema-tema penting dalam Hukum Internasional, antara lain pembahasan tentang hakikat dan perkembangan Hukum Internasional, Hukum Internasional dewasa ini, Hukum Internasional dan Hukum Munisipal, subyek Hukum Internasional, pengakuan, wilayah, hukum laut, yurisprudensi, kekebalan dari yurisdiksi, Hukum Lingkungan Internasional, hukum traktat, suksesi negara, penyelesaian sengke…

Mafia Hukum: Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia

: Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, begitu konstitusi kita menyebutkan dalam salah satu pasalnya. Sebagai negara hukum, semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, baik kaya, miskin, lelaki, perempuan, orang biasa bahkan orang yang mempunyai kedudukan sekalipun. Sejak era reformasi digulirkan, begitu banyak sorotan dalam penegakkan hukum di negara…

Hukum Organisasi Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 536 hal.; 25 dm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 BOW h

Kamus Hukum Indonesia

Edisi

Kedua Direvisi

ISBN/ISSN

979-416-890-4

Deskripsi Fisik

x, 367 hlm., 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 340.03 MAR k

Aspek-aspek negara dalam hukum internasional

Buku ini menguraikan beberapa aspek yang melekat pada negara menurut hukum internasional. aspek-aspek itu mencakup pengertian negara, pengakuan terhadap negara baru, kedaulatan teritorial, jurisdiksi negara, dan tanggung jawab negara.

Selayang pandang sistem hukum di indonesia

: Hukum sebagai bagian yang integral dari kehidupan masyarakat menegaskan bahwa adanya suatu hukum sejatinya berkelindan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Proses perkembangan masyarakat yang sangat kompleks tersebut juga makin meniscayakan peran hukum di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound bahwa “the law must be stable but it must not stand still”. Di era mile…

Modul Hukum Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-419-X

Deskripsi Fisik

xvi, 421 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

341 MOD

Hukum perjanjian internasional bagian 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-264-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

341 PAR p

Hukum perjanjian internasional bagian 1

Buku ini mengulas tentang perjanjian internasional, subyek-subyek hukum internasional, bentuk dan macam perjanjian internasional, konvensi Wina, proses perumusan dan mulai berlakunya suatu perjanjian internasional, serta perumusan tentang persyaratan dalam perjanjian internasional.

Pengantar hukum internasional

Buku ini memakai cara pendekatan terhadap hukum internasional yang terdapat pada masalah hukum pada umumnya, yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas melainkan mempertautkannya dengan lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan. Cara pendekatan demikian dengan sendirinya selain mengkaji kaidah hukum secara analitis…

Aspek Hukum Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia

Buku ini menguraikan aspek hukum secara normatif berdasarkan hukum internasional maupun nasional transportasi udara Indonesia, khususnya UU RI No. 13 Tahun 2008 yang mengatur hak dan kewajiban Warna Negara Indonesia, organisasi penyelenggaraan ibadah haji, biaya ibadah haji, pendaftaran dan kuota haji, pembinaan kesehatan, imigrasi, bimbingan haji, haji khusus dan umrah; PP No. 79 Tahun 2012 ya…