Sengketa kewenangan

2 buku

Pemerintahan Akhir Zaman

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3515-46-5

Deskripsi Fisik

305 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.632 LEA p - 297.632 PEM

Hukum Tata Negara Perbandingan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-414-040-6

Deskripsi Fisik

x, 238 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 BAS h

Hukum Tata NEgara Republik Indonesia : 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-457-1

Deskripsi Fisik

ix, 208 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 KAN h

Pokok-pokok tata usaha negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 173p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 BEL

DPR-RI:Pertumbuhan dan Cara Kerjanya

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-511-633-9

Deskripsi Fisik

xviii, 312 Hal. : 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jangan Bunuh KPK : Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi

Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penangan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada gerakan membunuh KPK. adakah usaha mereka untuk meleyapkan KPK akan berhasil?. Buku ini juga memaparkan proses pengadilan tindak pidana korupsi terhadap beberapa pejabat dan anggota DPR yang terlibat k…

Hukum Pemerintah Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Buku ini mencerminkan sisi lain dari masalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Formalnya tugas itu menjadi tanggung jawab pengawas pemilu paparan di dalam buku ini bermaksud menjadi sekelumit pencerahan untuk proses kontemplatif yang memperkaya pemikiran tentang pemilihan umum kepala daerah.

Undang-undang No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Penjelasannya

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Maret 2004 dalam lembaran Negara nomor 35, tambahan lembaran Negara nomor 4380 merupakan undang-undang yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara. Perubahan penting lainnya dalam undang-undang ini antara lain : syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, batas umur pengangkatan hak…

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan sistem pemerintahan di negara kita tentu didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dari itu apabila terjadi akibat hukum yang merugikan dari adanya penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, lebih-lebih bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan …

Perbuatan pemerintah yang dapat di gugat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-471-8

Deskripsi Fisik

viii,168, ;21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

4.50.995/2003

Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia

Edisi

Cet. ke-9

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 220 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 UTR - 342.06 UTR p

Konstitusionalitas impeachment presiden dan wakil presiden di Indonesia

UUD 1945 mengatur agar proses impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat menjadi syarat impeachment. Buku ini terdiri atas beberapa bab. Bagian pendahuluan mengupas tentang ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, kedudukan hubungan lembaga negara…

Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-489-2

Deskripsi Fisik

xii, 237 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 ALI h

Catatan dari Senayan

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3580-04-6

Deskripsi Fisik

xxiv, 238 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Peradilan Bebas & Contempt of Court

Peradilan bebas memberikan makna dihindarinya intervensi internal dan external terhadap Due of Judiciary Freedom yang semakin mengarah pada kritik subjektif terhadap eksistensi lembaga yudikatif ini. Sedangkan Contempt of Court merupakan pranata yang tidak ada ketentunya dalam perundang-undangan di Indonesia. Pranata ini digunakan bagi melindungi prosedur jalanya peradilan yang baik.

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku Ketiga

Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.

Etika Hubungan Legislatif Eksekutif

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-3519-04-5

Deskripsi Fisik

x, 216 Hal, :24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 e

The economics of the enterprise for ASEAN initiative

Edisi

-

ISBN/ISSN

981-230-335-9

Deskripsi Fisik

xvii, 442 hal.: il.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

382.71959 ECO

Politikologi

Edisi

-

ISBN/ISSN

90-14-029039

Deskripsi Fisik

xii, 283 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 HOO p