Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Juli 2016 dalam Lembaran Negara No.131 Tambahan Lembaran Negara No. 5899, merupakan undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Tujuan penyusunan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut: 1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap p…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juni 1958 dalam Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1614. Undang-undang ini mengatur tentang Penetapan “Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pemungutan Sumbangan dari Pabrikan-Pabrikan Rokok bagi Badan Urusan “Tembakau” (Krosok Centrale)” (Lembaran Negara Republik Indo…
Sesuai dengan judul buku ini, pembahasannya dilakukan dengan cara menjelaskan tentang Pengertian Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pembahasan tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah serta Pajak Bumi dan Bangunan juga dibahas tentang Laporan Keuangan Fiskal, serta pengisian formulir SPT Masa PPh, PPN dan PPnBM, SPT Tahunan PPh Psl. …
Berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat berjalan dengan lancar.
Berisi Himpunan Peraturan Jasa Konstruksi Beserta Pajak Penghasilannya, undang -undang Bangunan Gedung, Undang-undang Larangan Praktek MOnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kepetusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Himpunan risalah rapat paripurna terbuka DPR RI masa persidangan II tahun sidang 1991/1992 rapat ke 20-23 membahas tentang 1. pembicaraan tk.II/jawaban pemerintah atas RUU tentang Benda cagar Budaya,2. pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Perfilman, 3. Pembicaraan tk.II/Jawaban pemerintah atas RUU tentang Keimigrasian, 4. Pembicaraan tk.IV/pengambilan keputusan atas RUU perubah…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan investasi swasta di daerah selama periode 1999 sampai 2004 dan sektor unggulan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber BPS, BKPM, Mabes Polri dan BI dalam bentuk panel data. Metoda analisis yang digunakan adalah pooled regression. Variabel yang digunakan adalah Investasi, PDRB perkapita, …
Sejak awal tahun rencana pembangunan lima tahun, peran minyak dan gas dalam pendapatan APBN Indonesia telah menurun. Akibatnya pemerintah mempromosikan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan non-migas. Karena kebutuhan dana pembangunan, pemerintah telah mendesak untuk meningkatkan target sektor pajak, atau nilai tambah pajak dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pajak memainkan peran strat…
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 8 No. 1 - April 2011 berisi artikel-artikel terkait bidang pajak dan perpajakan utamanya aspek reformasi peraturan perpajakan di Indonesia. Antara lain: Reformasi pajak di Indonesia oleh Fuad Bawazier, Reformasi perpajakan sebagai perlindungan hukum yang seimbang antara waib pajak dengan fiskus sebagai pelaksanaan terhadap Undang-undang Perpajakan oleh Deden Suma…
UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 10 Tahun 1994, dan UU Nomor 11 Tahun 1994, Buku I dan II
Draining Development provides the first collection of analytic contributions on illicit flows. It assesses what is known about the composition of these flows, the processes that generate them, the role of tax havens in facilitating them, and the effectiveness of programs aimed at either preventing the flows or locating and recouping them once they have left. Drawing on the expertise of prominen…
Buku ini merupakan edisi revisi dari buku Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Khusus, yang terbit dalam bulan Agustus 1999. Buku ini sebagai kelanjutan dari buku Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000, yang memberikan uraian dan pembahasan tentang penerapan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang yang telah diuraikan dan dibahas dalam buku Pajak Penghasilan Lanjutan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…