Buku ini menguraikan aspek hukum secara normatif berdasarkan hukum internasional maupun nasional transportasi udara Indonesia, khususnya UU RI No. 13 Tahun 2008 yang mengatur hak dan kewajiban Warna Negara Indonesia, organisasi penyelenggaraan ibadah haji, biaya ibadah haji, pendaftaran dan kuota haji, pembinaan kesehatan, imigrasi, bimbingan haji, haji khusus dan umrah; PP No. 79 Tahun 2012 ya…
1 eks
Selama masih ada kaum muslimin da tidak ada kejadian luar biasa yang menjadi penghalang penyelenggaraan ibadah haji akan tetap berlangsung setiap tahun. Berbagai kesulitan dan kendala selalu dihadapi dengan sabar dan tabah oleh kaum muslimin guna mencapai cita-cita menunaikan rukun islam kelima. Dengan demikian penyelenggaraan ibadah haji merupakan realitas sosial yang telah melembaga di kalan…
Berbagai istilah yang terkait dengan Haji & Umrah ada di kamus ini, mulai dari hal yang membicarakan ibadah, tata cara, larangan dan kewajiban, sampai pada tempat yang mustajabah digali oleh kamus ini. Kamus ini juga dilengkapi dengan peraturan-peratauran pemerintah terkait dengah ibadah haji. Buku ini selain sebagai persiapan untuk ibadah Haji dan Umrah, juga sangat cocok dijadikan sebagai …
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara No. 296, Tambahan Lembaran Negara No. 5605, merupakan undang-undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jemaah haji, juga mengatur DAU dan sumber lain yang tidak mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yan…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal 28 April 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845, merupakan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Ke…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara nomor 142 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 5061. Undang-undang ini menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2009 agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam penyelenggaraan haji, khususnya terkait dengan pe…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 3 Mei 1999 dalam lembaran Negara nomor 53, tambahan lembaran Negara nomor 3832 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-undang ini mengatur tentang pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji melalui penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Mempersiapkan …