Buku ini merupakan bunga rampai dari berbagai pemikiran dan gagasan seputar keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dalam bingkai harmonisasi moderasi beragama guna mewujudkan keutuhan bangsa. Buku ini disusun melalui tiga bagian, dan masing-masing bagian menjelaskan tentang keberadaan hukum Islam baik secara teoritis maupun praktis dalam sistem hukum nasional. Masing-masing bagian m…
Buku ini merupakan hasil kolaborasi peneliti hukum sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun 2020 berjudul Politik Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana. Penulis buku ini merupakan bagian Tim Penelitian tersebut yang dilakukan bersama dengan Puteri Hikmawati, S.H., M.H. dan Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. Pada penelitian tersebut, penulis mempunyai fokus pada peran negara dan kewenangan …
Buku ini merupakan penelitian yang berupaya menjawab permasalahan: apa saja kriteria subjek lembaga negara, dan objek kewenangan yang disengketakan, yang dapat menjadi kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) oleh Mahkamah Konstitusi; bagaimana implementasi kewenangan penyelesaian SKLN oleh Mahkamah Konstitusi sebagai medium penyelesaian konstitusional untuk perkara yan…
Buku yang berjudul Teori dan Panduan Praktik Pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia ini berusaha membentangkan teori-teori hukum dan perundang-undangan, dan bermuara pada teori perundang-undangan yang dikembangkan penulis, yaitu Teori Tiga Pilar Penentu Kualitas Produk Peraturan Perundang-undangan (Three Pillars of Quality of Legal Product), Serta metode perundang-undangan yang d…
Buku ini berisi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Mahkamah Agung, secara limitatif mempunyai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu; menguji undang undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memut…
Apakah politik hukum itu? Sebagai sebuah studi, apa dan bagaimanakah wilayah kajian politik hukum tersebut? Paradigma apakah yang bekerja di balik studi politik hukum? Apa pula manfaat atau arti penting mempelajari politik hukum? Lalu, dihubungkan dengan pemilu, bagaimanakah politik hukum pemilu itu, khususnya di Indonesia? Buku ini menyajikan tidak belaka konsep-konsep dasar politik hukum, …
Dalam buku ini diulas berbagai hal baru serta penting tentang perubahan UUD 1945 dan berbagai akibat perubahan tersebut terhadap struktur kelembagaan negara Republik Indonesia, serta hubungan antar lembaga negara baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Perubahan pola hubungan antar lembaga negara ini menarik untuk disimak dan perlu untuk diketahui baik bagi kalangan mahasiswa, para akad…
The principal mission of this book is to serve as a text in undergraduate courses on law and society. The relatively large number of references cited also makes the text a valuable source for both graduate students engaging in research on the sociology of law and instructors who may be teaching this subject for the first time..
kamus bidang hukum