Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…
Perubahan paradigma perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Penghayat Kepercayaan harus terwujud kepada seluruh penyelenggaraan negara agar terwujud pelayanan prima terutama dalam pencantuman kolom kepercayaan dalam KTP dan pelaksanaannya karena akan berakibat bagi pelaksanaan peristiwa penting dalam kehidupan manusia dari kelahiran sampai kematian. Buku ini berusaha membangun sika…
2 eks
Hukum administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah dan sekali gus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah.
Buku ini berupaya memberikan pemahaman yang memadai (atau bisa dikatakan komprehensif) mengenai dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan juga perkembangan Hukum Administrasi Negara kontemporer di Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Akademisi dan Praktisi Hukum maupun Mahasiswa Hukum karena bahasa yang digunakan cenderung membumi dan disertai dengan contoh yang memadai.
buku ini mengkaji sistem pemerintahan, jabatan pemerintahan, pegawai pemerintahan, konsep dan karakteristik tata kepemerintahan yang baik (good governance), konsep hukum administrasi, tindakan pemerintahan, wewenang pemerintahan, maladministrasi, sarana hukum pemerintahan, dan perwujudan good governance melalui penerapan AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Buku ini dimaksudkan untuk m…
This book deals only with one small aspect of the subject of administrative law-the requirement of procedural fairness, or natural justice. There are seven chapters have already been published in substantially similiar form in various Law Journals and each is now reprinted here with their permission. Chapter one: the administrative process; chapter two: notice and administrative peladings,chapt…
Buku yang disusun oleh J. N. Elenbaas ini adalah Buku Pegangan untuk Praktek Hukum Administrasi Belanda. Pembukaan dari Dewan Asosiasi Belanda untuk Kepentingan Kota dengan edisi pertama: "Setelah otorisasi dari rapat umum, yang diadakan di Utrecht pada tanggal 30 Agustus 1893, dewan Asosiasi untuk Kepentingan Kota, melawan hadiah 500 gulden, diorganisir sebuah kompetisi untuk mendapatkan 'Buku…
"Buku ini merupakan buku manual untuk studi hukum privat di Belanda. Buku ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan umum yang membahas beberapa mata pelajaran yang bersifat lebih umum. Bagian kedua merupakan pembahasan KUH Perdata mengenai hukum perdata, di mana sebagian besar difokuskan pada hukum harta kekayaan (lebih khusus lagi hukum perikatan). Dengan “hukum…
"Buku ini merupakan buku pegangan untuk praktek hukum administrasi Belanda. Terutama untuk layanan pendidikan mandiri bagi calon walikota, sekretaris dan pejabat di sekretariat. Tujuan dari buku ini adalah untuk mempromosikan pengetahuan tentang apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan “kesehatan masyarakat”. ""Kesehatan masyarakat"" bukanlah jumlah keseluruhan dari ke…
Buku cetakan ke-tiga ini dipublikasikan kembali karena permintaan pembaca dirasa cukup tinggi. Cetak ulang tampaknya diperlukan lebih cepat daripada yang berani diharapkan oleh editor. Setelah kurang dari tiga tahun berlalu sejak edisi kedua dipersiapkan untuk pers, penulis percaya bahwa penambahan yang dibutuhkan oleh literatur dan yurisprudensi baru sudah cukup ketika mengerjakan edisi baru i…
Buku ini terdiri atas lima belas bab, yaitu: hukum administrasi; sumber hukum administrasi; asas-asas dalam hukum administrasi; rule of law dan rechsstaat; jabatan, pejabat, dan penjabat; wewenang; asas-asas umum pemerintahan yang baik; good governance; tindakan pemerintahan; perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan; primary dan delegated legislation; peraturan kebijakan;…
Perkembangan suatu Negara yang pesat akan diikuti pula oleh perkembangan hokum administrasi Negara yang semakin luas sehingga menggeser kedudukan hokum-hokum yang lain. Hal ini dikarenakan dengan berkembangnya suatu Negara, maka tugas aparatur Negara semakin luas pula, sehinggaharus dipayung oleh aturan-aturan dalam hokum administrasi Negara. Buku ini dapat mewarnai cakrawala pemikiran tentang…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…
Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Penyelenggaran otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betil terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip good…