Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha Negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha Negara. Substansi buku ini meliputi pembahasan tenta

Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi

Buku ini berisi tentang pentingnya peranan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan praktik tindak pidana korupsi karena selama ini dalam penanganan tindak pidana korupsi masih dalam aspek hukum pidana, dan kurang memperhatikan dari perspektif Hukum Administrasi. Hukum Administrasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukanterwujudkan pemerintahan yang baik dan bersih be…

Hukum administrasi negara: dalam perspektif cyber law, terkait data privasi &…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-220-2

Deskripsi Fisik

viii, 230 hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 NAW h

Hukum administrasi negara dan kebijakan pelayanan publik

Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia.Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas sevara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum adminis…

Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi

Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan. Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan …

Pengkajian tentang Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Perdamaian: Dalam Perspe…

Tulisan di dalam buku ini merupakan hasil penelitian dari Tim Peneliti berdasarkan penugasan dari Puslitbangkumdil Mahkamah Agung RI. Penyelesaian sengketa secara litigasi cenderung memakan waktu cukup lama, prosedural dan berbiaya mahal. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar penyelesaian sengketa bisa berjalan sesuai dengan asas peradi…

Hukum Administrasi dan Good Governance

Tanpa hukum administrasi, tidak mungkin asas negara hukum dapat diwujudkan. Demikian pula dengan isu good governance dapat terwujud tanpa hukum administrasi. Dengan demikian pembangunan hukum seyogyanya pertama-tama diarahkan kepada pembangunan hukum administrasi. Arah pembangunan hukum administrasi pertama-tama hendaknya ke arah kodifikasi hukum administrasi umum. Atas dasar hukum administrasi…

Sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah: studi terh…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi dan harmonisasi hukum penyelenggaraan otonomi daerah baik secara vertikal maupun horisontal mengenai beberapa aspek penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan daerah, pengaturan mengenai pajak dan retribusi, pengaturan mengenai pengelolaan barang daerah, pengaturan mengenai perjanjian internasional, pengaturan mengenai status…

Hukum dan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel) pada pemerintahan daerah

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-3333-76-4

Deskripsi Fisik

xvi, 315 hal.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-