Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang di Indonesia

Sudah lama dirasakan betapa langka dan masih kurangnya buku-buku hukum (khususnya yang membahas tentang lembaga kepailitan dan penandaan pembayaran)yang dapat dijadikan bahan bacaan para mahasiswa fakultas hukum di Indonesia. Meskipun, misalnya telah ada buku-buku hukum yang berbahasa asing, tetapi hal itu masih sulit untuk dicerna oleh para mahasiswa mengingat keterbatasn mereka dalam berbahas…

Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Be…

Buku ini mengupas analisis hukum perselisihan yang terkait dengan hukum perkawinan melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP). Dalam suatu perkawinan biasanya suami istri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Bekerja saja kadang tidak cukup untuk memenuhui kebutuhan rumah tangga, sehingga memaksa suami atau istri harus melakukan upaya lain untu…

Australian corporate insolvency law

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-409-30750-5

Deskripsi Fisik

xlviii, 367 hal. : il. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.078 94 TOM a

Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Buku ini menjelaskan perbandingan taflis dengan pailit sehingga memudahkan bagi para penegak hukum melakukan treatment terhadap perkara kepailitan (taflis) menurut hukum Islam dan juga menjelaskan posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi syariah sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dimensi hukum kepailitan di Indonesia

Seiring dengan gejolak moneter yang melanda Indonesia, kehadiran sarana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat membantu badan-badan usaha dalam mengatasi persoalan ekonomi yang begitu mendesak untuk diselesaikan. Permohonan kepailitan pun meningkat setelah peraturan kepaillitan yang lama diubah dan disempurnakan. Perubahan dan penyempurnaan peraturan serta pengaturan k…

Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan…

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang lalu, yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keengganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan ba…

KUHD & Kepailitan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 342 hlm.; 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Hukum Kepailitan

Terjadinya undang-undang kepailitan karena di dalam praktiknya mengalami kesulitan, terutama berkenaan dengan tugas memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Juga undang-undang no. 4 tahun 1998 menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap makna dan maksud ketentuan pasal1 ayat 1 tentang syarat-syarat agar debitur dapat dinyatakan pailit …

Hukum kepailitan

Hukum kepailitan: prinsip, norma, dan praktik di peradilan ini menyajikan secara menyeluruh dan sistematis masalah kepailitan baik yang berlaku umum maupun khusus dalam hukum positif Indonesia. Pemaparan diawali dengan prinsip-prinsip kepailitan dlam berbagai sistem hukum dan penormaan; berbagai prinsip tersebut dalam hukum positif Indonesia.